Menteri Susi curhat ke Jokowi minta PNS KKP naik gaji 2 kali lipat
Usulan kenaikan gaji juga diajukan pada pegawai instansi yang membantu upaya pemberantasan pencurian ikan.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, bakal mengusulkan pemberian tunjangan kinerja kepada pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebesar dua kali lipat dari gaji yang diterima saat ini. Usulan itu akan diajukan dalam rapat kabinet bersama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Wacana ini berkaitan dengan kinerja pegawai KKP yang dinilai semakin baik dilihat dari peningkatan produksi tangkapan ikan mencapai 8,5 juta ton pada 2015 atau setara dengan USD 8,5 miliar. Konsumsi BBM pun berhasil ditekan hingga rasio 37 persen dari total konsumsi BBM nasional.
"Insyaallah tahun ini menuju kesejahteraan karyawan KKP untuk mendapatkan tukin (tunjangan kinerja) paling tidak dua kali dari gajinya sekarang," kata Menteri Susi di Gedung Mina Bahari IV, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (22/2).
Prestasi tersebut, lanjutnya, merupakan hasil dari komitmen pemerintah memberantas praktik pencurian ikan atau ilegal, unreported, unregulated fishing (IUUF) melalui pembentukan Satgas 115. Dia pun berjanji akan memperjuangkan peningkatan tunjangan kinerja bagi semua pihak yang berkontribusi dalam pemberantasan praktik pencurian ikan, termasuk TNI AL.
"Saya akan memperjuangkan Angkatan Laut mendapatkan hal yang sama. Saya akan usaha supaya semaksimum mungkin didengar di kabinet," ujar Susi.
Menteri Susi mengatakan wacana peningkatan tukin ini merupakan langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme aparat dalam memberantas pencurian ikan.
"Saya merasakan remunerasi begitu rendahnya menyebabkan hal-hal yang tidak patut dilakukan pegawai negeri harus dilakukan demi mencukupi kebutuhannya," tutup Menteri Susi.
Baca juga:
Ini alasan Pemprov Nias Selatan tak bayar gaji PNS dua bulan
2 Bulan tak digaji, ratusan PNS di Nias Selatan geruduk kantor DPRD
Mendagri sebut gaji ke-14 PNS cair jelang penerimaan siswa baru
Jokowi naikkan tunjangan pegawai KemenPU-Pera hingga Rp 29 juta
Jokowi teken Perpres tunjangan kinerja untuk tiga kementerian
5 Kenikmatan jadi PNS di 2016
Meski tak capai target, pegawai pajak tetap terima kenaikan gaji
-
Bagaimana cara Irjen Kementan mengajak Petani dan ASN Kementan untuk bangkit membangun pertanian Indonesia? “Kita sedang dalam posisi dan situasi yang tidak sedang baik, iklim dan cuaca yang sedang mempengaruhi proses pertanian. Itulah yang sedang dilakukan oleh Bapak Menteri." "Beliau banyak melakukan terobosan, melakukan kegiatan yang tanpa henti. Kalau bapak Menteri speednya sudah maksimal, tentunya kita anak buahnya yang ada di Kementerian Pertanian, ASN Pertanian, punya tanggung jawab yang lebih,” kata Irjen Setyo.
-
Siapa yang mengajak petani di Sulawesi Selatan untuk memanfaatkan bantuan dari Kementan? Pj. Gubernur Sulawesi Selatan, Zudan Arif Fakrulloh, mengajak para petani di wilayahnya untuk memanfaatkan bantuan kementan secara optimal, terutama dalam meningkatkan produksi padi dan jagung sebagai komoditas strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
-
Apa yang menjadi harapan Irjen Kementan terhadap Petani dan ASN Kementan? “Kita semuanya mari bersama-sama melakukan peningkatan kinerja dan produktivitasnya sehingga harapan pemerintah serta harapan masyarakat bisa terwujud dan segala sesuatunya bisa terlaksana untuk kesejahteraan masyarakat,” seru Irjen Setyo.
-
Apa pesan utama yang disampaikan Kementerian KKP dalam menyambut Hari Ikan Nasional ke-10? “Pesan penting yang ingin disampaikan dalam menyambut Harkanas ke-10 ini adalah pentingnya meningkatkan konsumsi produk perikanan yang berkelanjutan", ujar Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/9).
-
Bagaimana Kementan mewujudkan swasembada pangan? Upaya tersebut salah satunya akan diwujudkan melalui program food estate maupun solusi cepat yang dijalankan Kementan berupa pompanisasi dan optimalisasi lahan.
-
Kenapa BPH Migas dan Gubernur Sulawesi Utara menandatangani PKS? "Penandatanganan PKS ini dalam rangka pengendalian konsumen agar tepat sasaran. BPH Migas perlu menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah sebagai pihak yang mengetahui konsumen pengguna di wilayahnya yang berhak untuk mendapatkan JBT dan JBKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Kepala BPH Migas Erika Retnowati.