Menkeu Sri Mulyani wajibkan Ditjen Pajak dan Bea Cukai melayani tanpa intimidasi
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai berperan penting dalam penerimaan negara. Maka dari itu, penting untuk keduanya memberi pelayanan yang baik untuk menumbuhkan kepercayaan membayar dari masyarakat.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai berperan penting dalam penerimaan negara. Maka dari itu, penting untuk keduanya memberi pelayanan yang baik untuk menumbuhkan kepercayaan membayar dari masyarakat.
"Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai adalah 2 institusi yang penting untuk membangun kepercayaan. Bukan hubungan berdasarkan intimidasi. Kami akan terus berusaha melayani dengan baik sehingga masyarakat akan percaya," ujar Menteri Sri Mulyani di Kantornya, Jakarta, Rabu (25/10).
Pemerintah, lanjutnya, harus bisa mengumpulkan penerimaan negara tanpa membuat ekonomi resah, dan bisa mengumpulkan uang negara tanpa membuat masyarakat ketakutan. Diharapkan, sinergi antar DJP dan Bea Cukai bisa menimbulkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.
Menteri Sri Mulyani mengingatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen fiskal untuk menghadapi berbagai gejolak yang terjadi di dunia, sehingga perekonomian Indonesia bisa tetap stabil. Demi kuatnya APBN khususnya sisi penerimaan, Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki peran yang sangat penting.
Mengingat, 75 persen pendapatan negara berasal dari penerimaan pajak, dan sisanya berasal dati penerimaan negara bukan pajak (PNBP). "Di sinilah pendapatan, meskipun ada pendapatan bukan pajak, namun lebih dari 75 persen pendapatan negara dari perpajakan. Dan perpajakan itu dari 2 institusi ini," kata Menteri Sri Mulyani.
-
Kapan Alun-alun Puspa Wangi Indramayu diresmikan? Sebelumnya alun-alun ini diresmikan pada Jumat (9/2) lalu, setelah direnovasi sejak 19 Mei 2021.
-
Bagaimana ANBK dilakukan? Pelaksanaan AN menggunakan sistem berbasis komputer, sehingga disingkat dengan ANBK yang menggunakan moda tes dengan pilihan moda daring (online) ataupun semi daring (semi online) sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah atau daerah masing-masing.
-
Apa yang menjadi tujuan utama dari penerapan APBN? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat aset BUMN dan Pemda di Kalimantan Timur? Menteri ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sejumlah sertipikat aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023). Adapun sertipikat aset BUMN yang diserahkan, yaitu 24 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 3 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Barat; dan 38 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, sertipikat aset Pemda yang diserahkan antara lain 7 sertipikat bagi Pemerintah Kota Balikpapan; 3 sertipikat bagi Pemerintah Kota Samarinda; dan 2 sertipikat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
-
Kenapa ANBK dilakukan? Pemerintah Indonesia melakukan perbaikan dan evaluasi pendidikan dengan cara pemetaan mutu melalui program asesmen nasional (AN).
-
Bagaimana AKBP Ichsan Nur menerima penghargaan? Melalui video singkat milik akun TikTok @pujiprayitno_21, AKBP Ichsan Nur berbagi momen bahagia. Dia baru saja mendapat piagam Bintang Nararya dari Presiden. Piagam tersebut nampak diberikan langsung oleh salah satu anak buah di lokasi tugas.
Baca juga:
Darmin: Realisasi pajak tiga bulan lagi tentukan defisit APBN 2017
Menhub targetkan hemat APBN Rp 1 T dari proyek pengembangan bandara dan pelabuhan
Komisi III bandingkan anggaran penyelidikan KPK dan Kejaksaan Agung
Hingga 2019, Rp 1.941 T dana APBN dialokasikan bangun infrastruktur
Sri Mulyani: Akuntabilitas anggaran harus fokus pada hasil, bukan melulu pada proses
Pemerintah dinilai terlalu pesimistis targetkan nilai tukar 2018 Rp 13.500
Darmin sebut kenaikan dana parpol 10 kali lipat tak bebankan APBN