Lantik 37 pejabat, Sri Mulyani minta pegawainya gencar kejar penerimaan negara
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik Pejabat Eselon II di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pelantikan dilakukan terhadap 37 orang untuk posisi di Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta beberapa posisi lainnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik Pejabat Eselon II di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pelantikan dilakukan terhadap 37 orang untuk posisi di Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta beberapa posisi lainnya.
Adapun pelantikan lainnya untuk posisi di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, serta Badan Kebijakan Fiskal. Pelantikan berlangsung sekira pukul 17.00 WIB di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.
Sri Mulyani berpesan agar pejabat yang baru saja dilantik bisa mengemban tugas dan tanggungjawab dengan baik. Namun, Sri Mulyani memahami bahwa mereka memiliki tugas yang cukup berat maka dibutuhkan upaya ekstra untuk memberi kontribusi positif bagi negara.
"Saya lihat sebagian besar Ditjen Bea dan Cukai, kami transformasi. Reformasi kami ingin gambarkan masyarakat sebagai institusi yang bisa dipercaya. Bea Cukai punya tugas yang sifatnya multidimensi, mulai dari kumpulkan penerimaan negara dan dari ancaman negara, dan penyelundupan di dalam merugikan negara," ujar Sri Mulyani, Senin (21/8).
Sri Mulyani juga mengingatkan betapa vitalnya posisi Badan Kebijakan Fiskal terhadap negara. "Badan Kebijakan Fiskal adalah saraf dari Kementerian Keuangan. Dia pemikir yang bukan hanya policy hari ini tapi juga ke depan. Dengan jajaran yang baru saya harap bisa kinerja yang antisipatif, dunia berubah cepat sekali," pungkasnya.
Berikut nama-nama pejabat yang dilantik:
Direktur Eksekutif LPEI: Shintya Rusli
Sekretariat Jenderal
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan: Halimah Pujiastuti
Direktorat Jenderal Pajak
Kepala Kanwil DJP Bali: Goro Ekanto
Ditjen Bea dan Cukai
Direktur Teknis dan Kepabeanan: Fajar Doni
Direktur Penindakan dan Penyelidikan: Bekti MA
Kapala Audit Kepabeanan dan Cukai: Niramala Dwi Heryanto
Kepala Audit Bidang Informasi dan Kepabeanan: Agus Rifiudin
Kepala Kanwil Bea Cukai Aceh: Agus Yulianto
Kepala Kanwil Bea Cukai Sumatera Utara: Olza Olfia
Kepala Kanwil Bea Cukai Riau: Rubiyanto
Kepala Kanwil Bea Cukai Khusus Kepulauan Riau: Usman Hadi
Kepala Kanwil Bea Cukai Sumatera Bagian Barat: Yuzmariza
Kepala Kanwil Bea Cukai Sumatera Bagian Timur: Alfah Farobi
Kepala Kanwil Bea Cukai Banten: Desi Arifiansyah
Kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Barat: Syaifullah Nasution
Kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan Yogjakarta: Farziya
Kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Timur I: Muhammad Purwanto
Kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Timur II: Agus Hermawan
Kepala Kanwil Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat: Ashar Rasyidi
Kepala Kanwil Bea Cukai Bagian Selatan: Hari Budi Wicaksono
Kepala Kanwil Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan: Untung Basuki
Kepala Kanwil Sulawesi Bagian Utara: Cerah Bangun
Kepala Kanwil Bea Cukai Maluku: Finari Manan
Kepala Kanwil Bea Cukai Khusus Papua: Fatmoko Triyanto
Kepala Kantor Bea Cukai Tipe A Tanjung Priok: Dwi Teguh Wibowo
Kepala Kantor Bea Cukai Tipe B Batam: Soesilo Brata
Tenaga Pengkaji Bidang Pengembagan Tenaga Kerja: Ambang Priono
Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakkan Hukum: Nugroho Wahyu
Kepala Pusat Pendidikan Bea Cukai: Hari Mulya
Ditjen Kekayaan Negara
Direktur Barang Milik Negara: Encep Sudarwan
Direktur Hukum dan Humas: Tri Wahyuningsih
Kepala Kanwil DJKN Jakarta: Hadi Purnomo
Tenaga Pengkaji Optimalisasi Kekayaan Negara: Eko Prasetyo
Badan Kebijakan Fiskal
Sekretaris Badan: Basuki Purwadi
Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara: Rofianto
Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro: Adrianto
Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan: Ayu Sukorini
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Siapa yang menyatakan kekagumannya terhadap kemajuan peternakan di Indonesia? Sementara itu, Wael W. M Halawa salah satu peserta pelatihan menyampaikan kekagumannya dengan kemajuan dunia peternakan di Indonesia.
-
Apa yang diukur oleh Indeks Bisnis UMKM? Indeks Bisnis UMKM merupakan indikator yang mengukur aktivitas UMKM di Indonesia yang dilakukan setiap kuartal oleh BRI Research Institute.
-
Bagaimana cara Kepala LKPP mendorong UMKK untuk berkontribusi dalam ekonomi Indonesia? Salah satunya dengan memasukan produknya di Katalog Elektronik. Sebagai marketplace terbesar yag dimiliki pemerintah, dengan memasukan produk dalam Katalog Elektronik, maka produk UMKK tersebut akan dilihat oleh 83 Kementerian/Lembaga dan lebih dari 500 Pemerintah Daerah.
-
Kenapa KEK Singhasari penting? KEK Singhasari berkonsentrasi pada platform ekonomi digital untuk bersinergi dengan perkembangan antara bisnis pariwisata dan ekonomi digital.
-
Kapan KEK Singhasari diresmikan? KEK Singhasari berlokasi di Kabupaten Malang, Jawa Timur, wilayah ini telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus sejak 27 September 2019.
Baca juga:
Kenaikan tarif rokok akan diputuskan September 2017
Pemerintah janji tak ada kenaikan tarif listrik dan BBM tahun depan
Pemerintah segera tentukan pungutan pajak e-ecommerce
September, saham Bank Mandiri dijual Rp 250 per lembar
2020, pertumbuhan e-commerce diproyeksikan tembus Rp 1.600 triliun
Porsi pemerintah dalam PMTB hanya 8 persen
Ambisi Jokowi kembalikan kejayaan rempah asli Indonesia