Mulai April 2015, lewat jalan tol wajib bayar pajak 10 persen
Pemerintah menilai, pengenaan pajak di jalan tol merupakan hal wajar.
Pemilik kendaraan roda empat siap-siap semakin terbebani dengan rencana pemerintah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen setiap kali melintas jalan tol. Kebijakan ini rencananya akan diimplementasikan di semua jalan tol di seluruh Indonesia.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menilai, pemberian PPN itu merupakan hal wajar di tengah rencana pemerintah menggenjot target pajak tahun ini sebesar Rp 1.400 triliun.
-
Kapan P.K. Ojong meninggal? Sebulan kemudian, Ojong meninggal dunia pada 31 Mei 1980.
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Siapa Entong Tolo? Entong Tolo, yang dikenal sebagai bandit dari Bekasi, aktif dalam dunia kejahatan selama kurang lebih empat tahun mulai dari tahun 1904-1908,” tulis narasi di Indonesia.go.id.
-
Bagaimana asal mula patung Gajah Bolong di Bojonegoro? Mengutip Instagram @bojonegorohistory, nama Gajah Bolong berkaitan dengan patung gajah yang ada di rumah almarhum bapak H.M. Soedjono (Mbah Jono). (Foto: Pemkab Bojonegoro) Rumah yang dibangun sekitar tahun 1930 itu dinding bagian dalamnya dilapisi porselen dari China. Di halamannya yang luas, dibangun patung gajah.
-
Apa yang terjadi pada tebing tol di Bintaro? Lurah Bintaro Riza Fauzi mengatakan, longsoran dinding pembatas tol setinggi enam meter tersebut terjadi pada pukul 13.25 WIB saat hujan deras mengguyur Jakarta.
-
Apa yang ditolak mentah-mentah oleh Prabowo Subianto? Kesimpulan Prabowo lawan perintah Jokowi dan menolak mentah-mentah Kaesang untuk menjadi gubernur DKI Jakarta adalah tidak benar.
"Pemberian PPN (di tol) itu biasa, dikenakan biasa kepada pengguna jalan," kata Bambang di Jakarta, Selasa (3/3).
Penerapan PPN 10 persen di jalan tol rencananya akan diberlakukan April 2015. Meski dinilai terlalu terburu-buru, Bambang justru menampiknya dengan mengatakan bahwa niat pemerintah memasukkan PPN itu sudah lama.
Dia menjelaskan, sebenarnya surat Direktorat Jendral Pajak (Ditjen Pajak) tentang kebijakan tersebut sudah pernah dikeluarkan. Namun mengalami penundaan. Atas dasar itu, pihaknya ingin melanjutkan rencana tersebut.
Salah satu pertimbangan pengenaan PPN adalah maraknya pembangunan tol. "Kenapa baru sekarang, rupanya ada surat Dirjen Pajak masa lalu yang menunda, sekarang kita mau setop penundaannya karena ketika itu jalan tol baru mulai dibangun," terangnya.