Margin kecil, pengusaha ogah bangun SPBU di daerah pelosok Indonesia
Investasi bangun SPBU mencapai Rp 15 miliar.
Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga kini diakui masih belum merata ke seluruh daerah di Indonesia. Di pelosok, masih jarang ditemukan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk pengendara kendaraan.
Direktur BBM BPH Migas Hendy Ahmad mengungkapkan salah satu faktor minimnya SPBU di daerah pelosok lantaran prospek yang ditawarkan kurang menguntungkan bagi para pengusaha.
-
Bagaimana Pertamina dan Kemendag melakukan penyegelan SPBU? Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan didampingi Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo melakukan penyegelan dispenser SPBU 34.41345 Jalan Tol Jakarta – Cikampek (Japek) Rest Area KM 42, Wanasari, Telukjambe Barat, Karawang, Jawa Barat.
-
Di mana BPH Migas melakukan pemantauan SPBU? "Kami melakukan pemantauan kesiapan beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Lombok, khususnya yang lokasinya dekat dengan lokasi pelaksanaan event internasional MotoGP Indonesia 2024 akhir September 2024.
-
Mengapa Pertamina melakukan peninjauan ke kilang dan SPBU? Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan Pertamina mulai dari unit produksi hingga distribusinya siap untuk merespon kebutuhan mudik Nataru.
-
Kapan BPH Migas mengimbau SPBUN untuk memeriksa Surat Rekomendasi? “Karena BBM subsidi ini harus ditujukan kepada konsumen pengguna yang berhak, dalam hal ini nelayan. Maka dari itu, kami terus memastikan penyalurannya betul-betul tepat sasaran. Penyalur (SPBUN) diimbau memeriksa dengan baik dokumen Surat Rekomendasi bagi Konsumen Pengguna,
-
Kenapa Pertamina Patra Niaga menambah stok di SPBU dan agen LPG? Di seluruh lembaga penyalur baik SPBU dan Agen LPG, stok juga ditambah 2-3 hari dari normal untuk mengantisipasi peningkatan konsumsi masyarakat.
-
Siapa yang mendorong kolaborasi antara SKK Migas dan BPH Migas? Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas Yapit Sapta Putra juga mendorong adanya kolaborasi antara SKK Migas dan BPH Migas dalam menjalankan program yang memberi dampak positif bagi masyarakat.
Jika dibangun di kota besar, SPBU sudah mempunyai pasar, hal tersebut berbanding terbalik jika SPBU dibangun di daerah pelosok.
"Bangun SPBU di daerah marginnya sangat kecil. Jadi investor memilih bangun di kota besar," ungkap Hendry dalam diskusi di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (20/8).
"Itu marginnya cuma Rp 240 per liter di luar Jawa, tapi investasi bangun SPBU sampai Rp 10-15 miliar. Mending taruh uang di sektor lain," tambahnya.
Tidak meratanya pembangunan SPBU tersebut, lanjut Hendry, yang menyebabkan penjual eceran BBM seperti Pertamini bermunculan.
"Pertamini ini, tidak disalahkan 100 persen, itu salahnya pemerintah karena kan harus sampaikan BBM ke pelosok dan ke pulau-pulau, tapi karena ini skala bisnis tinggi dan marginnya tidak menarik, jadi penyaluran BBM tidak merata ke seluruh wilayah," jelasnya.
Namun, lanjut Hendry, dia mengakui tak sedikit penjual BBM eceran seperti Pertamini acap kali ditertibkan petugas lantaran tak mengantongi izin penyaluran. Hal itu, tambah Hendry, bisa diantisipasi dengan dikeluarkannya izin sub penyalur BBM oleh pemerintah.
"Nah kalau ada bisnis Pertamini banyak ditangkap-tangkapin, itu bisa diakalin dengan izin sub penyalur BBM, tapi harga ditetapkan oleh pemerintah daerah," tandasnya.
(mdk/idr)