Pemerintah Ingin Ubah Skema Penyaluran Pupuk Subsidi, Bentuknya Bantuan Langsung ke Petani
Pemerintah menambah alokasi pupuk subsidi menjadi 9,5 juta ton untuk tahun 2024 ini.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tengah mengkaji bantuan langsung kepada petani. Ini menjadi opsi yang muncul terkait penyaluran pupuk bersubsidi agar tepat sasaran.
Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Kemenko Perekonomian, Dida Gardera mengatakan ada kemungkinan perubahan skema subsidi pupuk.
Saat ini, subsidinya disalurkan kepada komoditi atau langsung ke pupuk sebagai barang.
"Kita juga sudah mempersiapkan beberapa opsi yang juga sesuai arahan bapak Presiden, kalau sebelumnya kita fokus yang sekarang ini adalah subsidi komoditi," kata Dida dalam diskusi terkait pupuk subsidi di Langham Hotel, Jakarta, Rabu (17/7).
Dia mengatakan, pihaknya telah membuka diskusi dengan pada kementerian dan lembaga yang terkait. Bahasannya menyoal skema pemberian subsidi dengan bantuan langsung ke petani.
"Nah kita sedang berdiskusi dengan seluruh K/L bagaimana nanti kemungkinannya untuk bantuan langsung kepada petani, tentu ini hal tidak mudah," ucapnya.
Meski diakui bukan sesuatu yang mudah dalam mengatur skema penyaluran pupuk subsidi, Dida mengatakan acuan pastinya adalah data. Menurutnya hal itu menjadi penting sebagai penopang sistem penyaluran subsidi.
"Tapi apapun sistemnya, kami semua sudah bersepakat kuncinya itu adalah di data ya. Karena dengan data yang baik, saya pikir sistem apapun itu akan efektif dan efisien," paparnya.
Diberitakan sebelumnya, pemerintah resmi menambah alokasi pupuk subsidi menjadi 9,5 juta ton untuk tahun 2024 ini. Penyaluran ke petani dipastikan sesuai dengan musim tanam yang tersisa di sisa tahun ini.
Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dida Gardera mengatakan ada beberapa proses administrasi yang perlu dilalui. Meski, pemerintah pusat telah meneken tambahan alokasi jadi 9,5 juta ton tadi.
"Kita butuh waktu untuk penghitungan ulang dan sampai ke daerahnya itu tetap memerlukan administrasi dari tingkat provinsi lalu turun ke kabupaten/kota, nah baru sekitar 2-3 minggu belakangan ini seluruh kebutuhan administrasi itu sudah selesai," ucap Dida dalam diskusi terkait pupuk subsidi di Langham Hotel, Jakarta, Rabu (17/7).
Dengan rampungnya sejumlah persyaratan administrasi tadi, Dida memastikan penyalurannya tepat sasaran. Termasuk sesuai dengan jadwal musim tanam di sentra-sentra pertanian.
"Mudah-mudahan kurun waktu tersisa ini, karena kemarin kan ada pergeseran musim tanam, nah itu kita bisa masih ada beberapa musim tanam di tahun ini, sehingga pupuk tadi terserap sepenuhnya untuk menunjang produktivitas pertanian kita," paparnya.
Dia menjelaskan, selain tambahan alokasi pupuk subsidi, tahun ini juga pemerintah memasukkan data-data pertanian baru. Termasuk menyertakan data petani di kawasan hutan.
"Jadi tahun ini, selain tadi ada perubahan alokasi, kita juga sudah memasukkan kelompok masyarakat yang selama ini juga bertani namun di kawasan hutan, itu juga kita masukkan juga," ucap Dida.
