Menteri Bahlil Minta Tunjangan Kinerja PNS Bawahannya Setara Ditjen Pajak, Jokowi Jawab Begini
Jokowi bersedia menyanggupi permintaan tersebut, namun dia menyinggung Bahlil terkait cara penyampaiannya.
Salah satu kelompok aparatur sipil negara atau PNS penerima tunjangan kinerja terbesar berasal dari DJP.
- Dikabarkan Mundur dari Kabinet Jokowi, Begini Kondisi Kesehatan Terbaru Menko Luhut
- Syahrul Yasin Limpo akan ke Istana Usai Mundur dari Mentan, Jokowi: Belum Tahu Bahas Apa
- Beredar Kabar Mentan SYL Mundur Usai Temui Jokowi, NasDem: Kan Belum Ada Pengumuman Resmi KPK
- Menteri PUPR Basuki Curi Perhatian di IKN, Jadi Pramusaji Antarkan Sarapan untuk Jokowi
Menteri Bahlil Minta Tunjangan Kinerja PNS Bawahannya Setara Ditjen Pajak, Jokowi Jawab Begini
Menteri Bahlil Minta Tunjangan Kinerja PNS Bawahannya Setara Ditjen Pajak, Jokowi Jawab Begini
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia merayu Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tunjangan kinerja alias tukin PNS jajarannya bisa dinaikan selevel para PNS di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.
Dari aspirasi bawahannya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTPSP) dan Kementerian Investasi/BKPM, Bahlil berterimakasih lantaran mereka sudah tidak lagi di- nomor tigakan soal pemberian dana alokasi khusus (DAK).
"DAK bapak juga sudah kasih, namun ada persoalan satu, DAK sudah, tapi kami punya kesejahteraan masih kurang pak. Mereka punya Tukin pak," ujar Bahlil disambut gelak tawa dan tepuk tangan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2023 di Jakarta, Kamis (7/12).
Bahlil lantas membandingkannya dengan para PNS di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Seperti diketahui, salah satu kelompok aparatur sipil negara penerima tunjangan kinerja terbesar berasal dari DJP.
"Tapi mereka-mereka yang ada di depan saya ini, kata mereka kenapa yang nerima pajak saja tukinnya tinggi. Tapi yang mendatangkan (pemasukan negara dalam bentuk investasi) kok enggak datang-datang barang ini pak. Jadi, kata mereka yang menerima pajak apanya yang mau dipetik kalau pohon dan buahnya enggak pernah dibawa masuk ke dalam negeri," ungkapnya.
"Kemudian mereka (bawahannya) juga bilang sama saya, yang tukang petik kan enggak pernah tahu susahnya bagaimana merayu orang untuk masuk. Kok yang bagian merayu dan bagian metik, yang bagian metik lebih dapat banyak daripada yang merayu ini," imbuh Bahlil.
Oleh karenanya, Bahlil memohon kebijaksanaan Jokowi agar setelah dirinya meninggalkan jabatan tersebut, dia sudah bisa melepas uneg-uneg jajarannya soal permintaan tukin naik.
"Karena bagi kami seperti yang bapak ajarkan, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau memperjuangkan anggota dan bawahannya. Jangan tepuk tangan terus, saya tidak capres dan cawapres," ujar Bahlil seraya menanggapi tepuk tangan meriah para bawahannya.
Menanggapi permintaan tersebut, Presiden Jokowi mengamini bahwa Bahlil sudah membicarakan hal itu sebelumnya. Jokowi bersedia menyanggupi permintaan tersebut, namun ia menyinggung Bahlil terkait cara penyampaiannya.
"Tadi sebetulnya di ruang tunggu pak Menteri sudah bisik-bisik saya urusan tukin. Dan sudah saya sanggupi, ya, saya urus. Tapi yang saya enggak senang, kok diungkap secara terbuka. Tapi enggak apa-apa, biar bapak/ibu semua tahu kita juga urus hal yang berkaitan dengan kesejahteraan," tuturnya.