Lebih fokus urus Tax Amnesty, suami Menkeu Sri Mulyani cemburu
"Ada dua UU yang setiap hari dia tidur bersama saya, jadi bantal saya. RUU APBN-P 2016 dan UU Tax Amnesty," ujarnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mempunyai cerita lucu dalam tugasnya sebagai menteri dengan segudang permasalahan ekonomi Indonesia. Akibat terlalu fokus mengurus negara, Menkeu Sri Mulyani mengaku sampai membuat sang suami cemburu.
"Semenjak saya jadi menteri keuangan ada dua UU yang setiap hari dia tidur bersama saya, jadi bantal saya. RUU APBN-P 2016 dan UU Tax Amnesty. Dia (undang-undang) lebih dekat dari suami saya dan sekarang dia cemburu dengan UU itu karena terus saya lihat," katanya dalam sambutan acara 'Tax Amnesty Update' untuk Civitas Akademika UI di Balai Sidang UI, Depok, Kamis (1/9).
Tidak hanya itu saja, untuk lebih bisa memahami tentang Tax Amnesty, menkeu meminta asistennya untuk menyimpan UU tersebut di Ipad-nya. Agar dia bisa dengan mudah membacanya.
"Saya ingin masyarakat juga merasakan dan memahami. Saya sebagai pejabat pemerintah kalau tidak memahami maka saya akan gagal untuk menjelaskan kepada anda semua," ungkapnya.
Menteri Sri Mulyani menyadari ini adalah pekerjaan sulit. Semenjak memutuskan untuk kembali menjabat sebagai menteri, dirinya tahu akan ada banyak tekanan dalam menjalankan tanggung jawab ini.
"Mau tugas ini populer, tidak populer, tapi saya tahu kalau diberi kepercayaan saya akan jalankan. Saya share di sini karena ini almamater saya bantu saya untuk tugas ini dan bantu saya menjelaskan kepada masyarakat," tutupnya.
Baca juga:
Rini bantah temui Jokowi bahas pengangkatan kembali Arcandra Tahar
Sri Mulyani ke mahasiswa UI: topik Tax Amnesty pasti tidak populer
Ini peraturan menkeu untuk pemilik SPV yang berniat ikut Tax Amnesty
DPR minta Sri Mulyani perbaiki cara sosialisasi Tax Amnesty
Apindo targetkan dana pengusaha dalam Tax Amnesty capai Rp 1.000 T
UU Tax Amnesty digugat Muhammadiyah, ini komentar Sofjan Wanandi
Pengusaha: Kita tak pernah janjikan Rp 165 triliun dari Tax Amnesty
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Bagaimana Kemendag memastikan kelancaran kegiatan ekonomi? Pemerintah selalu memastikan keberadaan sarana, prasarana, dan utilitas perdagangan yang baik bagi seluruh pihak terkait. Baik bagi pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen akhir. Dengan begitu, diharapkan kegiatan ekonomi akan terus berjalan tanpa hambatan yang berarti," terang Wamendag Jerry.
-
Bagaimana Menko Airlangga Hartarto berencana memperkuat kerja sama ekonomi di KTT G20? “Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
-
Apa yang diusulkan oleh Indonesia sebagai tuan rumah AALCO untuk negara anggota yang menjadi korban tindak pidana korupsi dan pencucian uang? Sebagai tuan rumah, Indonesia mengusulkan pembentukan Asset Recovery Forum bagi negara anggota AALCO yang menjadi korban tindak pidana korupsi dan pencucian uang.
-
Apa yang dimaksud dengan sistem pemilu proporsional terbuka di Indonesia? Namun, pada tahun 2004, Indonesia mulai menerapkan sistem pemilu proporsional terbuka berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2003. Dalam sistem ini, pemilih dapat memberikan suara langsung untuk kandidat secara individual, dan perolehan suara untuk partai politik akan menentukan jumlah kursi yang mereka dapatkan di parlemen.