Menteri Syafruddin Bentuk Tim Penyelaras Atasi Isu Reorganisasi LIPI
Pembentukan tim penyelaras menyelesaikan polemik reorganisasi di tubuh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Nantinya, tim penyelaras itu terdiri dari Kementerian PANRB, Kemenristekdikti, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan LIPI.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin memerintahkan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Laksana Tri Handoko untuk membentuk tim penyelaras menyelesaikan polemik reorganisasi di tubuh Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) tersebut.
"Tadi saya panggil Kepala LIPI, dan saya minta membentuk tim penyelaras untuk menyelaraskan seluruh langkah yang akan diambil oleh LIPI," ujar dia di Gedung KemenPANRB, Senin (18/2).
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Bagaimana cara Kepala LKPP mendorong UMKK untuk berkontribusi dalam ekonomi Indonesia? Salah satunya dengan memasukan produknya di Katalog Elektronik. Sebagai marketplace terbesar yag dimiliki pemerintah, dengan memasukan produk dalam Katalog Elektronik, maka produk UMKK tersebut akan dilihat oleh 83 Kementerian/Lembaga dan lebih dari 500 Pemerintah Daerah.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Bagaimana Kemendag memastikan kelancaran kegiatan ekonomi? Pemerintah selalu memastikan keberadaan sarana, prasarana, dan utilitas perdagangan yang baik bagi seluruh pihak terkait. Baik bagi pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen akhir. Dengan begitu, diharapkan kegiatan ekonomi akan terus berjalan tanpa hambatan yang berarti," terang Wamendag Jerry.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Kapan Wibowo Wirjodiprodjo meninggal? Di akhir hidupnya, Ari dan Ira Wibowo menceritakan bahwa sang ayah pergi dengan tenang, tanpa rasa sakit, dan dikelilingi oleh keluarga tercinta.
Dia menjelaskan, tim penyelaras itu terdiri dari Kementerian PANRB, Kemenristekdikti, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan LIPI. "Jadi bukan LIPI sendiri yang menyelesaikan. Saya beri waktu satu minggu untuk menyelesaikan permasalahan terkait restrukturisasi," ujarnya.
Namun, pihaknya memastikan tidak akan menghilangkan atau memangkas posisi jabatan tertentu di tubuh LIPI. Dia memastikan tidak akan memberhentikan atau memecat siapapun terkait hal ini.
"Tidak ada penghilangan struktur yang ada hanya pergeseran jabatan. Ini hanya pengalihan fungsi yang tadinya jabatan struktural menjadi jabatan fungsional," ujarnya.
"Jadi kita minta hentikan dulu sementara, sehingga tidak menimbulkan info atau opini yang simpang siur di masyarakat dan internal LIPI," tandas Syafruddin.
Sebelumnya, Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris bersama ratusan peneliti LIPI lainnya menyambangi Gedung DPR,, untuk melaporkan masalah reorganisasi dan redistribusi yang dilakukan oleh Kepala LIPI Laksana Tri Handoko ke Komisi VII DPR.
"Bahwa ada masalah di dalam kebijakan reorganisasi dan redistribusi di LIPI yang dilakukan oleh kepala LIPI," kata Syamsuddin di lokasi, Rabu (30/1).
Syamsuddin menjelaskan, masalah-masalah itu di antaranya adalah pembabatan sejumlah satuan kerja, pemecahan eselon II, penghapusan sejumlah eselon III. Serta rencana dirumahkannya 1.500 staf pendukung.
Reporter: Bawono Yadika Tulus
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Peneliti LIPI: Gaya Ofensif dan Emosional Tak Begitu Bagus Untuk Jokowi
LIPI Mengadu ke DPR Soal Rencana Reorganisasi
Tolak Reorganisasi, Ratusan Peneliti LIPI Mengadu ke DPR
Masyarakat Diminta Mewaspadai 'Caleg Hantu'
LIPI: Ekspor Indonesia Alami Gangguan Setelah Krisis 1998
Atasi Dampak Kenaikan Suku Bunga The Fed di 2019, Pemerintah Disarankan Lakukan Ini