Lima serangan ke Jokowi usai minta dana haji bangun infrastruktur

Instruksi Presiden Joko Widodo agar dana haji diinvestasikan untuk infrastruktur mendapat sorotan. Menurut Jokowi, tak masalah dana haji digunakan untuk pembangunan infrastruktur atau pengembangan bisnis syariah. Asalkan, hasil pengelolaan itu nantinya memberi keuntungan bagi umat dan bangsa.

2017-08-01 06:00:00

Instruksi Presiden Joko Widodo agar dana haji diinvestasikan untuk infrastruktur mendapat sorotan. Namun Jokowi tak mau ambil pusing, karena beralasan dana tersebut akan dikelola Badan Pengelola Dana Haji.

"Penggunaan dana haji itu harus mengacu ke aturan Perundang-undangan yang ada. Yang penting jangan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada," ujar Jokowi di Perkampungan Budaya Setu Babakan, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Minggu (30/7).

Menurut Jokowi, tak masalah dana haji digunakan untuk pembangunan infrastruktur atau pengembangan bisnis syariah. Asalkan, hasil pengelolaan itu nantinya memberi keuntungan bagi umat dan bangsa.

"Ingat, (pengelolaan) harus memberikan keuntungan. Baik untuk umat Muslim, untuk yang memiliki dana, dan juga berfungsi untuk keumatan yang lain, untuk negara, saya kira lebih baik," terangnya.

Kendati memberi instruksi, Kepala Negara mengingatkan agar hati-hati menggunakan dana haji. Penyaluran dana haji harus betul-betul cermat.

"Silakan mau dipakai untuk infrastruktur. Saya hanya memberikan contoh, silakan dipakai untuk sukuk, silakan ditaruh di bank syariah. Banyak sekali, macam-macam. Silakan ditaruh di bisnis-bisnis syariah, tapi ingat itu adalah dana umat. Entah dipakai untuk sukuk, untuk infrastruktur, untuk di bank syariah semuanya harus dengan kehati-hatian," pungkasnya.

Kendati demikian, rencana Jokowi diserang berbagai pihak. Berikut serangan ke Jokowi seperti dirangkum merdeka.com. Selamat membaca.

Baca juga:
Pemerintah jadikan Malaysia contoh negara sukses kelola dana haji
Usai dana haji, pemerintah kelola uang sedekah untuk pembangunan
Presiden Jokowi bisa tiru SBY soal pengelolaan dana haji
Dana haji sejak 7 tahun lalu sudah diinvestasikan buat infrastruktur
Ketua MUI dukung dana haji diinvestasikan untuk infrastruktur
Pro kontra rencana Jokowi manfaatkan dana haji bangun infrastruktur
MPR sarankan Jokowi ajak ulama bicara dana haji untuk infrastruktur

Dana haji khusus haji, bukan pembangunan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewacanakan untuk memanfaatkan dana haji Indonesia yang mencapai Rp 80 triliun sampai Rp 93 triliun untuk mempercepat pembangunan di Tanah Air. Anggota DPR dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Lucky Hakim tak setuju dengan niat Jokowi tersebut.

"Saya atas nama pribadi saja tidak setuju akan hal itu dan sebagai anggota DPR tidak setuju, seharusnya rencana seperti itu didiskusikan dengan DPR karena itu kan uang rakyat, uang umat yang memang bukan seperti bayar pajak, tetapi mereka menabung buat berangkat haji," ujar Lucky di Jakarta, Jumat (28/7).

Menurut Lucky, jika dana tersebut berasal dari pajak tak menjadi masalah, karena pajak dikelola pemerintah. Tetapi kalau dana haji, kata Lucky, uang tersebut diamanatkan ke pemerintah untuk haji.

"Jadi jangan dipakai, mesti ditanya dong satu-satu sama rakyat, sama nasabahnya boleh gak uangnya dipakai buat bangun jalan tol. Kan memang tidak pernah diberikan mandat oleh umat, mereka setor memang buat berangkat haji, bukan untuk yang lain," jelas pecinta hewan ini.

Lucky tak peduli jika negara lain melakukan hal itu, sebab ini Indonesia. Menurut dia, tidak ada sesuatu hal yang pasti, kalau dikatakan pasti untung bangun jalan tol dan pelabuhan, tetapi jika tidak untung, siapa yang harus bertanggung jawab.

"Siapa yang mau nombokin (kalau rugi), masa umat gak jadi berangkat haji gara-gara uangnya dipakai. Jadi saya menyayangkan dan miris, mudah-mudahan hal ini tidak terjadi dan bisa ditarik kembali. Biarkanlah dana haji untuk haji biar umat merasa tenang, tidak was-was uangnya dipakai ke hal yang lain," tegas dia.

Advertisement

Prioritaskan kepentingan jemaah

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Agus Hermanto, menilai tidak tepat penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan tol. Sebab, tata cara penggunaan dana tersebut sudah diatur dalam undang-undang sehingga tidak sembarangan peruntukannya.

"UU sudah mengatur secara rinci penggunaan dana haji, harus untuk kepentingan jemaah. Kalau untuk membangun asrama haji masih bisa, namun kalau untuk jalan tol, itu kurang tepat," kata Agus Hermanto seperti dikutip Antara di Gedung Nusantara III, Jakarta, Senin (31/7).

Politisi Partai Demokrat itu meyakini Komisi VIII DPR akan memanggil Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin untuk menjelaskan rencana pemerintah tersebut. Dia menduga rencana pemerintah itu bisa melanggar UU sehingga DPR harus memberikan masukan kepada pemerintah.

"Ketika reses sudah selesai, saya yakin Komisi VIII DPR akan memanggil Menteri Agama terkait masalah rencana pemerintah menggunakan dana haji tersebut," katanya.

Agus mengatakan memang Indonesia sedang melakukan membangun infrastruktur secara besar-besaran sebagai langkah penguatan pembangunan. Namun, dia mengingatkan pembangunan infrastruktur tersebut tidak boleh menggunakan dana sembarangan, harus jelas asal-usul pendanaannya.

"APBN kita pun tidak boleh semuanya diperuntukkan bagi infrastruktur, kan bisa menggunakan dana dari BUMN, dana investasi pihak swasta," ujarnya.

Presiden Joko Widodo menginginkan pengelolaan dana haji yang optimal guna mendorong pembangunan sarana infrastruktur. Menurut Presiden, Indonesia membutuhkan dana infrastruktur yang mempercepat pembangunan dan mengatasi persoalan kesejahteraan.

Harus sesuai UU dan aturan agama

Presiden Joko Widodo ingin agar dana haji diinvestasikan untuk infrastruktur. Saat ini, dana haji Indonesia mencapai Rp 80 triliun sampai Rp 93 triliun.

Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati mengatakan dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) lebih baik digunakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Sebab, penggunaan dana ini harus disesuaikan dengan aturan UU dan aturan agama.

"Dana haji prinsipnya bersifat khusus. Jadi pengelolaannya bertujuan khusus untuk ibadah haji," ujar Enny kepada merdeka.com di Jakarta, Senin (31/7).

Enny menegaskan dalam pengelolaan dana haji, penggunaan untuk infrastruktur merupakan jalan terakhir yang dilakukan. Sebab, investasi dana haji harus bebas resiko dan bermanfaat untuk umat banyak.

"Investasi dana haji harus ada penjamin, sehingga bebas resiko. Lebih baik digunakan untuk meningkatkan kualitas ibadah haji jemaan Indonesia," tegasnya.

Enny menambahkan dana haji di Indonesia masih kalah dari Malaysia. Padahal, kuota haji Malaysia hanya sepersepuluh dari jemaah Indonesia setiap tahunnya.

"Kita kualitasnya sudah kalah dari Malaysia. Dana haji Malaysia itu hampir mencapai Rp 100 triliun, kita kalah baru Rp 90 triliun, dan pengelolaannya lebih baik. Ini yang mestinya hal-hal yang bisa menjadi referensi mana yang harus diprioritaskan untuk penyelenggaraan haji," pungkasnya.

Bangun infrastruktur, tak berikan dampak ke jemaah

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fadli Zon menilai rencana pemerintah penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur tidak tepat. Sebab, kata dia, para jemaah haji mendaftar dan mengajukan dana mereka untuk keperluan ibadah haji bukan infrastruktur.

"Kalau mau diinves saya kira harus ada kesepakatan dari pemilik dana diinvestasikan untuk bidang apa kalau diinves untuk infrastruktur dalam konteks sekarang ini menurut saya tidak tepat," katanya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/7).

Menurutnya, hasil dari pembangunan infrastruktur dengan menggunakan dana haji tidak memberikan dampak pada para jemaah secara langsung.

"Karena infrastruktur yang sekarang ini tidak berdampak pada ekonomi apa-apa dan resikonya tinggi. Misalnya membangun jalan apakah kembali uangnya yang diinvestasikan untuk jalan mungkin agak berbeda," tegasnya.

Berbeda halnya jika dana haji diperuntukkan untuk pembangunan fasilitas bagi para jemaah di Arab Saudi. Fadli menganggap rencana penggunaan dana haji untuk infrastruktur dilakukan karena pemerintah kekurangan dana.

"Kalau misalnya dibangun di Arab Saudi sana misalnya semacam hotel, apartemen untuk jemaah haji itu mungkin akan berbeda, karena itu peruntukkan untuk jemaah haji," tegasnya.

"Kemudian dipakai jemaah haji ibarat masuk kantong kiri keluar kantong kanan itu tidak ada masalah ada jaminan dari pasar dan uang kembalinya jaminan. Tapi untuk infrastruktur dalam konteks sekarang ini kita tahu bahwa pemerintah kekurangan dana untuk infrastruktur," sambung Fadli.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo menginginkan pengelolaan dana haji yang optimal guna mendorong pembangunan sarana infrastruktur. Menurut Presiden, Indonesia membutuhkan dana infrastruktur yang mempercepat pembangunan dan mengatasi persoalan kesejahteraan.

Langgar UU

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan dana haji dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan di Tanah Air. Saat ini, dana haji Indonesia mencapai Rp 80 triliun sampai Rp 93 triliun. Presiden mengatakan pemanfaatan dana haji untuk pembangunan infrastruktur juga telah diterapkan oleh negara lain.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto mengatakan bahwa rencana tersebut sangat riskan jika tidak sesuai dengan undang-undang. "Kalau tidak sesuai kan berati melanggar undang-undang yang ada. Tadi juga saya sampaikan harus berbentuk syariah dan harus untuk kepentingan jemaah. Kalau dana infrastruktur itu barangkali ini untuk asrama haji mungkin masih bisa lah, tetapi kalau untuk membangun jalan tol menurut saya ini kurang tepat," kata Agus Hermanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (31/5).

Ia juga mengatakan bahwa saat ini memang pemerintah telah gencar mengembangkan infrastruktur. Namun, penggunaannya juga perlu diawasi tidak bisa menggunakan dana yang sembarangan.

"Namun, sekali lagi, infrastruktur itu sangat perlu namun tidak harus dengan menggunakan dana yang sembarangan, dana APBN pun tidak boleh ditumpahkan ke infrastruktur semuanya, kan bisa menggunakan dana-dana BUMN," ungkapnya.

"Bisa juga menggunakan dana-dana investasi dari swasta, bahkan dari asing pun kalau bekerja sama sesuai dengan perundang-undangan yang tepat rasanya ini masih diperbolehkan. Sehingga penggunaan dana untuk infrastruktur harus betul-betul tepat, dan harus sesuai," sambungnya.

Agus pun mengaku DPR bisa memanggil Menteri Agama untuk membahas bersama rencana presiden tersebut. Karena menurutnya, jika pemerintah benar-benar merealisasikan hal itu dapat melanggar UU.

"Yang jelas pasti nanti pada saatnya (memanggil Menag) saat proses sudah selesai saya yakini komisi VIII akan panggil Menag dalam membahas masalah rencana pemerintah untuk menggunakan dana haji. Karena menurut kami ini ditengarai bisa melanggar UU," pungkasnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo mengatakan akan menggunakan dana haji untuk pembangunan infrastruktur. Menurut Presiden Jokowi, hal ini telah disampaikan olehnya ke Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang baru dilantiknya, Rabu (26/7) lalu. Presiden Jokowi mencontohkan, Malaysia menaruh dana haji di industri perkebunan.

Namun, Presiden Jokowi tak ingin dana haji disimpan di industri perkebunan lantaran masih mungkin menimbulkan resiko bila terjadi kebakaran hutan. Sebab itu, Presiden Jokowi mengatakan lebih aman dana haji disimpan untuk pembangunan infrastruktur.

"Kalau (dana haji disimpan di) jalan tol, pelabuhan, airport, tidak akan ada ruginya. Dan, itu sudah saya sampaikan agar dana haji kita berikan peluang untuk dananya di taruh taruh yang enak-enak saja, yang enak-enak ditaruh, yang resiko jangan, karena ini dana umat, hati-hati," tukasnya.

Rencana Jokowi tersebut tak berjalan mulus. Ada yang mendukung, ada pula yang mengkritiknya. Berikut pro kontra rencana Jokowi manfaatkan dana haji untuk bangun infrastruktur.

(mdk/sau)