Meski jadi IUPK, Freeport disebut tetap raup untung
Meski jadi IUPK, Freeport disebut tetap raup untung. Kurtubi menilai kekhawatiran Freeport mengenai besaran pajak terlalu berlebihan. Dia menyarankan Freeport mempelajari perubahan KK menjadi IUPK dalam mendiskusikannya baik-baik dengan pemerintah tanpa embel-embel ancaman.
Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Kurtubi menilai PT Freeport Indonesia tetap akan untung dengan mengubah kontrak kerja (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Menurutnya, kekhawatiran Freeport mengenai besaran pajak terlalu berlebihan.
"Freeport pelajari matang-matang dalam bentuk IUPK, Freeport untung. Jangan takut soal perpajakan. Kekhawatiran ini berlebihan, jangan jadi alasan nolak," tuturnya dalam diskusi Energi Kita yang diselenggarakan Merdeka.com, RRI, IJTI, Sewatama dan IKN di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (19/2).
Apalagi, lanjut dia, Freeport mengancam mengurangi karyawannya karena pelarangan ekspor konsentrat. "Tidak bagus itulah," ucapnya.
Dia menyarankan Freeport mempelajari perubahan KK menjadi IUPK dalam mendiskusikannya baik-baik dengan pemerintah tanpa embel-embel ancaman. Selain pemecatan, Freeport juga mengancam membawa masalah ini ke pengadilan arbitrase.
"Peluang ada, lebih baik diselesaikan baik-baik dengan pemerintah maupun pihak Freeport. Omong baik-baik."
Sebelumnya, Menteri ESDM Ignasius Jonan mendukung langkah Freeport untuk membawa masalah ini ke pengadilan arbitrase. Dibanding selalu menggunakan isu pemecatan pegawai sebagai alat menekan pemerintah.
"Terkait wacana Freport membawa persoalan ini ke arbitrase, itu adalah langkah hukum yang menjadi hak siapa pun. Namun Pemerintah berharap tidak berhadapan dengan siapa pun secara hukum, karena apa pun hasilnya dampak yang ditimbulkan akan kurang baik dalam sebuah relasi kemitraan," kata Menteri Jonan.
"Korporasi global selalu memperlakukan karyawan sebagai aset yang paling berharga, dan bukan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan semata."
Baca juga:
DPR ke ESDM: Tidak semua permintaan Freeport harus dikabulkan
Jonan: Saya harap Freeport tak alergi divestasi saham 51 persen
Jonan: Freeport tolak rekomendasi ekspor dan tak mau jadi IUPK
Bos Freeport Chappy Hakim resmi mundur, ini alasannya
Bupati pertanyakan kebijakan Freeport rumahkan ribuan karyawan
Menko Luhut: Freeport aneh tak mau penuhi kewajibannya dari 2009
Kapolda Papua minta karyawan PT Freeport tunggu keputusan pemerintah
-
Apa yang diminta DPR terkait keamanan CFD? “Bahwa saat CFD dan di jam-jam olahraga pagi, sebetulnya sangat rawan terjadi tindak kejahatan. Jadi mungkin polisi bisa meningkatkan intensitas pemantauan cctv dan menempatkan aparat tambahan di titik-titik tertentu. Agar masyarakat bisa berolahraga dengan lebih tenang,” tambah Sahroni.
-
Apa yang dilakukan Rizki Natakusumah di DPR? Melalui Instagram, Rizki sering membagikan momen rapatnya dengan berbagai komisi DPR. Misalnya, Rizki sering mengunggah foto ketika ia menyampaikan pandangannya mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2022 di hadapan anggota DPR lainnya.
-
Apa yang menjadi pusat sorotan DPR dalam rapat dengan Bos PT Timah? Panas DPR Cecar Bos PT Timah Soal Kasus Korupsi Rugikan Negara Rp271 T, Omongan Mahfud Ikut Dibahas
-
Kapan PDRI dibentuk di Sumatera Barat? Mengutip situs esi.kemdikbud.go.id, pemerintah darurat ini berhasil berdiri pada 22 Desember 1948 di Halaban, sebuah daerah di Lima Puluh Kota.
-
Kapan hasil PSU DPD RI Sumbar diumumkan? Perolehan suara itu dibacakan langsung oleh Ketua KPU Sumbar Surya Efitrimen pada Sabtu, (20/7) siang.
-
Apa yang didukung oleh DPR terkait kerja sama Australia dan Jawa Barat? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin menyampaikan apresiasi dan dukungannya.