Menko Airlangga Harap DPR Sahkan Revisi UU KUP di 7 Oktober 2021
Airlangga mengatakan dengan diberlakukannya undang-undang ini diharapkan bisa memberikan ruang para pengusaha. Berbagai insentif yang diberikan pemerintah tujuannya agar terjadinya efek domino di masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto meminta agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera mengesahkan revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Dia berharap, pengesahan kebijakan tersebut bisa dilakukan pada masa sidang bulan ini yang jatuh pada 7 Oktober 2021.
"Diharapkan perubahan KUP ini bisa disetujui DPR di masa sidang pada 7 Oktober tahun ini," kata Airlangga dalam sambutannya di Forum Dialog HUT 83 Sinar Mas: Economic Outlook 2022, Jakarta, Rabu (6/10).
-
Bagaimana Menko Airlangga Hartarto berencana memperkuat kerja sama ekonomi di KTT G20? “Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gam Ki Yong? Pertemuan keduanya terkait implementasi Program Tech:X, peningkatan kemudahan mobilitas bagi investor dari Singapura, pengembangan Pelabuhan Kendal, penguatan konektivitas udara, kerja sama agribisnis, dan kerja sama pariwisata.
-
Apa yang menurut Menko Airlangga Hartarto menjadi tantangan utama dalam pengembangan ekonomi platform di wilayah pedesaan? "Dalam menyambut besarnya kesempatan tersebut, kita juga harus menyadari bahwa terdapat juga tantangan-tantangan dalam pengembangan ekonomi platform, terutama di wilayah pedesaan dan daerah 3T. Tantangan tersebut diantaranya adalah akses terhadap teknologi dan koneksi internet yang terbatas, serta kurangnya pemahaman tentang penggunaan platform-platform ini," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual dalam acara Peluncuran Hasil Studi Penggunaan Platform Digital di Pedesaan Indonesia oleh DFS Lab, Selasa (25/7).
-
Apa yang Airlangga Hartarto katakan tentang target pertumbuhan ekonomi Indonesia? Penerapan ekonomi hijau dalam jangka panjang diproyeksikan dapat menstabilkan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 6,22 persen hingga 2045," kata Airlangga di Jakarta, Kamis (4/7).
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Siapa yang Airlangga apresiasi dalam penerapan ekonomi sirkular? Lebih lanjut, Airlangga mengapresiasi banyaknya perusahaan rintisan (startup) dan bisnis baru yang menerapkan prinsip 9R dalam ekonomi sirkular.
Airlangga mengatakan dengan diberlakukannya undang-undang ini diharapkan bisa memberikan ruang para pengusaha. Berbagai insentif yang diberikan pemerintah tujuannya agar terjadinya efek domino di masyarakat. Walaupun saat ini pemerintah masih menggunakan UU KUP yang belum direvisi.
"PPh Badan masih berdasarkan KUP terakhir ini untuk jaga perekonomian nasional," kata dia.
Dia melanjutkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2021 mengalami tren positif dengan pertumbuhan 7,07 persen (yoy). Perbaikan perekonomian ini memberikan optimisme bagi para pelaku ekonomi karena sejumlah sektor seperti industri pengolahan, perdagangan, transportasi hingga pergudangan mengalami pemulihan. Sehingga memberikan efek domino kepada perekonomian nasional.
"Ini telah mendorong demain dan memberikan optimisme kepada pelaku ekonomi karena beberapa sektor tersebut pulih," kata dia.
Memasuki kuartal ketiga, kata Airlangga memang ada penurunan akibat pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan mobilitas. Pembatasan tersebut terjadi selama Juli-Agustus 2021. Namun di bulan September, kinerja manufaktur Indonesia telah kembali ke level 52,2.
"Memang ada efek PPKM di Juli-Agustus, tapi industri manufaktur saat ini sudah kembali ekspansif ke 52,2. Optimisme ini sangat penting untuk peningkatan barang modal atau bahan baku yang terus bergerak selama Agustus," kata dia.
Meski begitu, dia meminta semua pihak untuk tetap waspada dengan potensi munculnya virus corona varian baru yang bisa kembali menghantam perekonomian nasional. Untuk itu pemerintah di tahun depan menganggarkan Rp 321 triliun dari APBN untuk penanganan Covid-19.
"Dengan risiko pandemi ini yang kita tidak tahu mutasi-mutasi lainnya maka dilakukan program PEN dengan anggaran Rp 321 triliun dan ini bersifat dinamis," kata dia mengakhiri.
Baca juga:
Dirjen Pajak Jadi PNS dengan Tunjangan Kinerja Termahal, Capai Rp117 Juta per Bulan
Ekonom: Pajak Orang Kaya 35 Persen Bakal Dongkrak Penerimaan Negara
Pandora Papers, Dokumen Bongkar Cara Politisi hingga Miliuner Dunia Hindari Pajak
Terbongkar, Ini Alasan Sri Mulyani Fungsikan KTP Sebagai NPWP
Catatan untuk Pemerintah Terkait Kenaikan Tarif Pajak Orang Kaya 35 Persen
Sri Mulyani: RUU HPP Berpihak ke Masyarakat Kecil Menengah