MenPAN Anas: Perekrutan PNS Zaman Dulu Tidak Transparan, Isinya Anak Saudara dan Ponakan
sebelumnya rekrutmen ASN sering kali tidak transparan, dengan adanya praktik nepotisme seperti penempatan anak, saudara.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas menegaskan proses rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) atau CPNS akan dilakukan dengan transparansi dan profesionalisme tinggi, berbeda dari praktik yang berlaku di masa lalu.
Menurut Anas, sebelumnya rekrutmen ASN sering kali tidak transparan, dengan adanya praktik nepotisme seperti penempatan anak, saudara, dan kerabat tertentu dalam jabatan ASN, terutama setelah Pilkada.
- Polisi Ini Belasan Tahun Nyamar Jadi Anak Pasangan Suami-Istri yang Ditinggal Mati Putranya, Alasannya Sangat Menyentuh Hati
- MenPAN Anas: Pengadaan PNS untuk Kementerian Baru Tunggu Arahan Prabowo
- Kaget Ditanya Kenaikan Gaji PNS di 2025, Menteri Anas: Saya Malah Belum Tahu
- Aturan Baru Terbit Bulan Depan, Rekrutmen CPNS Digelar Tiga Kali dalam Setahun
"Yang dulu ASN ini direkrut dengan tidak transparan, honorer, isinya ASDP. Apa ASDP? Anak Sodara dan Ponakan. Apalagi Habis Pilkada. Waduh, Habis Pilkada ini gak di semua tempat. Sebagian saja," kata Anas dalam acara Anugrah ASN, Senin (29/7).
Mantan Bupati Banyuwangi itu menjelaskan, proses rekrutmen yang lama sering kali memprioritaskan relawan tim sukses atau pihak-pihak tertentu tanpa mempertimbangkan kompetensi yang memadai.
“Relawan tim sukses paling gampang masuk di Satpol PP karena tidak perlu kompetensi yang hebat, cukup baris-baris. Tapi sekarang sudah enggak. Seleksinya sudah berat," tambah Anas.
Anas menegaskan, pemerintah ingin mengubah siklus negatif ini menjadi siklus positif dengan meningkatkan kualitas rekrutmen dan pelayanan publik.
“Kita ingin berubah dari siklus negatif ini ke siklus positif. Karena rekrutmen PNS yang tidak profesional mengakibatkan pelayanan publik yang tidak berkualitas,” katanya.
Anas juga mencatat ketidakprofesionalan dalam birokrasi berdampak pada lambatnya proses perizinan dan investasi, serta menghambat penciptaan lapangan pekerjaan.
“Investasi terhambat karena urusan izin-mengizin yang tidak segera selesai. Ini menggambat lapangan pekerjaan dan menjadikan pemda sebagai tempat penitipan bagi oknum tertentu,” jelasnya.
Target pemerintah ke depan adalah meningkatkan kualitas rekrutmen, memastikan birokrasi yang profesional, pelayanan publik yang baik, dan peningkatan investasi.
“Rekomendasi berkualitas, birokrasi profesional, pelayanan yang bagus, investasi meningkat, dan seterusnya,” tutup Anas.