Menteri Basuki siapkan Rp 20 triliun bangun infrastruktur di Sumatera
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Pulau Sumatera pada 2018 sekitar Rp 20,32 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur ketahanan air dan pangan, jalan dan jembatan, cipta karya dan rumah layak huni.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Pulau Sumatera pada 2018 sekitar Rp 20,32 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur ketahanan air dan pangan sebesar Rp 7,42 triliun, peningkatan konektivitas jalan dan jembatan sebesar Rp 8,86 triliun, infrastruktur Cipta Karya sebesar Rp 2,52 triliun dan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar Rp 1,51 triliun.
"Anggaran Kementerian PUPR tahun 2018 sebesar Rp 106,9 triliun. Dari jumlah tersebut, alokasi anggaran infrastruktur di Pulau Sumatera berkisar Rp 20,32 triliun," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dikutip Antara, Selasa (10/10).
Menteri Basuki mengakui tantangan disparitas di Pulau Sumatera masih besar karena kegiatan ekonomi masih dominan di bagian timur dibandingkan barat. Hal itu juga terkait dengan kondisi geografis Pulau Sumatera, khususnya terkait potensi kebencanaan yang menjadi perhatian dalam membangun infrastruktur.
"Namun tantangan tersebut harus kita jawab dengan tepat. Dibangunnya jalan tol di pesisir timur Sumatera, akan diikuti pembangunan ruas tol penghubung (feeder) seperti Tol Padang-Pekanbaru dan Bengkulu-Palembang," jelasnya.
Jalan tol Trans Sumatera terdiri dari 24 ruas dengan total panjang mencapai 2.704 km dan terbagi menjadi 2.004 km jalan tol di Pantai Timur dan 700 km jalan tol penghubung (feeder) di antaranya Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar, Medan-Binjai, Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, Palembang Indralaya, dan Pekanbaru-Padang.
"Di luar APBN, kebutuhan investasi untuk pembangunan ruas tol di Sumatera mencapai Rp 130 triliun," tegas Basuki.
Untuk itu, lanjut Basuki, dukungan infrastruktur dilakukan melalui pendekatan wilayah untuk mendukung berbagai kawasan industri melalui akses jalan, perumahan, dan jaringan air minum. Kemudian Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) seperti Danau Toba, Tanjung Kelayang dan Mandeh, dan kawasan pedesaan prioritas.
Selain itu, untuk mendukung lumbung pangan nasional di Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Lampung melalui pembangunan bendungan antara lain Rajui, Keureto, Tigadihaji, dan jaringan irigasi dalam skala masif.
Basuki menjelaskan pada tahun ini, pembangunan infrastruktur yang dilakukan khususnya di Pulau Sumatera, di antaranya permukiman nelayan tepi air di Bengkulu, program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) Kepulauan Riau dan pembangunaan SPAM Broni di Kota Jambi dengan kapasitas 600 liter per detik yang melayani hingga 48.000 sambungan rumah.
Selain itu, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Blang Bintang berkapasitas 250 ton sampah per hari, dan pembangunan SPAM regional di Bengkulu. Untuk perumahan, dilakukan pembangunan rusun di Lampung Tengah dan Bengkulu, rumah khusus nelayan Kampung Melayu Bengkulu dan Belitung Timur.
Rusun pondok pesantren juga dibangun di enam lokasi dengan jumlah unit setiap rusunawa sebanyak 30 kamar. Rusunawa untuk mendukung kegiatan belajar para santri berada di Pesantren Babul Ulum Diniyah Islamiyah di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Musthofawiyah Purba Baru di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Pesantren terpadu Prof. Dr. Hamka di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat.
Juga, Thoriqoh Bahrul Musyahadah di Kabupaten Komering Ulu dan Al Ishlah di Kabupaten Komering Ilir, Sumatera Selatan, dan Pesantren Riyadlatul Ulum Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Selain rusun, juga dibangun rumah swadaya di Padang dan pembangunan infrastruktur pendukung Asian Games XVIII di Sumatera Selatan yang diperkirakan akan rampung akhir tahun ini.
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Bagaimana Kementerian PUPR mengukur keberhasilan pembangunan jalan tol? "Dengan adanya jalan tol baru yang dioperasikan telah berhasil mengurangi waktu perjalanan dengan sangat signifikan," kata Basuki dalam cara Sewindu PSN: Sustainable Infrastrukture towards Indonesia Emas 2045, di Jakarta Selatan, Rabu (26/7/2023).
-
Kapan Kementerian PUPR menyelesaikan sebagian besar proyek strategis nasional? Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hingga Juli 2023 telah merampungkan 87 Proyek Strategis Nasional (PSN) atau 70 persen dari target 125 PSN.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Bagaimana Pertamina membangun infrastruktur hijau? Langkah konkrit perseroan dalam pengembangan infrastruktur hijau, lanjut Fadjar tidak hanya dilakukan dalam Pertamina Group, tetapi juga bersama BUMN yang tergabung dalam Indonesia Battery Corporation (IBC) dalam pengembangan pabrik baterai kendaraan listrik (EV).
Baca juga:
Tak ingin bebani APBN, pengelolaan 10 bandara diserahkan pada swasta
Banyak hilang, Pemerintah Jokowi amankan danau sebagai aset negara
Politisi PDIP puji komitmen Jokowi bangun infrastruktur
Jokowi: Proyek pengembangan Bandara Semarang diharapkan selesai akhir 2018
4 Celotehan soal BUMN monopoli proyek, termasuk bukti Jokowi tak kapitalis
Sinergi BUMN dan swasta boleh asal profesional dan berkualitas
Pengamat: BUMN banyak kerjakan proyek jadi bukti Jokowi bukan kapitalis