Menkeu senang APBN aman usai RI bekukan keanggotaan OPEC
Menkeu senang APBN aman usai RI bekukan keanggotaan OPEC. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan keputusan tersebut tidak akan jadi masalah jika Indonesia tetap memproduksi jumlah minyak sesuai dengan asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yakni sebesar 815.000 barel per hari (bph).
Indonesia memutuskan untuk membekukan sementara (temporary suspend) keanggotaan di Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC). Keputusan tersebut diambil dalam Sidang ke-171 OPEC di Wina, Austria, Rabu (30/11).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan keputusan tersebut tidak akan jadi masalah jika Indonesia tetap memproduksi jumlah minyak sesuai dengan asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yakni sebesar 815.000 barel per hari (bph).
"Kalau pembekuan itu, Menteri ESDM memutuskan kita tetap produksi minyak sesuai asumsi APBN, maka tidak akan mempengaruhi, paling tidak dari sisi volume produksi," kata Menteri Sri di Gedung Ditjen Pajak, Jakarta, Kamis (1/12).
Dia menilai keputusan OPEC dalam melakukan pemotongan produksi minyak menimbulkan dampak negatif dan positif. Di mana sisi negatifnya harga minyak dunia akan meningkat, namun sisi positifnya penerimaan negara akan positif, khususnya dari migas.
Untuk itu, pihaknya akan melakukan pengujian untuk melihat dampak dari keputusan OPEC terhadap APBN. Sebab, setelah adanya keputusan ini dirinya belum sempat bertemu dengan Menteri ESDM Ignasius Jonan.
"Kita akan lihat dari sisi subsidi, karena solar kan masih di subsidi. Dari sisi listrik, karena masih banyak yang menggunakan diesel. Juga kita akan melihat dari sisi ekonomi secara keseluruhan," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menilai keputusan ini sudah tepat demi perbaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebab, OPEC sendiri meminta Indonesia memotong sekitar 5 persen dari total produksi minyak dalam negeri sebesar 820.000 barel per hari (bph).
Mantan Wali Kota Solo ini menilai, permintaan OPEC merugikan Indonesia. Sebab, di tengah target pemerintah untuk meningkatkan produksi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebesar 1,5 juta bph melalui pembangunan kilang justru harus dikurangi.
Baca juga:
Cerita Boediono sulitnya kelola APBN pasca krisis 1998
KPK usulkan dana partai politik dari APBN sebesar Rp 9,3 triliun
Anggaran kesehatan naik, distribusi KIS & BPJS meningkat
Jokowi sebut anggaran Papua Rp 85,7 T tapi peningkatan tak sebanding
Ini alasan pemerintah dana pengendalian banjir naik setiap tahun
Ini alasan pemerintah dana pengendalian banjir naik setiap tahun
Presiden Jokowi patok pertumbuhan ekonomi bisa 6 persen di 2018
Anggaran infrastruktur tahun depan naik jadi Rp 387 triliun
-
Kapan Alun-alun Puspa Wangi Indramayu diresmikan? Sebelumnya alun-alun ini diresmikan pada Jumat (9/2) lalu, setelah direnovasi sejak 19 Mei 2021.
-
Bagaimana ANBK dilakukan? Pelaksanaan AN menggunakan sistem berbasis komputer, sehingga disingkat dengan ANBK yang menggunakan moda tes dengan pilihan moda daring (online) ataupun semi daring (semi online) sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah atau daerah masing-masing.
-
Apa yang menjadi tujuan utama dari penerapan APBN? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat aset BUMN dan Pemda di Kalimantan Timur? Menteri ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sejumlah sertipikat aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023). Adapun sertipikat aset BUMN yang diserahkan, yaitu 24 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 3 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Barat; dan 38 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, sertipikat aset Pemda yang diserahkan antara lain 7 sertipikat bagi Pemerintah Kota Balikpapan; 3 sertipikat bagi Pemerintah Kota Samarinda; dan 2 sertipikat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
-
Kenapa ANBK dilakukan? Pemerintah Indonesia melakukan perbaikan dan evaluasi pendidikan dengan cara pemetaan mutu melalui program asesmen nasional (AN).
-
Bagaimana AKBP Ichsan Nur menerima penghargaan? Melalui video singkat milik akun TikTok @pujiprayitno_21, AKBP Ichsan Nur berbagi momen bahagia. Dia baru saja mendapat piagam Bintang Nararya dari Presiden. Piagam tersebut nampak diberikan langsung oleh salah satu anak buah di lokasi tugas.