Menteri Susi geram banyak pungli saat pengukuran kapal
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku geram melihat banyak aksi pungutan liar (pungli) saat pengukuran kapal. Sehingga, dia mengimbau kepada pemilik kapal untuk melapor jika ada oknum yang melakukan pungli.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku geram melihat banyak aksi pungutan liar (pungli) saat pengukuran kapal. Sehingga, dia mengimbau kepada pemilik kapal untuk melapor jika ada oknum yang melakukan pungli.
Hal ini sesuai dengan keinginan Presiden Joko Widodo agar semua kementerian memberantas aksi pungli di semua bidang.
-
Kapan Suku Rejang tiba di pesisir barat Sumatera? Mereka diduga berlayar melintasi lautan dan menepi di pesisir barat Sumatera pada abad ke-2.
-
Kapan Sentra Kuliner Ikan Kabupaten Garut diresmikan? Dikutip dari ANTARA, Rabu (28/6) sentra ikan tersebut diketahui baru diresmikan pada Selasa 26 Juni 2023 lalu.
-
Kapan Domba Batur resmi diakui oleh Kementerian Pertanian? Persilangan ini kemudian menghasilkan galur baru yang diakui secara resmi oleh Kementerian Pertanian pada tahun 2011.
-
Apa pesan utama yang disampaikan Kementerian KKP dalam menyambut Hari Ikan Nasional ke-10? “Pesan penting yang ingin disampaikan dalam menyambut Harkanas ke-10 ini adalah pentingnya meningkatkan konsumsi produk perikanan yang berkelanjutan", ujar Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/9).
-
Kenapa Menteri Pertanian mendorong percepatan tanam padi di Barito Kuala? Kita dihadapkan El Nino, yaitu kemarau panjang dan dahsyat. Antisipasinya kita dapat percepat tanam menjadi 3 kali tanam setahun. Habis panen langsung tanam dengan menggunakan alsintan. Losses panen dapat berkurang dan produksi dapat ditingkatkan," terangnya.
-
Di mana kapal nelayan yang ditumpangi para PMI terbalik? Nah, kapal nelayan yang tenggelam ini bermutan di dalamnya seberat 29 ton terbalik pada pagi hari di perairan yang terletak sejauh 68 kilometer di selatan pulau daerah Tongyeong, Provinsi Gyeongsang Selatan," ucapnya.
"Pengumuman juga, dalam proses pengukuran ulang tidak boleh ada pungli. Jadi kalau pemilik kapal dipungut oleh pengukur ulang, tolong segera dilaporkan," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (5/10).
Seperti di Karimun Jawa, Jepara, Jawa Tengah, pungli tersebut dilakukan saat penghitungan ulang. Di mana pemilik kapal dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 15 juta untuk kapal di bawah 10 Gross Ton (GT).
Padahal, pemerintah hanya menetapkan tarif Pungutan Hasil Perikanan (PHP) untuk Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Sedangkan, pengukuran ulang kapal tidak dikenakan biaya.
"Saya siang ini akan melapor ke pak Ganjar (Gubernur Jawa Tengah) soal (pungli) itu. Kapal di atas 30 GT juga dipungut biaya oleh oknum dari departemen," imbuhnya.
Baca juga:
Menteri Susi cemas 300.000 ABK Indonesia jadi budak di negara lain
Menteri Susi: Kadang frustasi jadi menteri, mau pulang saja
Menteri Susi: Saya tidak mau menderita karena ingin cantik
KKP tangkap 8 kapal pencuri ikan ABK Filipina di Sulawesi
KKP & SIPPO gelar FBM, genjot ekspor agar dan karagina di Eropa
Susi soal perbudakan di Benjina: Ini bahayakan produk perikanan RI
Susi minta Garuda Indonesia buka perjalanan Maluku ke Australia