Menko Darmin sebut paket kebijakan ekonomi bukan jalan pintas
Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak menyasar pada persoalan pelemahan rupiah.
Kritikan terhadap paket kebijakan penyelamatan ekonomi jilid I terus bergulir. Paket kebijakan yang kebanyakan berisi deregulasi atau penyederhanaan aturan ini dianggap masih abstrak. Sehingga tidak mendapat respons positif dari pelaku pasar dalam negeri.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution tidak sepakat dengan itu. Dia menjelaskan, paket kebijakan jilid pertama ini tidak akan langsung terasa. Karena deregulasi dan paket kebijakan ini memberikan kemudahan dan membuka ruang investasi dan perdagangan. Dampaknya baru bisa dirasakan jangka menengah.
-
Bagaimana Pejuang Rupiah bisa menghadapi tantangan ekonomi? "Tidak masalah jika kamu bekerja sampai punggungmu retak selama itu sepadan! Kerja keras terbayar dan selalu meninggalkan kesan abadi."
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Kenapa kampanye uang bisa merusak sistem politik Indonesia? Akan tetapi, ini bukanlah sistem politik yang baik dan sehat karena orang tidak memilih berdasarkan program kerjanya. Padahal, orang itu memilih inginnya bisa menjadi lebih sejahtera kehidupannya.
-
Siapa yang memimpin rencana redenominasi rupiah di Indonesia? Rencana penyederhanaan mata uang telah digulirkan oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI) melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024.
-
Bagaimana redenominasi rupiah dilakukan di Indonesia? Nantinya, penyederhanaan rupiah dilakukan dengan mengurangi tiga angka nol di belakang, contohnya Rp 1.000 menjadi Rp 1.
-
Bagaimana kondisi ekonomi Indonesia di era Soekarno? Dalam buku berjudul 'Jakarta 1950-1970', seorang dokter bernama Firman Lubis mengutarakan kondisi ekonomi Indonesia saat itu amat kacau. "Inflasi melangit dan menyebabkan nilai rupiah merosot tajam dalam waktu yang relatif singkat. Sebagai gambaran, ongkos naik bus umum yang pada tahun 1962 masih Rp1 berubah menjadi Rp1000 pada tahun 65,"
"Ini (paket kebijakan jilid I) bukan jalan pintas langsung keluar, ini membentuk kepercayaan," tegas Darmin di kantornya, Jumat (18/9).
Dia menegaskan, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak menyasar pada persoalan pelemahan rupiah.
"Kalau mau bicara kurs, yang langsung hubungannya dengan kurs ya intervensi Bank Indonesia. Pemerintah punya tidak? Ada, tapi tidak secara langsung," katanya
Mantan Gubernur Bank Indonesia ini kembali menegaskan, paket kebijakan jilid I sebenarnya untuk memberikan sentimen positif terhadap nilai tukar. Caranya dengan mempermudah investasi dengan harapan devisa akan masuk.
Sebelumnya, ekonom Faisal Basri menilai paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah masih abstrak. Mengingat, paket kebijakan yang bertumpu pada pelonggaran aturan atau deregulasi itu tak bisa segera menstabilkan perekonomian Indonesia.
"Jadi baru akan akhir bulan ini atau akhir bulan depan dikeluarkan secara bertahap karena ada ratusan. Harus sabar. Tapi rupiah gak pernah bisa sabar. itu yang jadi pertanyaan. Jadi tidak ada quick-win, perlu ada quick win," ujarnya, di Jakarta, Rabu (16/9).
Menurutnya, investasi menjadi kunci mempercepat kebangkitan ekonomi. Untuk itu, pemerintah harus memberikan kemudahan berusaha bagi investor.
"Sumber current account defisit itukan repatriasi keuntungan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. kan USD ada 18 miliar setiap tahun," katanya.
"Nah, harapan saya ada kebijakan merayu mereka, setidaknya ada separuhnya mereka investasikan mereka di sini dengan memberikan gula-gula."
Untuk memperkuat nilai tukar, Faisal meminta pemerintah mengurangi transaksi dolar. Semisal, transaksi jual beli migas dengan menggunakan yuan.
"Ada bilateral agreement dengan China untuk tidak menggunakan dolar. perjanjiannya dari 2009 sampe 2012 kemudian dilanjutkan 2013 sampai 2016 fasilitas Rp 170 triliun untuk itu," katanya.
"Tapi penggunaannya baru 2 persen jadi mungkin harus sosialisasikan bagi yang ekspor ke China atau China yang ekspor ke indonesia tidak usah memakai dolar."
Baca juga:
Darmin: Saya akui pengumuman paket kebijakan ekonomi tak cukup jelas
Juli 2015, utang luar negeri Indonesia tembus Rp 4.336 triliun
Mau suku bunga The Fed naik atau tidak, Indonesia tetap rugi
Dana asing 'kabur' dari Indonesia, nilai tukar Rupiah keok
Menkeu: Keputusan bank sentral Amerika jadi sentimen negatif di RI