Banggar Sebut Nilai Tukar dan Suku Bunga SBN Tahun 2025 Masih Bisa Turun
Banggar DPR RI meyakini pemerintah dapat menurunkan target nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (USD) pada RAPBN 2025.
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI meyakini pemerintah dapat menurunkan target nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (USD) pada RAPBN 2025. Hal ini disampaikan oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, dalam Rapat Kerja membahas pokok-pokok Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2025, Selasa (27/8/2024) kemarin.
“Persoalan nilai tukar rupiah selama ini juga selalu membuat kita pening. Grafik transaksi kurs kita dalam jangka panjang cenderung melemah. Pada tahun 2025 pemerintah mengusulkan kurs Rp 16.100/USD. Pimpinan Banggar DPR mendorong agar kurs bisa lebih rendah di level Rp 15.900/USD,” kata Said.
Ketua DPP PDIP itu mengatakan untuk mencapai target nilai tukar yang lebih baik, diperlukan beberapa langkah strategis. Ia menyampaikan dengan transformasi struktur ekspor yang lebih bernilai tinggi, penguatan investasi, serta kebijakan bauran sistem pembayaran yang melibatkan berbagai mata uang mitra dagang, diharapkan rupiah akan menjadi lebih kuat.
Selain itu, Said yang juga anggota Komisi XI DPR RI ini juga menyoroti tingkat bunga SBN. Pada RAPBN 2025, pemerintah mengajukan tingkat bunga SBN 10 tahun sebesar 7,1 persen untuk tahun 2025.
"Suku bunga SBN yang tinggi yang kita dapati telah menjelma menjadi beban tinggi. Jumlah kumulatif bunga utang sejak 2015 hingga 2023 senilai Rp 2.569,4 triliun. Dengan tingkat bunga government bond tertinggi dibanding negara-negara lain membuat fiskal tidak sehat. Pemerintah harus mempelajari dan mengembangkan best practice dari negara-negara tetangga yang berada di level 1-3%,” ujarnya.
Atas nama pimpinan DPR, Said menyampaikan harapan agar suku bunga SBN bisa lebih rendah dari usulan pemerintah dalam nota keuangan RAPBN 2025 atau setidaknya mencapai 6,9% dan lebih rendah lagi di masa mendatang. Ia juga menyatakan harapan agar pemerintah dapat mengembangkan skema pembiayaan yang lebih murah.
