Lewat Regsosek, Pendataan Kemiskinan akan Lebih Akurat
Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik (BPS), Atqo Mardiyanto mengatakan pengumpulan data dalam program Registrasi Sosial Ekonomi (regsosek) akan menghasilkan data kemiskinan terbaru. Hasil data ini akan lebih nyata karena dilakukan secara serentak per kepala keluarga.
Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik (BPS), Atqo Mardiyanto mengatakan pengumpulan data dalam program Registrasi Sosial Ekonomi (regsosek) akan menghasilkan data kemiskinan terbaru. Hasil data ini akan lebih nyata karena dilakukan secara serentak per kepala keluarga.
Sehingga bisa menjadi acuan pemerintah dalam membuat program perlindungan sosial kepada masyarakat. Baik itu dari jenis program hingga sasaran program bantuan sosial pemerintah.
-
Mengapa data kuantitatif penting? Data kuantitatif memainkan peran krusial dalam dunia analisis dan pengambilan keputusan, membentuk pondasi bagi pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang dapat diukur secara numerik.
-
Bagaimana data kuantitatif dikumpulkan? Pengumpulan data dilakukan melalui pengukuran dengan menggunakan alat yang objektif dan baku.
-
Bagaimana cara Kemensos untuk memperbaiki data DTKS? Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)Bersama Pemerintah Daerah juga telah berhasil diperbaiki 41.377.528 data dan telah diterima 21.072.271 data usulan baru, yang sudah mendapatkan Bansos sebanyak 15.294.921 jiwa dan yang diusulkan masuk DTKS saja sudah ada sebesar 4.473.332 jiwa.
-
Mengapa data sangat penting dalam program penanggulangan kemiskinan? Data merupakan komponen utama dalam program penanggulangan kemiskinan. Tanpa data yang akurat, program-program penanggulangan kemiskinan akan berisiko besar tidak tepat sasaran.
-
Kenapa data penelitian itu penting? Data sangat penting dalam penelitian karena menjadi bahan dasar untuk menghasilkan sebuah pengetahuan baru yang dapat menjawab permasalahan atau fenomena yang diteliti.
-
Data apa yang bocor dari situs KPU? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, data yang bocor dari situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan data DPT.
"Kalau data dari regsosek ini bukan sampel, semuanya didata," kata Atqo saat ditemui di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Rabu (12/10).
Atqo menjelaskan data tingkat kemiskinan bisa dilihat dari 2 sisi, makro dan mikro. Data angka kemiskinan yang tiap 6 bulan sekali dirilis BPS merupakan hasil survei nasional yang pengambilan datanya melalui uji sampel.
"Jadi kalau hasilnya orang miskin ada 5 persen, ini kita enggak tahu orangnya di mana saja karena ini sampel," kata Atqo.
Hal ini berbeda dengan pengumpulan data regsosek yang dilakukan BPS mulai 15 Oktober nanti. Pendataan ini dilakukan kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Kemudian hasilnya diolah dan dibuat peringkat, dari yang termiskin hingga paling kaya.
"Jadi nanti yang paling bawah ini miskin ekstrem, kalau masak nasi, ini keraknya lah. Nah ini lah orang-orang yang perlu dibantu. Lalu di atasnya ini ada yang miskin dan sebagainya," kata dia.
Artinya, lanjut Atqo, berdasarkan data tersebut bisa dilihat kondisi sosial ekonomi masyarakat secara riil. Mereka yang ada di desil pertama biasanya 10 persen masyarakat paling miskin. Lalu di desil kedua, merupakan masyarakat yang berdasarkan tingkat ekonominya paling bawah sebanyak 20 persen dan sebagainya.
"Jadi nanti pemerintah tinggal menentukan program apa yang cocok untuk masyarakat di tingkatan tertentu," kata dia.
Sehingga penggunaan data tingkat kemiskinan dari sisi makro, kata Atqo seharusnya bisa sejalan dengan hasil regsosek.
Sebagai informasi, program Regsosek merupakan pendataan yang dilakukan BPS untuk mendapatkan basis data sosial ekonomi penduduk. Proses pendataan akan berlangsung mulai 15 Oktober sampai 14 November 2022.
Nantinya akan ada petugas BPS yang mendatangi setiap rumah untuk dilakukan pendataan kondisi sosial ekonomi. Hasil pendataan tersebut nantinya akan diolah dan menjadi dasar pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat.
Baca juga:
Bank Dunia Ragu Kemiskinan RI Capai 0 Persen di 2024, Ini Kata Pemerintah
Alasan Daerah Penghasil Tambang Terbesar di RI Tapi Ekonominya Masih Miskin
Inflasi Tinggi, Ini Dampak yang Harus Dihadapi Indonesia
Mendagri Tito Optimis RI Bisa Keluar dari Daftar 100 Negara Termiskin di Dunia
Orang Miskin Bertambah 13 Juta & Indonesia Masuk 100 Negara Termiskin Dunia
Moeldoko Ajak Mahasiswa Bela Negara: Bukan Angkat Senjata, tapi Perangi Kemiskinan