Komisi XI Soal Defisit APBN Melebar Imbas Corona: Kita Dukung Pemerintah
Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dito Ganinduto, menanggapi usulan Badan Anggaran (Banggar) agar menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Dia memprediksi memang defisit akan melewati batas yang ditentukan UU APBN yakni 3 persen.
Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dito Ganinduto, menanggapi usulan Badan Anggaran (Banggar) agar menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Dia memprediksi memang defisit akan melewati batas yang ditentukan UU APBN yakni 3 persen.
"Secara garis besar itu kelihatannya memang masuk akal bahwa defisit kita akan lebih dari 3 persen. Kan dalam UU Nomor 17/2003 batasnya harus 3 persen. Kalau memang harus lebih dari 3 persen, berarti harus dibuat Perpu," terang dia, ketika dihubungi Merdeka.com, Jumat (27/3).
-
Siapa yang menjabat di Komisi IX DPR RI? Kris Dayanti, saat menjadi anggota DPR RI, menjabat di Komisi IX yang mengurusi kesehatan, tenaga kerja, dan kependudukan.
-
Kapan virus corona ditemukan? Virus virus adalah sekelompok virus yang meliputi SARS-CoV (virus korona sindrom pernafasan akut parah), MERS-CoV (sindrom pernapasan Timur Tengah coronavirus) dan SARS-CoV-2, yang menyebabkan Covid-19.
-
Kapan Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI bersama BPS berlangsung? “Karena hal ini merupakan kebutuhan yang mendukung kinerja BPS untuk menjalankan tugas dalam menyediakan basis data kependudukan, hingga menjalankan program-program strategis, seperti Registrasi Sosial Ekonomi, hingga Sensus pertanian,” urai Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI bersama BPS pada Selasa (5/9).
-
Bagaimana Komisi XI DPR mendorong pencegahan pinjol ilegal? Selain masyarakat, politikus Partai Golkar ini juga mengingatkan OJK untuk menindak pinjol ilegal yang marak di tengah masyarakat. Maka dari itu, jumlah pengaduannya terus meningkat. Hingga 28 Maret 2024, OJK mencatat pengaduan terkait pinjol ilegal mencapai 4.985 aduan. Dimana, OJK juga telah memblokir 311 pinjol ilegal sejak awal tahun ini. "Karenanya, kami terus mendorong upaya penindakan ini untuk menciptakan industri pinjol yang aman dan produktif.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Kapan Komisi XI DPR berkunjung ke Bank Sentral Spanyol? Hal ini disampaikannya menyusul kunjungan Kerja Komisi XI bersama LPS ke Bank Sentral Spanyol, Selasa (7/5).
"Perpu-nya untuk melebarkan defisit dari 3 persen menjadi berapa, saya belum tahu itu kan Pemerintah. Tapi kita pada prinsipnya kita dengan pimpinan komisi XI mendukung sepenuhnya pemerintah dalam mengupayakan pencegahan maupun penanganan Covid-19 yang kita belum tahu berapa dalam, belum tahu kapan akan selesai, akibatnya seperti apa, kita belum tahu."
Dirinya memperkirakan defisit anggaran bakal ada di atas 3 persen. Mengingat tingginya biaya pencegahan dan penanganan Covid-19. Serta stimulus ekonomi yang diberikan pemerintah.
"Karena biaya untuk ini besar. Rp158 triliun untuk kebijakan yang dua stimulus. Makanya, itu kan pasti defisit melebar. Pemerintah akan mengeluarkan yang disebut dengan recovery bond," jelasnya.
Dia mengatakan, sebelumnya, pihaknya sudah pernah bertemu dengan pemerintah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). Pertemuan virtual tersebut, membahas dampak Covid-19 pada APBN 2020.
"Sangat masuk akal karena biaya untuk pencegahan, maupun menangani Covid-19 kan tidak sedikit. Kemudian ada paket-paket ekonomi, ada dua paket ekonomi yang sudah digelontorkan oleh pemerintah itu akan menyedot pengeluaran yang cukup besar," ungkapnya.
Selain naiknya pengeluaran, Covid-19 juga menggerus penerimaan negara. Hal inilah yang waktu itu menjadi poin yang dibicarakan Komisi XI dan pemerintah. "Pendapatan dari pajak, dari mineral turun, semua akan turun, tapi kita mengeluarkan biaya yang cukup besar," jelas Dito.
Oleh karena itu, pemerintah menyampaikan rencana untuk melakukan refocusing anggaran lewat realokasi APBN yang akan diutamakan bagi pencegahan dan penanganan Covid-19. Meskipun demikian, tegas Dito, pemerintah belum menyampaikan secara detail terkait realokasi anggaran tersebut kepada Komisi XI.
"Jadi pemerintah akan melakukan refocusing, yaitu realokasi dari anggaran-anggaran di dalam APBN ke anggaran-anggaran untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 maupun dampak dari Covid-19."
Adanya virus corona tentunya akan berpengaruh pada APBN. Menurut dia, akan ada perubahan yang sangat besar pada postur APBN 2020. "Dari asumsi (ekonomi makro) harga minyak, nilai tukar rupiah, SBI juga berubah. Asumsi akan sangat berubah," ujarnya.
Politikus Golkar ini menyampaikan, Komisi XI sedang menunggu kesiapan pemerintah untuk kembali membahas rencana perubahan pada APBN 2020. "Kita tunggu dari pemerintah kapan akan menyampaikan kepada DPR. Baru akan kita bahas," urai dia.
Terbitkan Perpu Pelebaran Defisit 5 Persen, Presiden Jokowi Tunggu Restu DPR
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku telah berkomunikasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait potensi pelebaran defisit ke 5 persen imbas adanya virus corona. Presiden menekankan, sebelum pemerintah mengeluarkan perpu, dia ingin kepastian dukungan dari anggota parlemen.
"Intinya kita ingin ada relaksasi dari APBN dan saat kita mengeluarkan Perpu artinya dukungan politik sudah kita bicarakan sebelumnya," ujarnya diJakarta, Selasa (24/3).
Di tempat terpisah, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan Kementerian Keuangan segera mengajukan APBN perubahan kepada lembaga legislatif. Langkah ini diambil karena banyak anggaran yang dikeluarkan pemerintah dalam menangani penyebaran virus corona.
"Kementerian Keuangan dalam proses untuk juga mengajukan APBN perubahan yang disampaikan kepada DPR," kata Perry di Gedung Bank Indonesia, Jakarta Pusat.
Perry melanjutkan, hal ini sudah dikomunikasikan Menteri KeuanganSri Mulyanikepada Badan Anggaran dan Komisi XI DPR. Bank Indonesia mendukung upaya yang ditempuh pemerintah dalam memitigasi Covid-19.
(mdk/bim)