Menengok Seberapa Penting Pupuk Subsidi untuk Petani
Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, dan peternak yang memiliki usaha lahan dengan total 2 hektare.
Ketua Umum Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir menilai penyaluran pupuk bersubsidi memberi manfaat dan jaminan bagi petani kecil untuk berproduksi dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia.
Menurut Winarno, selain petani bisa mengakses pupuk yang lebih terjangkau, ada stabilisasi harga yang memang diperlukan bagi petani kecil.
-
Apa yang diminta Mentan untuk dibenahi terkait subsidi pupuk? Mentan meminta akses petani terhadap pupuk untuk semakin dipermudah. "Bantuan pupuk susbidi banyak yang tidak tepat sasaran.
-
Bagaimana penyaluran pupuk bersubsidi dari kios pengecer ke petani dilakukan? Kemudian, penyaluran pupuk bersubsidi dari kios pengecer ke petani dilakukan berdasarkan data e-RDKK dengan batas alokasi per kecamatan yang ditetapkan melalui SK Bupati/Walikota.
-
Bagaimana cara petani di Desa Sukomakmur memperoleh pupuk? Lihun mengeluhkan pembelian pupuk yang harus menggunakan kartu tani. Kalau tidak menggunakan kartu itu, petani harus membeli pupuk eceran yang harganya sangat mahal.
-
Kenapa Kementan menambah subsidi pupuk? Tambahan ini bahkan mencapai 7,2 juta dan akan digelontorkan bersamaan dengan benih gratis sebanyak 2 juta hektare. Menurut Mentan, penambahan pupuk dan pendistribusian benih gratis ini merupakan bagian dari rangkaian tambahan anggaran yang dikucurkan pemerintah sebesar 14 triliun.
-
Kenapa alokasi pupuk bersubsidi diusulkan untuk ditingkatkan? "Karena itu kita usulkan alokasi pupuk bersubsidi ditingkatkan dari 4,73 juta ton menjadi 9,55 juta ton. Kita berupaya terus untuk menambah alokasi pupuk bersubsidi, sesuai dengan arahan Presiden dan saat ini telah disetujui oleh DPR untuk mengembalikan alokasi pupuk subsidi menjadi 9,55 juta ton," jelas Mentan Amran, Kamis (2/5/2024).
-
Kenapa Mentan meminta agar mekanisme subsidi pupuk diubah? Dengan porsi pupuk bersubsidi yang hanya mencakup 38 persen dari total pupuk yang dibutuhkan, mekanisme subsidinya pun perlu dipertimbangkan dengan matang.
"Kalau tidak ada subsidi, harganya mahal. Dosis pupuk petani jadi dikurangi, kalau dikurangi bisa produktivitas kita turun," kata Winarno dikutip di Jakarta, Rabu (13/1).
Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, dan peternak yang memiliki usaha lahan dengan total 2 hektare.
Winarno menjelaskan bahwa dalam berproduksi, petani juga harus mengeluarkan biaya sewa lahan, mengingat umumnya petani kecil hanya sebagai penggarap, bukan pemilik lahan.
Jika melihat produktivitas, Winarno mengakui bahwa produktivitas beras nasional masih rendah, yakni sekitar 5,12 ton per hektare (ha) pada 2020, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya 4,8 ton per ha.
Khusus di Pulau Jawa, produktivitas bisa mencapai 9-11 ton per ha; berbeda dengan di luar Jawa yang berkisar 3-4 ton per ha.
"Yang harus dipersiapkan agar produksi ini tinggi, harus menggunakan benih modern yang bisa adaptasi dengan kondisi lahan, misalnya daerah Kalimantan yang asamnya tinggi, harus disesuaikan dengan bioteknologi," kata Winarno.
Isu penyaluran subsidi pupuk sempat disinggung oleh Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian di Istana Negara, Senin (11/1).
Presiden menilai dana yang digelontorkan oleh negara untuk subsidi pupuk mencapai Rp33 triliun, namun tidak sejalan dengan produksi yang dihasilkan. Oleh karenanya, Presiden meminta subsidi tersebut dievaluasi.
Jokowi Kritik Pupuk Subsidi
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mempertanyakan dampak subsidi pupuk untuk negara. Menurutnya, suntikan subsidi pupuk kepada petani belum berkontribusi besar bagi ekonomi negara.
"Pupuk saya ingat, setahun berapa subsidi pupuk? Rp33 triliun, returnnya apa? kembaliannya apa? Apakah produksi melompat naik?" ujar Jokowi dalam pembukaan rapat kerja nasional pembangunan pertanian di Istana Negara, Jakarta, Senin (11/1).
Jokowi mempertanyakan return atau pengembalian yang didapat negara. Kepala negara heran dana puluhan triliun yang disalurkan belum menjadi keuntungan.
"Rp33 triliun saya tanya kembaliannya apa? 5 Tahun berapa? 10 tahun berapa triliun? Kalau 10 tahun sudah Rp330 triliun, bapak dan ibu angka itu besar sekali. Artinya tolong ini dievaluasi ini, ada yang salah saya sudah berkali-kali meminta ini," tegasnya.
Jokowi ingin teknologi harus digunakan dalam pembangunan pertanian. Sehingga, harga pokok produksinya bisa bersaing dengan harga komoditas yang sama dengan negara-negara lain.
"Ini baru namanya benar, kalau tiap tahun kita keluarkan subsidi pupuk seperti itu, kemudian tidak ada lompatan di sisi produksinya, ada yang salah, ada yang gak benar di situ," pungkasnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)