Luhut dukung RI ambil alih jasa pemandu kapal di Selat Malaka
Selama ini, pemanduan kapal di Selat Malaka dan Selat Singapura dilakukan atau dikuasai oleh Pemerintah Singapura dan Pemerintah Malaysia. Melalui proses dan perjuangan panjang, layanan jasa pemanduan akhirnya dilakukan penuh oleh Pemerintah Indonesia.
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mendukung langkahKementerian Perhubungan yang mengambil-alih penuh jasa pemanduan kapal asing dan domestik di Selat Malaka. Menurut Luhut, ini diperlukan karenasebagian besar Selat Malaka berada di perairan Indonesia.
"(Pemanduan kapal) itu lebih bagus, karena wilayah kita lebih banyak. Kenapa tidak?," kata Luhut di Jakarta, Kemarin.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Bagaimana Kementan membantu daerah kering parah? Berikutnya, kata Mentan, pemerintah juga terus melakukan intervensi terhadap zona merah atau wilayah kering parah agar segera memompa sumber air yang masih tersedia. Pemda juga diharapkan segera menggulirkan Brigade Alsintan dalam mempercepat produksi melalui skema pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR).
-
Bagaimana Kementan mendorong para Petani Muda? Program dari Kementan untuk regenerasi petani ini bukan hanya berjalan di level pendidikan dan pelatihan tetapi juga langsung kepada penerima manfaat program pertanian pemerintah di berbagai daerah.
-
Apa yang di ekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun.
-
Bagaimana Kementan memperkuat kerja sama peternakan dengan Timor Leste? Bentuk kerjasama kedua negara sudah dikukuhkan dalam bentuk komitmen melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Pertanian RI dan Kementerian Pertanian Timor Leste yang telah ditandatangani pada tanggal 19 Juli 2022.
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat aset BUMN dan Pemda di Kalimantan Timur? Menteri ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sejumlah sertipikat aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023). Adapun sertipikat aset BUMN yang diserahkan, yaitu 24 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 3 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Barat; dan 38 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, sertipikat aset Pemda yang diserahkan antara lain 7 sertipikat bagi Pemerintah Kota Balikpapan; 3 sertipikat bagi Pemerintah Kota Samarinda; dan 2 sertipikat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Selama ini, pemanduan kapal di Selat Malaka dan Selat Singapura dilakukan atau dikuasai oleh Pemerintah Singapura dan Pemerintah Malaysia. Melalui proses dan perjuangan panjang, layanan jasa pemanduan akhirnya dilakukan penuh oleh Pemerintah Indonesia.
Selain secara wilayah berada di Indonesia atau menyangkut kedaulatan NKRI, dengan diambil-alih jasa pemanduan di Selat Malaka dan Selat Singapura diharapkan juga memberikan pemasukan bagi negara.
Luhut belum bisa berkomentar banyak mengenai hal tersebut, karena peresmian jasa pemanduan kapal juga baru diresmikan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada Senin (10/4) lalu. Namun yang jelas langkah Menhub sejalan dengan visi dan misi Presiden Joko Widodo mengenai tol laut dan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Sekedar diketahui, pada Senin (10/4) lalu, Menhub Budi Karya Sumadi meresmikan pelayanan jasa pemanduan Selat Malaka dan Selat Singapura. Dia mengatakan, proses pelayanan jasa pemanduan oleh pemerintah Indonesia ini melalui proses dan perjuangan yang cukup panjang.
Kemenhub mengkaji dan menginventarisir permasalahan yang selama ini dihadapi di Selat Malaka. Di meja perundingan dengan Malaysia dan Singapura, pemerintah mendudukkan permasalahan di Selat Malaka dari sisi hukum. Dua negara tetangga akhirnya 'kalah' di meja perundingan dan tidak bisa menyangkal jika Selat Malaka merupakan wilayah kedaulatan NKRI.
"Hari ini tidak terasa kita sudah mengambil-alih pekerjaan yang selama ini praktis tidak dikelola dengan baik. Padahal bidang ini sangat strategis dari segi kedaulatan indonesia, keamanan dan dari segi ekonomi. Dan saya pikir selayaknya kita lakukan kegiatan ini," kata Menhub.
Baca juga:
Ini solusi pemerintah atasi rusaknya jalan nasional
Menhub Budi ingin Angkot pakai teknologi layani penumpang
Strategi Menhub Budi tangkal jalan rusak akibat truk nakal
4 Tanggapan pemerintah soal maskapai pramugari berbikini masuk RI
Menhub Budi: Maskapai luar negeri yang terbang ke RI harus sopan