Menkeu: Pemda berlomba bikin regulasi, buat Indonesia malah terpecah
"Indonesia itu negara yang besar tapi kemudian tidak diuntungkan."
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengkritik kegemaran pemerintah daerah menerbitkan regulasi. Fenomena yang dinilainya membuat Indonesia tak menarik di mata investor asing.
"Indonesia itu negara yang besar tapi kemudian tidak diuntungkan dari sisi size-nya karena pemerintah daerah dan nasional, semuanya berlomba-membuat peraturan yang makin membuat Indonesia itu tidak terintegrasi, malah terpecah-pecah," ujarnya saat ditemui di Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2017, Jakarta, Rabu (26/4).
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Siapa yang menyatakan kekagumannya terhadap kemajuan peternakan di Indonesia? Sementara itu, Wael W. M Halawa salah satu peserta pelatihan menyampaikan kekagumannya dengan kemajuan dunia peternakan di Indonesia.
-
Apa yang diukur oleh Indeks Bisnis UMKM? Indeks Bisnis UMKM merupakan indikator yang mengukur aktivitas UMKM di Indonesia yang dilakukan setiap kuartal oleh BRI Research Institute.
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gam Ki Yong? Pertemuan keduanya terkait implementasi Program Tech:X, peningkatan kemudahan mobilitas bagi investor dari Singapura, pengembangan Pelabuhan Kendal, penguatan konektivitas udara, kerja sama agribisnis, dan kerja sama pariwisata.
-
Bagaimana cara Kepala LKPP mendorong UMKK untuk berkontribusi dalam ekonomi Indonesia? Salah satunya dengan memasukan produknya di Katalog Elektronik. Sebagai marketplace terbesar yag dimiliki pemerintah, dengan memasukan produk dalam Katalog Elektronik, maka produk UMKK tersebut akan dilihat oleh 83 Kementerian/Lembaga dan lebih dari 500 Pemerintah Daerah.
-
Siapa yang diuntungkan dari Pemilu di Indonesia? Dengan adanya pemilu, para pemimpin yang terpilih dapat secara sah dan demokratis memegang kekuasaan.
Padahal, menurutnya, Presiden Joko Widodo kerap mengumpulkan kepala daeah guna menyosialisasikan program prioritas nasional. Tujuannya agar kepala daerah bisa menyusun regulasi yang mendukung pencapaian program prioritas nasional tersebut.
"Presiden setiap bulan sudah mengundang."
Saat membuka Musrenbangnas, Jokowi sempat menyinggung proyek infrastruktur yang tak berjalan baik. Tersebab lemahnya koordinasi di berbagai level pemerintahan.
"Yang saya jumpai, ada waduk tidak ada irigasinya sudah bertahun-tahun. Di Aceh, saya diberitahu gubernur, saya lihat benar. Ada pelabuhan tidak ada jalan. Tidak hanya satu, dua. Artinya tidak terkonsolidasikan dengan baik, tidak terintegrasi antara pusat, provinsi, kabupaten dan kota."
Baca juga:
Jokowi: Sudah menahun, perencanaan dan anggaran tak fokus
Pemprov DKI Jakarta targetkan simpang susun selesai 2 bulan ke depan
Soal lahan tak lagi dominan, bikin infrastruktur diklaim lebih cepat
Jasa Marga kurang dana Rp 70 triliun selesaikan 16 tol tahun ini
Novi, sosok Kartini masa kini keluar masuk hutan demi terangi negeri