Meski Terlambat, Jokowi Yakin LPI Mampu Mengejar Ketertinggalan
Jokowi mengatakan, INA mempunyai posisi yang sangat strategis dalam percepatan pembangunan yang berkelanjutan. Meningkatkan dan mengoptimalkan nilai aset negara secara jangka panjang. Dan menyediakan alternatif pembiayaan bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui, Indonesia termasuk negara yang terlambat dalam pembentukan Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Sebab, sudah banyak negara yang lebih dulu memiliki SWF.
Misalnya saja seperti Uni Emirat Arab, China, Norwegia, Saudi Arabia, Singapura, Kuwait, dan Qatar yang sudah 30-40 tahun mempunyai SWF. Negara-negara tersebut telah mempunyai akumulasi dana yang besar untuk pembiayaan pembangunan.
-
Mengapa Jokowi berharap JAPINDA dapat terus mendukung peningkatan investasi? Jokowi berharap JAPINDA dapat terus mendukung peningkatan investasi dan alih teknologi di sektor ekonomi masa depan seperti transisi energi dan juga ekonomi digital.
-
Mengapa Presiden Jokowi mengajak investor Tiongkok untuk berinvestasi di Indonesia? Mengingat sejumlah indikator ekonomi di Indonesia menunjukkan capaian positif, antara lain pertumbuhan ekonomi yang konsisten di atas 5 persen, neraca dagang yang surplus 41 bulan berturut-turut, Purchasing Manager Index (PMI) berada di level ekspansi selama 25 bulan berturut-turut, dan bonus demografi.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Bagaimana Jokowi ingin meningkatkan aksesibilitas ke IKN untuk mendukung investasi? Oleh sebab itu, Jokowi menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan bandara untuk mendukung aksesibilitas ke IKN.
-
Kenapa Presiden Jokowi ingin menerapkan skema investasi 'family office' di Indonesia? Pemerintah memproyeksikan investasi dari pengelolaan dana berbasis keluarga atau family office yang bisa ditarik ke Indonesia mencapai USD500 miliar dalam beberapa tahun ke depan.
-
Bagaimana strategi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi? Oleh karena itu, pendekatan pembangunan perlu diubah dari reformatif menjadi transformatif yang setidaknya mencakup pembangunan infrastruktur baik soft maupun hard, sumber daya manusia, riset, inovasi, reformasi regulasi, tata kelola data dan pengamanannya serta peningkatan investasi dan sumber pembiayaan.
"Walaupun lahir belakangan, dan tidak ada kata terlambat. Saya meyakini, INA (Indonesia Invesment Authority) mampu mengejar ketertinggalannya. Dan mampu memperoleh kepercayaan nasional dan internasional," kata Jokowi di Istana Negara, Selasa (16/2).
Jokowi mengatakan, INA mempunyai posisi yang sangat strategis dalam percepatan pembangunan yang berkelanjutan. Meningkatkan dan mengoptimalkan nilai aset negara secara jangka panjang. Dan menyediakan alternatif pembiayaan bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan.
"Melalui keberadaan INA, kita akan mengurangi kesenjangan kemampuan pendanaan domestik dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan," jelasnya.
Kepala Negara itu yakin, INA akan menjadi mitra strategis bagi para investor baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Agar tersedia pembiayaan yang cukup untuk program pembangunan khususnya program pembangunan infrastruktur nasional.
Apalagi, pembentukan INA mempunyai dasar hukum yang kuat, diperintah langsung oleh Undang-Undang yakni Cipta Kerja. Kelembagaan dan cara kerjanya juga jelas, sebagaimana diatur dalam PP nomor 74 tahun 2020.
Kemudian INA juga dijamin menjadi institusi profesional yang dilindungi oleh UU dan menggunakan pertimbangan-pertimbangan profesional dalam menentukan langkah-langkah kerjanya. "INA dikelola oleh putra putri terbaik bangsa yang berpengalaman di kancah profesional internasional yang dijaring oleh panitia seleksi, dibantu oleh para head hunter profesional," jelas dia.
Baca juga:
Pembangunan Ibu Kota Baru Berpeluang Dibiayai Lembaga Pengelola Investasi
Bappenas: Butuh Investasi Rp5.912 Triliun untuk Kejar Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen
LPI Dapat Suntikan Dana PMN Sebesar Rp15 Triliun
Airlangga Sebut Dana Asing Rp133 Triliun Siap Masuk LPI
Aturan Perpajakan Sudah Selesai, LPI Akan Segera Beroperasi
Tanggapan Menko Luhut soal Indonesia Diserbu Investasi Asing