Menko Darmin banggakan kebijakan Reforma Agraria di era Jokowi-JK
Program reforma agraria bukan berarti pemerintah hanya membagikan tanah saja. Di dalamnya diterapkan kebijakan ekonomi dalam penyediaan lahan, kesempatan usaha dan kerja, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Salah satu cara pemerintah Jokowi-Jk untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan lahan yaitu dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang reforma agraria. Langkah ini diyakini bisa memaksimalkan legalisasi tanah bagi masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, ketimpangan kepemilikan lahan diakui kerap memicu konflik sosial karena kerap dikuasai perusahaan besar, sementara hak untuk masyarakat kerap terabaikan.
-
Bagaimana upaya Menko Airlangga untuk memastikan Reforma Agraria berjalan efektif dan terintegrasi? "Oleh karena itu deklarasi yang telah kita sepakati pada GTRA Summit 2023 Kabupaten Karimun ini dapat dilaksanakan dan diwujudkan," tegas Menko Airlangga.
-
Apa tujuan utama dari Reforma Agraria menurut Menko Airlangga? Reforma Agraria yang terdiri dari penataan aset merupakan salah satu Program Strategis Nasional yang masuk kategori Program Pemerataan Ekonomi yang dampaknya langsung pada penguatan ekonomi rakyat, terutama rakyat kecil di pedesaan, petani, pekebun, nelayan, yang tinggal juga di daerah pesisir. Reforma Agraria juga menjadi salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan ekstrem dan mendorong iklim usaha yang lebih baik, khususnya kepada usaha kecil, menengah, dan tentunya usaha-usaha rakyat,
-
Bagaimana cara Irjen Kementan mengajak Petani dan ASN Kementan untuk bangkit membangun pertanian Indonesia? “Kita sedang dalam posisi dan situasi yang tidak sedang baik, iklim dan cuaca yang sedang mempengaruhi proses pertanian. Itulah yang sedang dilakukan oleh Bapak Menteri." "Beliau banyak melakukan terobosan, melakukan kegiatan yang tanpa henti. Kalau bapak Menteri speednya sudah maksimal, tentunya kita anak buahnya yang ada di Kementerian Pertanian, ASN Pertanian, punya tanggung jawab yang lebih,” kata Irjen Setyo.
-
Dimana program Reforma Agraria diterapkan oleh Kementerian ATR/BPN? Desa Purwabakti yang terletak di Kabupaten Bogor adalah salah satu desa yang masuk dalam program Reforma Agraria.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa yang diusulkan oleh Kementan untuk memperkuat sektor pertanian di negara Asean? Indonesia sendiri mendorong semua negara Asean untuk meningkatkan teknologi pertanian digital, ekonomi sirkular, energi biomassa, pengurangan emisi gas rumah kaca dan pengendalian hama terpadu,
Ini disampaikan Darmin saat menjadi pembicara kunci dalam Global Land Forum 2018, United For Land Rights, Peace, Justice, di Bandung, Senin (24/9). Dari pantauan, acara ini menghadirkan utusan dari 84 negara yang memiliki kepedulian terhadap agraria. Selain itu, hadir juga Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko.
"Pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup, tapi harus kita pastikan berkualitas, inklusif, dan berkeadilan untuk seluruh lapisan masyarakat," katanya.
Program reforma agraria bukan berarti pemerintah hanya membagikan tanah saja. Di dalamnya diterapkan kebijakan ekonomi dalam penyediaan lahan, kesempatan usaha dan kerja, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Darmin menjelaskan, dari sisi redistribusi lahan, hingga 2017 pemerintah sudah mensertifikasi 5 juta bidang lahan agar masyarakat miskin bisa memiliki tanah. Angka ini berbeda jauh dengan pemerintahan sebelumnya yang hanya mensertifikasi 500 ribu bidang lahan.
"Ada perbedaan signifikan, bayangkan dari 500 ribu ke 5 juta. 2018 target 7 juta, dan 2019 nanti 9 juta sertifikat," katanya.
Pemerintah saat ini pun menjanjikan kemudahan dalam permodalan, pembukaan pasar, dan peningkatan keterampilan. Sebagai contoh, ini diterapkan dalam pola transmigrasi saat ini. "Berbeda dengan kebijakan di masa lalu. Karena para transmigran dibiarkan membuka dan mengolah tanahnya sendiri, tanpa dukungan modal, pasar, dan keterampilan," katanya.
Selain itu, dalam bidang pertanian, pemerintah pun memberi kemudahan melalui alokasi dana desa. Nantinya, anggaran bagi pemerintah desa ini bisa digunakan untuk pengadaan alat produksi pertanian, bibit unggul, dan fasilitas pascapanen.
"Di samping itu mereka mendapatkan fasilitas KUR dari perbankan. Dan mendapat jaminan pemasaran untuk hasil produksinya," katanya.
Tak hanya itu, menurutnya pemerintah pun sudah menerapkan sistem cluster pada reforma agraria. Sehingga lahan dikelola secara kelompok. Dengan begitu satu jenis komoditi unggulan untuk setiap kelompok. "Sehingga usaha tersebut memiliki daya saing dan skala ekonomi serta produktivitas yang baik," katanya.
Menurutnya, satu cluster bisa terdiri dari 2-3 desa. "Tergantung luas lahan dan jumlah petani," katanya.
Kepala KSP Moeldoko mengatakan, reforma agraria terus dilakukan dalam mewujudkan ekonomi keadilan berbasis pemerataan. "Ini pernyataan clear dari pemerintah. Presiden tidak lagi membagikan jutaan hektare tanah ke pengusaha besar. Enggak," katanya.
Meski begitu, dia mengaku konflik agraria masih terjadi. "Pemerintah terus berusaha menanganinya. Kami, Kantor Staf Presiden sejak 2017 telah membentuk tim reforma agraria untuk menjalankan strategis sistematis. Kami memiliki tim solid, untuk terjun. Begitu konflik, sudah kami ikuti, kami bekerja," katanya.
Dia pun berharap Global Land Forum 2018 ini menjadi momentum untuk menyusun jawaban-jawaban atas permasalahan pertanahan. "Diharapkan dapat memperkaya khasanah dan kajian akademik di pertanahan, sehingga rekan-rekan pegiat bekerjasama dengan pemerintah," katanya.
Baca juga:
Presiden Jokowi minta draf Perpres Reforma Agraria selesai pekan depan
Buka rembuk nasional Reforma Agraria, Jokowi desak BPN bereskan sertifikat warga
Presiden Jokowi targetkan seluruh pemilik tanah di Jawa Timur bersertifikat pada 2024
Selesai pekan depan, rancangan perpres reforma agraria siap dibawa ke Jokowi
Bank Dunia beri pinjaman Rp 2,9 triliun untuk PTSL
Pemerintah terus kawal program Tanah Objek Reforma Agraria