Rupiah Melemah, DPR Ingatkan Jangan Terlena Data Inflasi Rendah
Sebab inflasi rendah tidak bisa diartikan sebagai terkendalinya harga kebutuhan pokok rakyat.
Sebab inflasi rendah tidak bisa diartikan sebagai terkendalinya harga kebutuhan pokok rakyat.
Rupiah Melemah, DPR Ingatkan Jangan Terlena Data Inflasi Rendah
Nilai tukar Rupiah kian melemah. Pada akhir perdagangan pekan lalu, Rupiah bahkan sempat menyentuh level Rp16.400 per Dolar.
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah mengingatkan pemerintah jangan santai dan mengaku di publik bahwa negara sedang baik-baik saja.
“Pemangku kebijakan untuk tidak membuat komunikasi publik, bahwa kita sedang baik baik saja. Sampaikan keadaan seobyektif mungkin, agar rakyat sejak dini bisa bersiap menghadapi segala kemungkinan, dan bersatu padu,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (18/6).
Said juga menyinggung soal keran impor yang terus dibuka dan berujung makin lemahnya rupiah.
“Pemerintah malah membuka keran impor. Besarnya arus impor ini membuat arus USD makin pergi. Bukan hanya Rupiah yang terpukul karena meluaskan keran impor, sejumlah industri dalam negeri seperti tekstil malah gulung tikar dan merumahkan karyawannya,” kata dia.
Said juga meminta semua pihak jangan terlena dengan data inflasi rendah di level 3 persen.
“Sebab inflasi rendah semata mata tidak bisa kita baca sebagai terkendalinya harga kebutuhan pokok rakyat,” kata dia.
Ketua DPP PDIP itu meminta pemangku kebijakan fiskal dan moneter memperkuat kebijakan struktural perekonomian nasional.
“Memastikan tata kelola devisa, terutama devisa hasil ekspor sumber daya alam berjalan optimal untuk memperkuat cadangan devisa. Berikan kebijakan insentif dan sanksi yang sepadan untuk menopang tata kelola devisa nasional,” jelasnya.
Said juga meminta perketat kebijakan impor, terutama pada sektor sektor yang makin menggerus devisa, dan memukul sektor industri dan tenaga kerja.
“Importasi hendaknya difokuskan sebagai kebijakan jangka pendek untuk menambal defisit pangan dan energi yang terus berlanjut,” kata dia.
Selain itu, lanjutnya, pemerintah perlu memastikan SBN sebagai instrumen yang menarik bagi investor asing, dengan yield yang moderat agar tidak menjadi beban bunga.
“Pemerintah perlu memperluas dan makin kreatif untuk menopang kebutuhan pembiayaan ditengah likuiditas nasional dan global yang makin ketat dan terbatas. Libatkan berbagai organisasi masyarakat dan asosiasi pengusaha,” pungkasnya.
