LPDB Kemenkop siapkan dana bergulir Rp 50 miliar khusus untuk Sumbar

"Para pelaku koperasi dan UMKM, lembaga pembiayaan bank dan non-bank, termasuk Pemda di Sumbar harus mampu memanfaatkan peluang ini secara maksimal. Pasalnya, dana APBD bagi pengembangan KUMKM memang terbilang kecil."

2017-12-06 14:15:26

Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir LPDB-KUMKM, Braman Setyo menyebut total penyaluran dana bergulir di Provinsi Sumatera Barat baru sebesar Rp 60,9 miliar sejak lembaga ini berdiri 11 tahun lalu. Angka ini terbilang kecil jika dibandingkan potensi untuk mengembangkan koperasi dan UMKM di Sumbar yang sangat besar.

"Oleh karena itu, tahun depan LPDB KUMKM akan lebih memacu penyaluran dana bergulir di provinsi ini", tegas Braman pada acara Sosialisasi Pembiayaan Syariah LPDB KUMKM di Kota Padang, Sumatera Barat dikutip dari keterangannya di Jakarta, Rabu (6/12).

Di hadapan sekitar 200 pelaku KUMKM peserta sosialisasi, Braman mengatakan, pada 2018 pihaknya sudah menyiapkan dana bergulir sebesar Rp 1,2 triliun, di mana Rp 360 miliar di antaranya untuk pembiayaan syariah.

"Para pelaku koperasi dan UMKM, lembaga pembiayaan bank dan non-bank, termasuk Pemda di Sumbar harus mampu memanfaatkan peluang ini secara maksimal. Pasalnya, dana APBD bagi pengembangan KUMKM memang terbilang kecil. Jadi, dana bergulir dari LPDB bisa dijadikan solusi bagi kebutuhan permodalan KUMKM di Sumbar," papar Braman.

Braman bercerita, sekitar dua bulan lalu dirinya menerima kunjungan Gubernur Sumbar membahas mengenai penyaluran dana bergulir di Sumbar. "Saat itu, saya tawarkan komitmen dana bergulir sebesar Rp 50 miliar bagi pengembangan KUMKM khususnya sektor produktif di Sumbar. Sayangnya, rencana komitmen penyaluran dana bergulir melalui Bank Nagari tersebut belum mendapat respons positif. Saya berharap agar komitmen ini bisa segera diimplementasikan", kata Braman.

Braman menegaskan, manajemen baru LPDB KUMKM sudah menerapkan paradigma baru untuk lebih memudahkan mendapatkan dana bergulir. Sekarang, LPDB memiliki tiga kombinasi dalam menyalurkan dana bergulir. Yaitu, fixed asset (sertifikat tanah, rumah, dan lain-lain), cash collateral (tabungan dan deposito), dan penjaminan dari Perum Jamkrindo atau Jamkrida.

"Bila manajemen lama LPDB menerapkan aset 100 persen, maka sekarang sekitar 70 persen dijamin perusahaan penjaminan seperti Perum Jamkrindo. Saya berharap, paradigma baru ini bisa lebih memudahkan mendapatkan dana bergulir dari LPDB. Bahkan, bila sebelumnya pengurusan dana bergulir bisa setahun, sekarang paling lama satu bulan sudah selesai. Ini komitmen Direksi LPDB KUMKM."

Di samping itu, kata Braman, pihaknya juga akan lebih membuka diri ke para mitra calon penyalur dana bergulir. Contoh menggandeng Perum Jamkrindo dan Jamkrida. Braman berharap, penyaluran dana bergulir harus lebih difokuskan untuk sektor produktif karena memiliki nilai tambah sangat besar.

"Dana bergulir LPDB akan lebih mengarah ke sektor produktif, seperti pertanian, perkebunan, dan sebagainya. Jujur saja, selama ini UMKM produktif belum banyak mendapat sentuhan perkuatan permodalan. Padahal, sektor produktif ini memiliki nilai tambah lebih besar, khususnya bagi peningkatan tenaga kerja dan mengentaskan pengangguran", jelas Braman.

Braman pun mengklaim bahwa skema pembiayaan bagi KUMKM di Indonesia tidak ada yang bisa menyaingi LPDB. Simak saja, bunga untuk koperasi simpan pinjam sebesar 7 persen, sektor riil 4,5 persen. Bahkan, bagi hasil dengan pola syariah sekitar 70 persen bagi koperasi dan 30 persen untuk LPDB.

"Bila UMKM langsung meminjam ke LPDB akan dikenakan bunga 4,5 persen setahun menurun. Untuk koperasi, memang Permenkeu membolehkan koperasi atau bank menyalurkan dana bergulir hingga 17 persen. Tapi, mulai tahun depan, kita akan mencoba menerapkan aturan baru dan perjanjian baru mengenai hal itu. Intinya, kita akan membatasi antara 10 persen-11 persen saja. Menurut saya, spread yang bisa diambil antara 5 persen-6 persen sudah cukup, jangan lebih dari itu", papar Braman.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pembiayaan Syariah LPDB KUMKM, Jaenal Aripin mengatakan, sosialisasi pembiayaan syariah di Kota Padang merupakan yang kelima dilakukan pada 2017 ini, setelah sebelumnya digelar di Batam, Solo (Jateng), Mamuju (Sulbar), dan Mataram (NTB).

"Tujuannya, untuk membangun sinergi yang kuat antara LPDB-KUMKM dengan lembaga keuangan syariah di daerah dalam perkuatan permodalan bagi koperasi dan UMKM dengan pola syariah. Nantinya, kita akan menggandeng dan memfokuskan penyaluran dana bergulir pola syariah melalui Pusat Koperasi Syariah (Puskopsyah) di Kota Padang sebagai induk", kata Jaenal.

Baca juga:
Tiga tahun Jokowi-JK, jumlah pengusaha UKM naik jadi 3,1 persen dari jumlah penduduk
3 Tahun Jokowi-JK, koperasi dan UKM diklaim dorong ekonomi nasional
Dirut LPDB optimis akhir tahun ini apex dana bergulir sudah terbentuk
LPDB minta Dinas Koperasi dan UKM lakukan seleksi awal calon mitra

(mdk/idr)