Lebih untung beli bensin di pengecer resmi
Anggota BPH Migas, Hendry Ahmad, mengatakan pengecer resmi akan diberikan harga khusus, di mana keuntungan yang diambil badan usaha dari penjualan BBM yang dilakukan pengecer resmi dikurangi. Sehingga harga yang dijual ke masyarakat jauh lebih murah ketimbang yang dijual pengecer ilegal.
Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memfasilitasi pengecer Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan status penyalur resmi. BBM yang dijual pengecer resmi memberi harga jauh lebih murah ketimbang yang ilegal.
Anggota BPH Migas, Hendry Ahmad, mengatakan pengecer resmi akan diberikan harga khusus, di mana keuntungan yang diambil badan usaha dari penjualan BBM yang dilakukan pengecer resmi dikurangi. Sehingga harga yang dijual ke masyarakat jauh lebih murah ketimbang yang dijual pengecer ilegal.
-
Bagaimana BPH Migas memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran? “Dalam rangka pengendalian konsumen agar tepat sasaran, diperlukan kerja sama antara BPH Migas dengan pemerintah daerah sebagai pihak yang mengetahui konsumen pengguna di wilayahnya yang berhak untuk mendapatkan JBT dan JBKP tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” paparnya.
-
Bagaimana upaya BPH Migas memastikan BBM subsidi tepat sasaran? Dalam pertemuan tersebut, Saleh Abdurrahman menyampaikan, rapat koordinasi ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya dengan seluruh pemerintah provinsi di Kalimantan. Saleh mengharapkan agar ajang ini dimanfaatkan untuk berdiskusi hal-hal yang masih kurang jelas atau menjadi perhatian pemerintah daerah.
-
Bagaimana BPH Migas memastikan kelancaran program BBM Satu Harga di daerah terpencil? Ia meminta kepada Badan Usaha Penugasan untuk selalu memantau operasional dan keberlanjutan dari lembaga penyalur BBM Satu Harga yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). “Apabila ada kendala, kita bisa koordinasikan dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kita ingin program BBM Satu Harga berjalan sesuai tujuan awal program ini dilaksanakan,” imbuhnya.
-
Kenapa BPH Migas memantau pasokan BBM di Papua Barat Daya? “Kami tentu ingin mengetahui kondisi terkini dari penyediaan dan pendistribusian BBM, khususnya untuk area Papua dan Maluku dengan ragam tantangan yang dimiliki. Hingga saat ini, kondisi stok BBM di Papua Barat Daya dalam kondisi aman,” tutur Erika saat ditemui di Fuel Terminal Sorong, Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Rabu (10/07/2024).
-
Bagaimana BPH Migas ingin memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran? "Pastikan seluruh CCTV berfungsi dengan baik dan merekam aktivitas penyaluran selama minimal 30 hari, hal ini penting sebagai upaya transparansi dan pengawasan lebih lanjut dalam penyaluran BBM. Selain itu, pastikan pula bahwa penyaluran BBM dilakukan sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 191 Tahun 2014 yaitu hanya kepada konsumen pengguna yang berhak," terangnya.
-
Bagaimana cara BPH Migas memastikan kelancaran penyaluran BBM? “Hari ini kami melakukan audiensi dengan Bapak Gubernur Bengkulu. Kami, BPH Migas bersama dengan Pertamina Patra Niaga, memberikan informasi dan berdiskusi langkah-langkah untuk memitigasi agar penyaluran BBM di Bengkulu lancar dan terkendali. Alhamdulillah, ada beberapa poin yang akan kami lakukan bersama,” tuturnya, di Gedung Daerah Balai Raya Semarak Bengkulu, Kamis (15/8/2024).
"Kita sudah bicarakan ke badan usaha, nanti kita kontrol marginnya biar tidak mahal. Semua badan usaha kita minta tolong tekan marginnya," kata Hendry, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (19/3).
Badan usaha yang sudah siap memasok BBM ke pengecer resmi diantaranya adalah Elnusa Petrofin, Patra Niaga, Vivo dan AKR Corporindo. Menurut Hendry, jika BBM yang dijual pengecer resmi harganya jauh lebih murah, secara alami akan menertibkan pengecer ilegal yang menjual BBM dengan harga sesukanya.
BPH Migas akan memfasilitasi masyarakat yang berminat menjadi pengecer BBM resmi, untuk melakukan skema bisnis bersama badan usaha. Investasi pengecer resmi akan ditanggung oleh pihak yang berminat. Sedangkan badan usaha hanya memberikan jaminan pasokan dan mengatur harga.
Meski berstatus sebagai pengecer, fasilitas penyaluran BBM pengecer resmi akan memenuhi standard yang ditetapkan badan usaha, baik dari sisi keamanan dan keselamatan serta keakuratan takaran.
Hendry menambahkan saat ini BPH Migas sedang mendorong penyebaran lembaga penyalur resmi BBM. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang wilayahnya belum terjangkau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono
Sumber: Liputan6
Baca juga:
5 Jawaban tentang mengapa Premium saat ini sulit dicari
BPH Migas: Premium sulit didapat bukan berarti terjadi kelangkaan BBM
BPH Migas temukan kelangkaan Premium di Riau dan Lampung
Ada penyelewengan, premium dan solar dijual lebih mahal dari ditetapkan pemerintah
Tolak jual Premium, SPBU bisa disanksi
Margin kecil, SPBU hindari jual BBM jenis premium
Premium sulit dicari di SPBU, ini penjelasan pemerintah