Menko Darmin sebut belasan rancangan Perpres dan PP masih mandek
Finalisasi Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah tersebut belum juga tuntas dibahas.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengakui masih banyak rancangan Peraturan Presiden (perpres) dan Peraturan Pemerintah (PP) yang tidak akan selesai di tahun ini. Penyebabnya adalah karena tidak tuntasnya finalisasi aturan tersebut.
"Perpres dan PP itu belum di teken karena masalah finalisasinya tidak tuntas," kata Darmin di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (7/12).
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Apa yang berhasil diraih oleh Pemprov Kaltim di bidang reformasi birokrasi? Pemprov Kaltim bersama beberapa Pemprov lain menerima Penghargaan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi (RB), dan Zona Integritas (ZI) sebagai Instansi Pemerintah Daerah dengan Implementasi Reformasi Birokrasi Tematik Terbaik pada semua tema tahun 2023.
-
Bagaimana Kemendag memastikan kelancaran kegiatan ekonomi? Pemerintah selalu memastikan keberadaan sarana, prasarana, dan utilitas perdagangan yang baik bagi seluruh pihak terkait. Baik bagi pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen akhir. Dengan begitu, diharapkan kegiatan ekonomi akan terus berjalan tanpa hambatan yang berarti," terang Wamendag Jerry.
-
Bagaimana Menko Airlangga Hartarto berencana memperkuat kerja sama ekonomi di KTT G20? “Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
"Itu kan jumlahnya banyak, belas-belasan," tambah Darmin.
Namun demikian, Darmin menyebut sebagian Perpres dan PP yang mandek sudah dibahas dengan menteri terkait. "Tidak semua (selesai). Sebagian yang sudah datang menterinya selesai. Sisanya kita datangi saja kantornya," jelas Darmin.
Dia berharap ke depan berbagai peraturan tersebut bisa cepat dituntaskan, agar tidak menghambat jalannya kebijakan pemerintah.
Sebagai contoh, Presiden Jokowi menolak PP nomor 23 tahun 2010 mengenai divestasi saham PT Freeport Indonesia melalui penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering (IPO), dan tetap menggunakan PP Nomor 77 tahun 2014 sebagai acuan divestasi saham Freeport.