Bos Bappenas Ungkap Sulitnya Pengentasan Kemiskinan
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan, data kemiskinan yang berubah-ubah sebagai penyebab sulitnya pengentasan kemiskinan di Tanah Air. Sebab, kemiskinan masih menjadi daya tarik untuk mendulang suara saat pemilihan kepala daerah (pilkada).
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan, data kemiskinan yang berubah-ubah sebagai penyebab sulitnya pengentasan kemiskinan di Tanah Air. Sebab, kemiskinan masih menjadi daya tarik untuk mendulang suara saat pemilihan kepala daerah (pilkada).
"Saat jelang Pilkada garis kemiskinan dinaik-naikkan agar bansos banyak. Tetapi saat terpilih garis kemiskinan akan diturunkan," kata Suharso dalam rapat bersama Komisi VIII DPR RI, ditulis Kamis (2/7).
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Bagaimana Pancasila berperan dalam membentuk kepribadian bangsa Indonesia? Pancasila memiliki peran penting dalam membentuk karakter atau kepribadian bangsa. Hal ini yang kemudian membedakan antara bangsa Indonesia dan bangsa lainnya. Pancasila disahkan dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yang terdiri dari wakil-wakil seluruh rakyat Indonesia.
-
Apa yang dilakukan Bappenas untuk membantu dalam alokasi pembiayaan? Ini meliputi lokasi pembiayaan berdasarkan prioritas nasional pada sektor dan proyek strategis nasional yang berkelanjutan, pengembangan model investasi publik dan portofolio pembiayaan pembangunan, dan pelaksanaan kajian terkait koordinasi kelembagaan yang terlibat berikut sumber daya manusia dan pembiayaannya.
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
Menurutnya praktik tersebut bertujuan meningkatkan citra pemimpin setempat. Mengingat turunnya angka kemiskinan dikaitkan dengan prestasi atau capaian kinerja positif selama dijabatnya
Namun, aksi sepihak pemimpin daerah yang mempermainkan angka kemiskinan justru menyulitkan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Sebab, berbagai bantuan yang diguyur pemerintah pusat menjadi tak efektif karena data kemiskinan di daerah tidak valid.
Maka, Suharso menilai wajar apabila Menteri Sosial Juliari P Batubara akan terus disibukkan dengan berbagai bantuan sosial untuk menekan angka kemiskinan. Mengingat intervensi pemerintah pusat terkait pengentasan kemiskinan masih bergantung pada data yang diberikan oleh daerah.
Oleh karenanya, pemerintah daerah diminta konsisten untuk melakukan pembaruan data terkait kondisi nyata di lapangan. Sehingga tingkat keparahan atas kemiskinan di sejumlah daerah dapat terukur untuk dikaji lebih detail oleh pihaknya.
"Perumusan APBN dipengaruhi oleh data yang diberikan daerah, daerah yang tidak melakukan update maka tentu pasti terjadi sesuatu di sana. Itu yang menjadi persoalan kita sebenarnya," tukasnya.
Baca juga:
Menko Luhut: Bank Dunia Naikkan Indonesia Jadi Negara Berpendapatan Menengah Atas
DPR Nilai Perbedaan Data Kemiskinan Timbulkan Gejolak di Masyarakat
Dirjen Dukcapil Sebut akan Dorong Daerah Segera Perbarui Data Kemiskinan
Verifikasi Data Kesejahteraan Sosial, Mensos Usul Tambahan Anggaran Rp875 M
DPR Minta Data Kemiskinan Hanya Satu di Kemensos agar Bansos Tak Tumpang Tindih
Mensos: 92 Kabupaten/Kota Belum Perbarui DTKS Sejak 2015