KUR Bakal Disalurkan untuk Dukung Program Makan Bergizi Gratis dan 3 Juta Rumah, Begini Skemanya
Pemerintah dalam beberapa kesempatan sidang kabinet telah membahas pemanfaatan KUR untuk program-program tersebut.
Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perskonomian tengah menyiapkan kebijakan optimalisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR), guna mendukung sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari program makan bergizi gratis (MBG) hingga pembangunan 3 juta rumah.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan mengatakan, pemerintah dalam beberapa kesempatan sidang kabinet telah membahas pemanfaatan KUR untuk program-program tersebut.
- Program Makan Siang Bergizi Gratis Siap Dijalankan Pemerintah Mulai 2 Januari 2025
- Pemerintah Anggarkan Rp10 Miliar untuk Promosi Program Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran
- Ada Program Makan Bergizi Gratis, tapi Anggaran Kementan dan Luas Tanam Padi Terus Menurun
- Presiden Jokowi Siapkan Belanja Negara Rp3.613 Triliun di 2025, Berapa Buat IKN dan Program Makan Bergizi Gratis?
Dia mengambil contoh dalam konteks ketahanan pangan. Ferry menyebut, secara historis sekitar 30 persen dari KUR sudah tersalurkan untuk para pelaku di sektor pertanian, peternakan hingga nelayan.
"Jadi ini yang kita harapkan juga, kita harapkan teman-teman penyalur dan penjamin juga bisa men-support ini dengan tadi. Dengan tetap menjaga penyaluran ke sektor-sektor yang menjadi prioritasnya pemerintah," pinta Ferry di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (13/11/).
Sementara untuk mendukung program makan bergizi gratis, pemerintah juga tengah memperhatikan aspek pembiayaan. Ferry lantas mengambil contoh penyaluran kredit produktif, semisal untuk pembelian alat produksi maupun transportasi pendukung.
"Yang lain misalnya, tentu pada saat bicara makanan atau bahan makanan itu pasti bicara mengenai petani, peternak, nelayan gitu, yang berperan sebagai penyedia bahan baku dari makan bergizi ini. Kita harapkan bisa juga di-support dengan berbagai skema yang ada di KUR, KUR khusus, KUR mikro maupun KUR kecil gitu ya," bebernya.
Konteks Swasembada Pangan
Dalam konteks swasembada pangan, Ferry menjelaskan, sekitar 90 persen petani Indonesia saat ini memiliki ruas lahan di bawah 2 ha. Pemerintah berencana melakukan pembebasan akses KUR bagi petani-petani yang masuk kelompok itu.
"Nah ini dalam konteks pencapaian swasembada pangan, di dalam Permenko KUR yang terbaru itu kita sudah memberikan afirmasi kepada petani kita yang luas lahannya di bawah 2 ha, untuk bisa mengakses tanpa batasan KUR," ungkap dia.
Sedangkan untuk program pembangunan 3 juta rumah, pemerintah berencana memperluas penyaluran KUR untuk para pelaku usaha terkait.
"Kita harapkan juga dengan skema yang ada bisa di-support oleh skema penyeluruhan KUR. Misalnya, salah satu pengembang baru itu menggunakan KUR kecil untuk pengembangan rumah. Tinggal mungkin yang nanti juga bisa kita desain itu adalah KUR berbasis ekosistem untuk sektor perumahan gitu," paparnya.
"Sehingga tadi ini bisa lebih mengakomodir kebutuhan perumahan yang kalau kita lihat dari tarikatnya pemerintah itu sekitar 3 juta rumah," pungkas Ferry.