Menko Darmin minta dana Rp 79,7 M bangun gedung khusus Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Darmin mengatakan, kebijakan PTSP akan memberi banyak kemudahan bagi masyarakat. Dia mencontohkan, pengurusan izin usaha di bidang minyak dan gas, oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang biasanya membutuhkan waktu 3 sampai 5 tahun akan dipersingkat.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution memasukkan anggaran untuk program baru pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) atau yang dikenal dengan single submission sebesar Rp 79,7 miliar dalam pagu anggaran kementeriannya di tahun 2018. Anggaran ini nantinya akan digunakan untuk pembangunan gedung baru khusus PTPS.
"Kebijakan percepatan pelaksanaan berusaha, yang terakhir kami jelaskan tadi sebesar Rp 79,7 miliar. kenapa sebesar itu? Karena Presiden ingin itu dilaksanakan di satu gedung. Jadi ini memang ada pembiayaan untuk gedung," ujar Darmin di Gedung DPR MPR, Jakarta, Rabu (13/9).
-
Apa yang dikatakan Anies Baswedan tentang klaim TKN soal debat cawapres tema ekonomi? Menurut Anies, pembuktian atas klaim itu baru dapat dilihat pada saat debat cawapres berlangsung besok malam, Jumat, 22 Desember 2023.
-
Bagaimana Menko Airlangga Hartarto berencana memperkuat kerja sama ekonomi di KTT G20? “Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
-
Apa yang dilakukan Pertamina untuk mendukung Kemandirian Ekonomi Nasional? Nicke Widyawati menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan untuk Kategori Kemandirian Ekonomi yang diberikan kepadanya Menurutnya, kemandirian ekonomi tidak terlepas dari kemandirian energi, karena energi adalah katalis untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara.
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gam Ki Yong? Pertemuan keduanya terkait implementasi Program Tech:X, peningkatan kemudahan mobilitas bagi investor dari Singapura, pengembangan Pelabuhan Kendal, penguatan konektivitas udara, kerja sama agribisnis, dan kerja sama pariwisata.
-
Kenapa Nicke Widyawati dinilai menginspirasi dalam membangun Kemandirian Ekonomi Nasional? Dewan Juri menilai Nicke Widyawati yang merupakan 100 wanita berpengaruh di dunia versi Majalah FORBES dinilai menginspirasi dalam upaya mewujudkan kemandirian nasional, karena telah membawa spirit “Bring The Barrel Home” atau membawa hasil produksi migas dari luar negeri untuk diolah di kilang Pertamina untuk mewujudkan kedaulatan energi di Indonesia.
-
Bagaimana cara Irjen Kementan mengajak Petani dan ASN Kementan untuk bangkit membangun pertanian Indonesia? “Kita sedang dalam posisi dan situasi yang tidak sedang baik, iklim dan cuaca yang sedang mempengaruhi proses pertanian. Itulah yang sedang dilakukan oleh Bapak Menteri." "Beliau banyak melakukan terobosan, melakukan kegiatan yang tanpa henti. Kalau bapak Menteri speednya sudah maksimal, tentunya kita anak buahnya yang ada di Kementerian Pertanian, ASN Pertanian, punya tanggung jawab yang lebih,” kata Irjen Setyo.
Darmin mengatakan, kebijakan PTSP akan memberi banyak kemudahan bagi masyarakat. Dia mencontohkan, pengurusan izin usaha di bidang minyak dan gas, oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang biasanya membutuhkan waktu 3 sampai 5 tahun akan dipersingkat.
"Sebagai informasi, di bidang ESDM misalnya melaksanakan usaha itu bisa 3 sampai 5 tahun baru selesai, itu terlalu lama. Terlalu banyak ketinggalan dibandingkan negara-negara lain," jelasnya.
Ke depan, pengurusan izin cukup hanya datang ke satu gedung yang nantinya ditentukan oleh pemerintah. Semuanya akan lebih cepat selesai karena pengurusan izin akan dilakukan secara online dan terhubung dengan seluruh kementerian dan lembaga (K/L).
"Kita akan menggunakan single submission, sistem perizinan berusaha terintegrasi. Di mana orang cukup datang ke satu gedung dan itu akan selesai semuanya melalui itu, karena semuanya akan terhubung secara online, baik ke K/L maupun ke daerah," jelasnya.
Kebijakan ini juga nantinya akan mengubah peran pemberi ijin dari yang sebelumnya bersifat seperti penguasa berubah menjadi pelayan dunia usaha.
"Kalau selama ini pemberi izin itu benar-benar seperti penguasa, maka ke depan dia harus berubah menjadi pelayan. Dia harus melayani masyarakat dan harus melayani dunia usaha," pungkasnya.
Baca juga:
Menko Darmin optimis serapan anggaran kementerian capai 95 persen hingga akhir tahun
Pemerintah terbitkan regulasi kelola ekosistem mangrove
Ini rincian Paket Kebijakan Ekonomi jilid ke-16
Paket kebijakan ekonomi ke-16, Jokowi minta setiap K/L bentuk tim kawal investasi
Menko Darmin minta perbankan turunkan suku bunga sesuai aturan BI