Menko Puan minta masyarakat terlibat berantas stunting
Menteri Koodinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani mengungkapkan, kasus malnutrisi seperti gizi buruk dan stunting masih menjadi persoalan besar di Indonesia. Untuk itu, dia meminta agar masyarakat dan stakeholder terkait ikut terlibat sehingga target penurunan stunting dapat tercapai.
Menteri Koodinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani mengungkapkan, kasus malnutrisi seperti gizi buruk dan stunting masih menjadi persoalan besar di Indonesia. Untuk itu, dia meminta agar masyarakat dan stakeholder terkait ikut terlibat sehingga target penurunan stunting dapat tercapai.
"Persoalan stunting tidak saja mengganggu pertumbuhan tumbuh anak, tetapi juga dapat menghambat perkembangan kecerdasan, serta menimbulkan kerentanan terhadap penyakit tidak menular dan penurunan produktivitas pada usia dewasa," ujarnya melalui keterangan resminya, di Jakarta, Selasa (3/7).
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Bagaimana Menko Airlangga Hartarto berencana memperkuat kerja sama ekonomi di KTT G20? “Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Bagaimana MKMK dibentuk? Ketiga orang ini dipilih secara aklamasi oleh seluruh hakim konstitusi.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Apa yang disampaikan oleh PKS terkait putusan MK ? "Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024,”
Menurutnya, pemerintah telah melaksanakan intervensi penurunan stunting terintegrasi yang difokuskan pada 100 Kabupaten/Kota pada tahun 2018. Pada tahun 2019, upaya itu juga akan diperluas dengan mencakup 160 untuk kabupaten-kabupaten di Papua dan Nusa Tenggara Timur. Sementara pada 2020 juga akan ditambah menjadi 390 Kabupaten/ Kota dan menjadi 514 Kabupaten/ Kota di 2021.
Menko Puan menegaskan, pendekatan terintegrasi dan konvergensi pencegahan stunting perlu dilakukan baik di level Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah hingga tingkat desa. "Stunting bukan sekedar masalah sektor kesehatan. Namun juga terkait dengan akses pangan, layanan kesehatan dasar termasuk akses air bersih dan sanitasi, serta pola pengasuhan," ujarnya.
Menko Puan juga menyambut baik WNPG 2018 yang berfokus pada upaya percepatan penurunan dan pencegahan stunting melalui revitalisasi ketahanan pangan dan gizi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
"Ini merupakan forum lintas pemangku kepentingan yang dapat berperan secara strategis dalam upaya mempertemukan dan sinkronisasi berbagai program dan kebijakan pangan dan gizi dari berbagai perspektif.," katanya.
Dia berharap, agar WNPG mampu membangun kesadaran publik secara luas tentang keseriusan mengatasi stunting sebagai suatu keharusan, termasuk juga bagi para akademisi, pihak industri serta masyarakat. "Sekali lagi, penanganan stunting tidak hanya dilakukan pemerintah, butuh gotong royong dari seluruh pihak dan pemangku kepentingan," pungkasnya.
Untuk diketahui, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan dari janin hingga anak usia 2 tahun. Dalam jangka pendek, kekurangan gizi akan menyebabkan gangguan kecerdasan, tidak optimalnya ukuran fisik tubuh, serta gangguan metabolisme.
Baca juga:
Tak melulu di daerah, pemerintah sebut 17.000 anak di DKI Jakarta menderita stunting
Menteri Bambang ingatkan pemda kasus stunting hambat pertumbuhan ekonomi
Bos Bappenas: Bonus demografi bisa dimanfaatkan kalau kita punya generasi cerdas
Bos Bappenas beberkan kontribusi masyarakat tekan stunting di Indonesia
Keluarga & kepala desa protes Kang Emil embuskan isu busung lapar di Purwakarta