Menhub: Butuh Rp 1.600 T per tahun bangun infrastruktur transportasi
Menhub: Butuh Rp 1.600 T per tahun bangun infrastruktur transportasi. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membuka peluang swasta untuk mengelola infrastruktur transportasi udara dan laut. Ini dilakukan demi mengalihkan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai pembangunan proyek infrastruktur.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membuka peluang swasta untuk mengelola infrastruktur transportasi udara dan laut. Ini dilakukan demi mengalihkan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai pembangunan proyek infrastruktur transportasi lainnya di Indonesia.
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengatakan bahwa pemerintah sedang berpikir keras dalam menyiasati anggaran negara yang terbatas. Mengingat dibutuhkan dana sekitar Rp 1.600 triliun untuk membiayai infrastruktur transportasi.
"Swasta dan BUMN punya potensi dan secara kuantitatif memberikan sumbangan. Karena kita membutuhkan RP 1.600 triliun per tahun. Sementara, kita hanya bisa menyediakan dana sepertiganya. Oleh karenanya dengan keterlibatan swasta sektor transportasi bisa lebih eksis," ujar Menteri Budi di Kantornya, Jakarta, Rabu (16/11).
Menteri Budi menjelaskan, dengan adanya kerja sama ini akan lebih mempertegas fungsi regulator dan operator. Kemenhub tetap berfungsi sebagai regulator, sementara, BUMN dan swasta sebagai operator bandara dan pelabuhan.
"Kami juga telah memberikan insentif banyak sekali, seperti pelabuhan yang sudah eksis itu sudah besar, selama ini tidak ada kesempatan untuk kelola swasta dan selama ini harus bersaing dengan UPT (Unit Pelaksana Teknis) yang ada di pelabuhan sendiri. Sekarang dilakukan sendiri dan improve sendiri menjadi kekuatan sendiri," jelas dia.
Menteri Budi menambahkan, infrastruktur transportasi ini terdiri dari 10 pelabuhan dan 5 bandara. Adapun 5 bandara itu yakni bandara Samarinda Baru (Samarinda), bandara Hanandjoedin (Tanjung Pandan), bandara Kalimarau (Berau), bandara Radin Inten II (Lampung), serta bandara Juwata (Tarakan).
Sementara 10 pelabuhan tersebut antara lain, Pelabuhan Gunung Sitoli (Sumut), Sintete (Kalbar), Sumbawa (NTT), Lombok Barat (NTB), Bima (NTB), Bungkutoko (Sultra), Sorong (Papua), Bitung (Sulut), Manokwari (Papua Barat), dan Marauke (Papua).
Baca juga:
Hebatnya Jepang perbaiki jalan ambles hanya seminggu
Menko PMK tinjau program kota tanpa kumuh di Yogyakarta
Pemerintah siapkan Rp 10 T berantas 23.000 hektar kawasan kumuh
APBD-P belum disahkan DPRD Kota Bekasi, insfrastruktur terancam molo
Tolak Tol Becakyu di atas Jl Ahmad Yani, Pemkot Bekasi siap 'perang'
Pemprov DKI percepat pembebasan lahan proyek MRT
Kemenhub tawari Rusia kembangkan jalur kereta Surabaya-Malang
-
Bagaimana Indonesia membangun konektivitas regional dalam mewujudkan transportasi berkelanjutan? Sebagai bagian dari komitmen ASEAN, Pemerintah Indonesia berusaha membangun konektivitas regional dan telah melibatkan diri dalam inisiatif seperti Indonesia-MalaysiaThailand Golden Triangle (IMT-GT) yang memiliki 36 proyek konektivitas senilai lebih dari USD 57 miliar.
-
Bagaimana Pertamina membangun infrastruktur hijau? Langkah konkrit perseroan dalam pengembangan infrastruktur hijau, lanjut Fadjar tidak hanya dilakukan dalam Pertamina Group, tetapi juga bersama BUMN yang tergabung dalam Indonesia Battery Corporation (IBC) dalam pengembangan pabrik baterai kendaraan listrik (EV).
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Bagaimana Jakarta mendorong investor untuk menanamkan modal di proyek-proyek potensial? Pemprov DKI Jakarta mengundang para investor untuk datang menjajaki berbagai proyek potensial yang dikelola oleh badan usaha milik daerah (BUMD) serta badan layanan umum daerah (BLUD).
-
Bagaimana Pramono Anung berencana untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di Jakarta? "Itulah yang kita perbaiki, jadi kita memperbaiki dari hal kecil, yang baik-baik yang sudah dilakukan oleh para gubernur. Jadi tujuan saya adalah mempersatukan peninggalan para gubernur yang baik-baik ini," ucap dia.