KPK gandeng KPPU berantas mafia barang pangan
Fokus KPK ialah memberantas koruptor di institusi bidang pertanian.
Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) melakukan kerja sama dengan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna memburu mafia pangan. Nantinya, KPK dan KPPU akan melakukan pertukaran informasi untuk mempermudah penindakan terhadap pelaku kartel.
Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan fokus pihaknya ialah memberantas koruptor di institusi bidang pertanian.
"Karena itu menyangkut kemaslahatan orang banyak. Setelah kami lihat ternyata ada beberapa unsur korupsi di dalamnya," katanya saat ditemui di Gedung KPPU, Jakarta, Selasa (7/6) malam.
Laode mengungkapkan, kerja sama ini perlu dilakukan karena pihaknya melihat banyak celah terjadinya praktik korupsi pada sektor pangan. Beberapa diantaranya ialah dalam penentuan kuota impor sapi atau korupsi dana subsidi pupuk.
"Misalnya komoditas pupuk yang kita tetapkan tersangka dan bansos, di pertanian juga banyak dikorupsi pemda-pemda," kata dia.
Ditemui di tempat yang sama, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, adanya indikasi praktik korupsi dalam sektor pangan bisa dicegah dengan memotong rantai distribusi yang terlalu panjang. Beberapa solusi juga telah disiapkan pihaknya guna mencegah aksi nakal mafia tersebut.
"Solusinya adalah jangka pendek, seperti operasi pasar besar-besaran dengan menggandeng produsen-produsen. Solusi jangka panjangnya adalah toko tani Indonesia, tujuannya memotong rantai pasok. Ini akan buat konsumen untung dan tersenyum, pedagang makmur," pungkasnya.
Baca juga:
KPPU mulai endus kartel mafia pangan jelang Lebaran
Ketua KPPU: Jokowi pesan tindak tegas pelaku kartel, matikan!
Fahri Hamzah: Harga pangan naik bukti tak becusnya menteri Jokowi
Kepolisian bakal selidiki dugaan penyimpangan kenaikan harga pangan
Jokowi ingin harga daging Rp 80.000, pedagang minta kartel dibasmi
Asosiasi sebut koperasi pangan bisa kurangi kartel secara bertahap
Menkop dan UKM harap koperasi pangan mampu stabilkan harga
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kapan kasus pungli di rutan KPK terungkap? Kasus tersebut rupanya dilakukan secara terstruktur oleh salah satu mantan pegawai KPK bernama Hengki. Di saat yang bersamaan, penyidik KPK yang juga mengusut kasus pungli tersebut telah mengumumkan Hengki sebagai tersangka.
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Kapan KPK menahan Bupati Labuhanbatu? Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan sejumlah uang hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (12/1/2024).