Masuk Tahun Politik, Pengusaha Korsel Pilih 'Wait and See' Buat Investasi di IKN
Hal ini tidak lepas proses pemilihan presiden-wakil presiden Indonesia pada 14 Februari 2024.
Hal ini tidak lepas proses pemilihan presiden-wakil presiden Indonesia pada 14 Februari 2024.
- Investasi Mulai Mengalir ke Indonesia, Investor Pantau Hal Ini Usai Pemilu 2024
- Jokowi Akui Banyak Pelaku Bisnis Khawatir Politik Indonesia Panas Jelang Pemilu 2024
- 7 Hari Jelang Pencoblosan, Semua Pihak Diminta Bijak Jaga Stabilitas Politik
- Kemenko Perekonomian: Pengusaha Tahan Investasi Sampai Ada Presiden Terpilih
Masuk Tahun Politik, Pengusaha Korsel Pilih 'Wait and See' Buat Investasi di IKN
Masuk Tahun Politik, Pengusaha Korsel Pilih 'Wait and See' Buat Investasi di IKN
Sejumlah pengusaha Korea Selatan masih bersikap "wait and see" untuk memutuskan kebijakan investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Hal ini tidak lepas proses pemilihan presiden-wakil presiden Indonesia pada 14 Februari 2024.
"Dari pengusaha Korea masih wait and see sampai bulan Februari, tapi kelihatannya bulan Februari belum selesai masih panjang bulan Juni,"
kata Kepala Kamar Dagang dan Industri KADIN Korea Lee Kang Hyun, dalam lokakarya yang diselenggarakan oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) yang berkolaborasi dengan Korea Foundation, di Jakarta, Jumat (27/10).
Hyun mengatakan, alasan pengusaha memilih proses Pilpres selesai, agar pengerjaan proyek yang ada di IKN tidak terdistraksi dengan konflik atau kebijakan pemerintahan yang berpotensi muncul saat pelaksanaan Pilpres.
Korea, imbuh Hyun, berkomitmen untuk membangun smart city di IKN sekaligus membangun infrastruktur di sana. Namun, dia satu sisi, Korea tidak bisa gegabah menuntaskan satu item proyek di IKN.
Dia menyebutkan, Korea Selatan mendapatkan target menyelesaikan pembangunan konstruksi pada Agustus 2024.
Namun menurut Hyun, target terse dirasa terlalu cepat meski para investor Korea terbiasa dengan budaya "cepat-cepat".
Hyun yang juga menjabat sebagai COO di Hyundai Motor Asia Pacific HQ, pengusaha atau investor Korea khawatir dengan realisasi pembayaran, jika proyek konstruksi wajib dituntaskan pada Agustus 2024.
Kekhawatiran ini berkaca pada keuangan perusahaan konstruksi milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Pengusaha-pengusaha yang konstruksi BUMN, mereka sekarang bayar juga sulit ya dan bagaimana nanti mungkin bisa dipercaya," kata Hyun.
Jadi, masalah IKN itu kalau kita lihat sampai detail mudah-mudahan semuanya bisa menyelesaikan dengan baik, kita memikirkan bersama ini harusnya bagaimana,"
harapnya
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan bilateral di Istana Merdeka Jakarta, mengatakan antara pemerintah Indonesia dan Korea Selatan menyepakati sejumlah kerja sama, antara lain pembangunan MRT Fase 4 hingga 'smart city' di IKN.
"Terkait Korea Selatan, kerja sama infrastruktur dan mengharapkan MRT Fase 4 bisa dimulai konstruksinya tahun 2024," kata Retno di Istana Kepresidenan.
Retno mengatakan, Presiden Jokowi dan Presiden Yoon Suk Yeol, optimistis investasi dapat meningkat karena kedua negara telah memiliki dialog investasi yang tinggi.
Khususnya bidang ekosistem kendaraan listrik yang menjadi salah satu prioritas.