MPR: September RI Diprediksi Hadapi Ancaman Hiper-Inflasi
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo meminta, pemerintah untuk mewaspadai tren lonjakan inflasi di 2022. Bambang memproyeksikan, laju inflasi Indonesia bisa mencapai 10 hingga 12 persen pada September mendatang.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo meminta, pemerintah untuk mewaspadai tren lonjakan inflasi di 2022. Bambang memproyeksikan, laju inflasi Indonesia bisa mencapai 10 hingga 12 persen pada September mendatang.
"Pada bulan September 2022, kita diprediksi akan menghadapi ancaman hiper-inflasi, dengan angka inflasi pada kisaran 10 hingga 12 persen," katanya ujarnya dalam pembukaan sidang tahunan di Jakarta, Selasa (16/8).
-
Apa itu inflasi? Sekadar informasi, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa, yang berdampak pada biaya hidup.
-
Kenapa Kemendagri meminta kepala daerah mengevaluasi upaya pengendalian inflasi? Upaya pengendalian harus berdampak dan tak hanya bersifat seremonial. “Kalau [daerah] tetangganya bisa [inflasinya terkendali], kenapa sebelahnya tidak bisa? Jadi mohon perhatiannya untuk bisa kerja kerasnya memperbaiki angka inflasi ini dengan turun ke lapangan dan melakukan upaya-upaya,” ujarnya saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (20/5).
-
Kapan inflasi terjadi? Inflasi terjadi ketika harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan yang terus-menerus dalam suatu periode waktu tertentu hingga mengurangi daya beli uang.
-
Di mana rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah Kemendagri diselenggarakan? Dia menyebutkan sejumlah daerah yang inflasinya masih terbilang tinggi. Di tingkat provinsi, daerah itu yakni Gorontalo, Papua Tengah, Sulawesi Utara, Bali, Riau, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Papua Barat. Di tingkat kabupaten, yakni Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Tolitoli, Nabire, Kerinci, Kampar, Gorontalo, Labuhanbatu, Pasaman Barat, dan Lampung Timur. Sementara di tingkat kota, yaitu Padangsidimpuan, Kotamobagu, Sibolga, Denpasar, Gunungsitoli, Pematangsiantar, Medan, Bukttinggi, Dumai, dan Bengkulu.
-
Apa saja bantuan yang diberikan Kementan untuk Sulawesi Selatan dalam rangka mengendalikan inflasi dan dampak El Nino? Mantan Gubernur Sulsel dua periode ini menuturkan guna mengakselerasi agenda pengendalian inflasi dan penanganan El Nino tersebut, Kementerian Pertanian (Kementan) memberikan bantuan untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 30 unit traktor roda 4, 30 unit traktor roda 2, 30 unit cultivator, 40 unit pompa air, 50 unit handsprayer.
-
Siapa yang memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang membahas gerakan menanam? Hal itu ditegaskan Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah.
Bamsoet menyebut, tren lonjakan inflasi dalam beberapa waktu terakhir dipengaruhi oleh kenaikan harga minyak mentah dunia imbas ketegangan geopolitik dunia. Badan Pusat Statistik mencatat, per Juli 2022, laju inflasi Indonesia berada di level 4,94 persen secara tahunan (year on year/yoy). Sedangkan, pada bulan Agustus diprediksi akan meningkat pada kisaran 5 hingga 6 persen.
Padahal, lanjut Bamsoet, inflasi dapat menjadi ancaman serius bagi pemulihan ekonomi nasional. Sebab, laju kenaikan inflasi disertai dengan lonjakan harga pangan dan energi yang akan membebani daya beli masyarakat, yang baru saja bangkit dari pandemi Covid-19.
Subsidi Energi Indonesia Terbesar Dunia
Bamsoet mencatat, lonjakan harga minyak dunia pada awal April 2022 mencapai USD 98 per barel. Angka ini jauh melebihi asumsi APBN 2022 sebesar USD 63 per barel.
Menurutnya, kenaikan harga minyak yang terlalu tinggi, tentunya akan menyulitkan dalam mengupayakan tambahan subsidi, untuk meredam tekanan inflasi. Alhasil, beban subsidi pemerintah untuk BBM, Pertalite, Solar, dan LPG, sudah mencapai Rp 502 triliun.
"Tidak ada negara yang memberikan subsidi sebesar itu," ujarnya.
Untuk itu, kondisi fiskal dan moneter Indonesia perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Hal ini guna menghadapi potensi krisis global.
Di sektor fiskal, tantangan yang harus dihadapi adalah normalisasi defisit anggaran, menjaga proporsi utang luar negeri terhadap Produk Domestik Bruto, dan keberlanjutan pembiayaan infrastruktur. Dari segi moneter, tantangan terbesar adalah mengendalikan laju inflasi, menjaga cadangan devisa dan stabilitas nilai tukar Rupiah.
Pengembangan kemampuan sektoral, terutama Konsolidasi Demokrasi, Ekonomi Hijau, Infrastruktur Digital, dan Pembangunan Ibu Kota Negara, keberlanjutan komitmen lintas pemerintahan merupakan landasan utama bagi pembangunan nasional jangka panjang, dan sekaligus upaya memitigasi berbagai risiko yang dihadapi di masa depan.
(mdk/bim)