Mengukur Dampak Ekonomi dari Pelarangan Mudik di Lebaran 2021

Penurunan Uang Beredar

Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Econimc and Finance (Indef) menilai larangan mudik pada momentum Idul Fitri 2021 tidak akan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

"Terjadi penurunan terhadap uang yang beredar iya, tapi seberapa besar pengaruhnya ke ekonomi mungkin relatif kecil karena putaran uang tetap ada,” kata Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad dikutip dari Antara, Senin (29/3).

Indef mencatat tambahan uang yang beredar selama 2 minggu masa Lebaran 2020 mencapai Rp114 triliun. Perputaran uang tersebut diprediksinya masih akan terjadi pada momentum Lebaran 2021, meski jumlahnya tak sebesar tahun lalu jika implementasi larangan mudik lebih diperketat.

"Ada mudik yang level lokal, bersilaturahmi di kota terdekat antarkota di Jabodetabek, itu yang membuat uang berputar. Meskipun tidak ke tempat pariwisata, melainkan terjadi pada transfer sosial dari anak ke orang tua maupun ke kerabat," ungkapnya.

Kendati demikian, dia menyebutkan ada empat sektor yang akan terdampak dari larangan mudik Lebaran 2021, yakni sektor transportasi, hotel dan restoran, makanan dan minuman, dan sektor sandang.

"Kalau kita lihat grafik indeks penjualan riil BI (Bank Indonesia) yang paling rendah itu sandang, otomatis kalau mudik dilarang penurunannya akan lebih rendah lagi," ujar dia.

Konsumsi Tetap Tumbuh

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet memperkirakan konsumsi rumah tangga kuartal II tahun ini akan tetap tumbuh meskipun Mudik Lebaran 2021 dilarang.

Yusuf menyatakan konsumsi akan tetap tumbuh karena stimulus pemerintah melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN) tahun ini memiliki anggaran lebih besar dari 2020 yaitu Rp695,2 triliun menjadi Rp699,43 triliun.

"Peluang konsumsi rumah tangga untuk tumbuh dan menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia masih cukup besar karena anggaran PEN tahun ini meningkat lebih besar dibandingkan tahun lalu," katanya.

Yusuf menjelaskan program-program dalam PEN tahun ini yang lebih beragam juga semakin mendorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga sehingga tetap berkontribusi besar terhadap ekonomi nasional.

"Di tahun ini dalam PEN juga sudah lebih beragam dan terbukti sudah lebih efektif dalam mendorong konsumsi rumah tangga," ujarnya.

Dia menuturkan konsumsi rumah tangga triwulan II tahun lalu anjlok karena masa-masa Lebaran berada saat pandemi Covid-19 masih berada di periode awal sehingga program PEN juga belum tersalurkan dengan baik.

Sementara itu, Yusuf mengatakan Lebaran Idul Fitri tahun ini sedang berada dalam fase angka kasus Covid-19 yang cenderung pada tren perlambatan sehingga akan memberikan pengaruh positif terhadap kegiatan konsumsi.

"Jika tren ini bisa dijaga saya kira akan berdampak pada aktifitas konsumsi masyarakat khususnya kelas menengah atas," katanya.

Menurutnya, penurunan angka kasus Covid-19 akan mendorong masyarakat kelas menengah dan atas untuk lebih leluasa melakukan aktifitas konsumsi sehingga perekonomian mampu tumbuh lebih baik.

"Kelas ini penting dalam mendorong konsumsi rumah tangga karena proporsi dalam konsumsi rumah tangga mencapai sekitar 80 persen terhadap total konsumsi rumah tangga," jelas Yusuf.

Rugikan Pengusaha

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Ajib Hamdani menyebut, kebijakan pemerintah melarang mudik Lebaran 2021 akan sangat merugikan. Terlebih, tidak ada kepastian jelas dari pemerintah mengenai kebijakan tersebut.

"Dari sisi ekonomi, kebijakan ini cenderung merugikan dan tidak memberikan kepastian aturan dari pemerintah," kata dia saat dihubungi merdeka.com Jumat (26/3).

Dari sisi pengusaha, tentunya Ajib menginginkan agar ada kelonggaran kebijakan dari pemerintah terkait mudik Lebaran 2021. Sebab, Lebaran menjadi momentum yang pas, terlebih perputaran uang di daerah semakin deras.

"Agar terjadi perputaran orang dan uang, mudik menjadi salah satu momentum yang bagus," kata dia.

Meski demikian, dirinya memaklumi, ketika pemerintah sedang melakukan percepatan untuk vaksinasi dan pembentukan herd immunity, harus ada pola yang terkontrol agar laju pandemi terus turun. Namun pengusaha juga tetap berharap ada jalan tengah. Misalnya mudik tetap diperbolehkan dengan protokol kesehatan yang diperketat dan wajib swab antigen.

"Sehingga masyarakat bisa memilih untuk menjalankan aktivitas mudik, di sisi lain, ada kontrol terhadap sisi kesehatan," tandasnya.