Mampukah Perppu Cipta Kerja Undang Investor & Buka Lapangan Kerja di Indonesia?
Masyarakat melihat adanya ketidaksepakatan antara para pekerja dan pelaku usaha mengenai poin-poin yang ditulis dalam UU Cipta Kerja itu sendiri, dan kemudian Mahkamah Konstitusi menilai adanya hal yang perlu diperbaiki dari Undang-Undang Cipta Kerja.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada 30 Desember 2022. Keputusan Jokowi menimbulkan polemik karena sebelumnya telah melahirkan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang juga menimbulkan kontroversi.
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy menyebut, sebenarnya visi dari Undang-Undang Cipta Kerja yakni untuk mendorong lebih banyak investasi yang terjadi di dalam negeri.
-
Apa itu Kartu Prakerja? Kartu Prakerja merupakan program pemerintah yang digunakan untuk mengembangkan kompetensi kerja dan kewirausahaan bagi para pencari kerja. Namun, untuk merespons pandemi Covid-19, pemerintah mempercepat pengadaan Kartu Prakerja dan memprioritaskan bagi para pekerja atau buruh yang terkena dampaknya.
-
Kenapa mengucapkan perpisahan untuk pimpinan perusahaan itu penting? Tidak sekadar kata-kata formal, tetapi sebuah apresiasi yang mendalam atas segala kontribusi yang telah diberikan.
-
Bagaimana cara calon pengantin ini mencuri perhatian para pekerja? Baru memasuki pabrik yang penuh dengan para pekerja yang sedang melinting tembakau menjadi rokok, sepasang calon pengantin ini langsung mencuri perhatian para pekerja.
-
Siapa saja yang bisa mendapat ucapan perpisahan kerja? Kata-kata perpisahan kerja banyak diungkapkan untuk melepas kepergian seseorang.
-
Kapan kelima RUU Kerja Sama Pertahanan ini akan disahkan? Komisi I DPR dan pemerintah menyepakati membawa lima Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Bidang Pertahanan ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi Undang-undang.
-
Bagaimana cara mendapatkan gaji tinggi di bidang pertambangan? Industri pertambangan dan perminyakan masih dalam kelompok atas profesi dengan gaji yang tinggi di Indonesia. Bahkan, pekerja di sektor tersebut berhak mendapatkan gaji besar meski levelnya masih pekerja teknis. Berdasarkan survei terbaru di tahun 2021, gaji pekerja posisi teknis tambang sudah mencapai Rp13 juta - Rp15 juta per bulan. Sementara untuk posisi di atas level tersebut sudah mencapai ratusan juta rupiah per bulan.
Dengan harapan lebih banyak investor yang masuk ke Indonesia untuk berinvestasi akan membuka peluang terciptanya lapangan kerja dan terserapnya angkatan kerja yang ada saat ini.
Namun kenyataannya, masyarakat melihat adanya kebuntuan antara para pekerja dan pelaku usaha mengenai poin-poin yang ditulis dalam UU Cipta Kerja itu sendiri, dan kemudian Mahkamah Konstitusi menilai adanya hal yang perlu diperbaiki dari Undang-Undang Cipta kerja.
"Belum selesai pemerintah melakukan perbaikan dari UU Cipta Kerja kemudian pemerintah muncul dengan Perppu yang dikeluarkan dalam periode yang singkat tanpa adanya diskusi publik mengenai isi yang berada dalam Perppu tersebut," ujar Yusuf kepada Merdeka.com.
Sambungnya, inilah yang kemudian menyebabkan banyak penolakan dan ketidaksetujuan dari munculnya Perppu ini, terlepas dari isi substansinya masih bisa didiskusikan lebih lanjut.
"Kalau berbicara kesejahteraan pekerja dan buruh saya pikir golnya sederhana artinya buruh merasa tercukupi untuk kebutuhan bahan-bahan dasar dan kesejahteraannya mengalami peningkatan secara bertahap. Namun demikian untuk mencapai kesana perlu ada titik temu antara teman-teman buruh, pelaku usaha, dan pihak regulator dalam hal ini pemerintah dalam mendesain kebijakan yang bisa meningkatkan kesejahteraan para pekerja dalam jangka waktu yang panjang," terang dia.
Selama ini, tidak semua pekerja menikmati kesejahteraan yang meningkat, sehingga ini kemudian menjadi dasar adanya tuntutan untuk peningkatan kesejahteraan melalui perubahan regulasi.
"Bagaimana Perppu ini bisa berpengaruh terhadap keputusan investor, memang kalau berkaca dari UU Cipta kerjanya sendiri dinilai bisa memberikan stimulan bagi investor untuk berinvestasi di Indonesia karena UU Cipta kerja merupakan bagian dari proses reformasi struktural yang digadang-gadang pemerintah selama ini. Namun dengan munculnya Perppu ini menunjukkan bahwa adanya ketidakkonsistenan dari pemerintah terkait penerbitan regulasi karena sebelumnya pemerintah menerbitkan Undang-Undang Cipta kerja," kata dia.
(mdk/idr)