Mantan bos pajak: Target pajak 2015 luar biasa berat
Terlebih lagi, realisasi penerimaan pajak semester I tahun ini meleset dari target.
Mantan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Darmin Nasution mengatakan target penerimaan pajak dalam APBN-P 2015 sebesar Rp 1.489,3 triliun terlalu besar. Mencapai target sebesar itu dalam waktu tersisa tahun ini dinilai sebagai pekerjaan luar biasa berat buat pemerintah.
"Target pajak naik 39 persen ditengah perekonomian yang melambat tidak sejalan dengan tujuan kebijakan fiskal yang cenderung akomodatif dalam situasi ekonomi melambat," kata ketua umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia itu saat menghelat silaturahmi dunia usaha bertajuk: Presiden Menjawab Tantangan Ekonomi Indonesia, Jakarta, Kamis (9/7).
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Kapan pajak anjing diterapkan di Indonesia? Aturan pajak untuk anjing pernah diterapkan di Indonesia, saat masa kolonialisme Belanda.
-
Dimana pajak anjing diterapkan di Indonesia? Kebijakan ini terdapat di banyak daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Mojokerto.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Pajak apa yang diterapkan di Jakarta pada masa pasca kemerdekaan? Di dekade 1950-an misalnya. Setiap warga di Jakarta akan dibebankan penarikan biaya rutin bagi pemilik sepeda sampai hewan peliharaan.
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
Terlebih lagi, kata Darmin, realisasi penerimaan pajak semester I tahun ini meleset dari target. Di sisi lain, banyak inisiatif kebijakan dikeluarkan Kementerian Keuangan guna menggenjot penerimaan pajak.
"Kebijakan jadi sering berubah terkesan kurang matang. Ini terjadi karena target yang mau dicapai terlalu besar," katanya. "Kekurangsiapan itu menjadi gangguan buat dunia usaha."
Sementara itu, lanjut Darmin, penyerapan belanja pemerintah belum optimal. Padahal, belanja pemerintah diharapkan bisa menjadi alat untuk mengerem perlambatan ekonomi Indonesia.
"Dua punggawa utama di sektor infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kementerian Perhubungan realisasi penyerapan anggarannya masih dibawah capaian tahun lalu," katanya. "Efektifitas kebijakan belanja agak terganggu untuk faktor penting mengerem perlambatan ekonomi."
Sekedar informasi, hingga semester I-2015, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp555,2 triliun atau 37,3 persen dari target Rp1.489,3 triliun.
Sementara, realisasi penyerapan belanja kementerian atau lembaga hanya sebesar Rp 208,5 triliun atau 26,2 persen dari pagu dalam APBN Perubahan 2015 sebesar Rp 795,5 triliun.
(mdk/yud)