Menteri Sofyan akui penerapan sistem perizinan online agak sulit
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengakui mengubah sistem perizinan dari manual ke online memang tidak mudah. Meski demikian, pemerintah telah memiliki strategi agar hal tersebut bisa tercapai.
Pemerintah menargetkan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara online pada Maret 2018. Hal ini sejalan dengan amanat Presiden Joko Widodo untuk mempermudah bisnis di Tanah Air.
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengakui mengubah sistem perizinan dari manual ke online memang tidak mudah. Meski demikian, pemerintah telah memiliki strategi agar hal tersebut bisa tercapai.
-
Apa yang diusulkan oleh Kementan untuk memperkuat sektor pertanian di negara Asean? Indonesia sendiri mendorong semua negara Asean untuk meningkatkan teknologi pertanian digital, ekonomi sirkular, energi biomassa, pengurangan emisi gas rumah kaca dan pengendalian hama terpadu,
-
Bagaimana Kementan meningkatkan ekspor pertanian? Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mengatakan bahwa kegiatan ekspor pertanian akan terus ditingkatkan dengan mendorong pengembangan hilirisasi produk jadi sesuai arahan Wapres "Oleh karena itu kemajuan kita dalam ekspor harus lebih kuat. Kita tidak boleh kalah dengan negara lain. Dan ini suatu kebanggan Karena apa yang kita lakukan ini lahir dari sebuah proses dan kerja keras," jelasnya.
-
Bagaimana upaya Kementerian Pertanian untuk meningkatkan ekspor pertanian? Kementerian Pertanian selama ini telah berupaya untuk melakukan upaya - upaya peningkatan ekspor.
-
Kapan Kementan mengadakan rapat koordinasi dengan Dinas Pertanian di seluruh Indonesia? Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak kepala dinas pertanian se-Indonesia untuk mengawal jalannya produksi beras pada tahun ini. Dia ingin Indonesia mampu mencapai swasembada sehingga tak lagi bergantung pada kebijakan impor."Kondisi dunia sekarang sedang menghadapi krisis pangan. Bahkan sudah ada negara yang kelaparan dan beberapa negera menyetop ekspor karena perubahan cuaca. Jadi mau tidak mau kita harus menuju swasembada dan harus berdiri di kaki sendiri. Kenapa? Karena Indonesia bisa mengoptimalkan potensi tersebut," ujar Amran dalam rapat koordinasi Akselerasi Peningkatan Luas Tanam dan Produksi Padi dan Jagung dengan Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten se-Indonesia, Senin (30/10).
-
Kenapa Kementan giat dalam mengekspor produk pertanian? Kita melakukan ekspor untuk yang kesekian kalinya. Dan menurut pak menteri ekspor ini bisa mencapai 900 triliun. Artinya kita tidak hanya negara pengimpor tetapi juga pengekspor. Ini adalah usaha keras kita dan apa yang kita ekspor juga bukan hanya mentah tapi hilirisasi. Kita memang ingin produk hilirisasi ini terus berkembang. Ini akan membantu mengembangkan usaha masyarakat, terutama UMKM," katanya.
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk para pelaku usaha pemindangan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong skema kemitraan para pelaku usaha pemindangan dengan penyedia bahan baku ikan agar ketersediaan bahan baku pengolahan pindang dapat terjamin.
"Selama ini (perizinan) harus manual misalkan nanti secara elektronik. Walaupun agak sulit kita akan terus coba memperbaiki," ujar Sofyan di Kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Jumat (17/11).
Salah satunya melalui pembentukan satuan tugas (satgas) kemudahan berusaha agar penerapan perizinan ini tetap terlaksana. Mengingat, pemerintah menargetkan peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) di Indonesia berada di posisi 40 pada tahun 2020.
Baca juga:
Peserta TA tak perlu bayar PPh balik nama tanah dan bangunan hingga akhir tahun
Pemerintah bentuk satgas kejar peringkat 40 besar kemudahan berusaha
Produk kreatif UMKM Bandung mejeng di Australia
Jokowi minta DPD dukung penggunaan dana desa untuk pembangunan
Sri Mulyani minta Polri jaga keamanan demi pertumbuhan ekonomi yang stabil
Jokowi: Revolusi industri keempat sudah datang, kita harus antisipasi
Cerita bos BI jaga transaksi dalam rupiah dan berantas uang palsu dengan kepolisian
"Karena untuk memastikan bahwa semua berjalan secepat dengan yang diinginkan," jelasnya.
Laporan Bank Dunia tentang Ease of Doing Business (EODB) 2018 atau kemudahan berusaha, menempatkan Indonesia di posisi ke-72, naik 19 peringkat dari peringkat sebelumnya. Pemerintahan Presiden Jokowi dinilai sukses memperluas lapangan pekerjaan sehingga mendapatkan respon positif dari dunia internasional.
(mdk/azz)