Muluskan program sertifikasi tanah, pemerintah tambah Rp 1,2 triliun
Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil mengatakan pihaknya telah mendapatkan tambahan dana sebesar Rp 1,2 triliun untuk menyelesaikan penerbitan sertifikat 5 juta hektar bidang tanah. Dana ini diambil dari dana yang dimiliki Kementerian Keuangan.
Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil mengatakan pihaknya telah mendapatkan tambahan dana sebesar Rp 1,2 triliun untuk menyelesaikan penerbitan sertifikat 5 juta hektar bidang tanah. Dana ini diambil dari dana yang dimiliki Kementerian Keuangan.
"Dananya, Rp 1,2 lagi. Untuk sementara diambil dulu dari dananya Kementerian Keuangan nanti akan dimasukkan APBN-P," ungkapnya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (20/6).
-
Kapan Tanri Abeng menjabat sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN? Selanjutnya pada tahun 1998 ia ditunjuk oleh Presiden Soeharto sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN dan dilanjutkan dengan jabatan yang sama di Kabinet Reformasi Pembangunan pimpinan Presiden Habibie.
-
Bagaimana cara Irjen Kementan mengajak Petani dan ASN Kementan untuk bangkit membangun pertanian Indonesia? “Kita sedang dalam posisi dan situasi yang tidak sedang baik, iklim dan cuaca yang sedang mempengaruhi proses pertanian. Itulah yang sedang dilakukan oleh Bapak Menteri." "Beliau banyak melakukan terobosan, melakukan kegiatan yang tanpa henti. Kalau bapak Menteri speednya sudah maksimal, tentunya kita anak buahnya yang ada di Kementerian Pertanian, ASN Pertanian, punya tanggung jawab yang lebih,” kata Irjen Setyo.
-
Siapa yang menunjuk Tanri Abeng sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN? Selanjutnya pada tahun 1998 ia ditunjuk oleh Presiden Soeharto sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN dan dilanjutkan dengan jabatan yang sama di Kabinet Reformasi Pembangunan pimpinan Presiden Habibie.
-
Siapa yang menjadi ajudan Menteri Pertahanan RI? Ya, Eka Wira tidak berpose sendiri. Melainkan bersama ajudan Menteri Pertahanan RI Mayor Teddy Indra Wijaya.
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat aset BUMN dan Pemda di Kalimantan Timur? Menteri ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sejumlah sertipikat aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023). Adapun sertipikat aset BUMN yang diserahkan, yaitu 24 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 3 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Barat; dan 38 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, sertipikat aset Pemda yang diserahkan antara lain 7 sertipikat bagi Pemerintah Kota Balikpapan; 3 sertipikat bagi Pemerintah Kota Samarinda; dan 2 sertipikat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
-
Bagaimana Kementerian ATR/BPN ingin memaksimalkan peran GTRA dalam mengatasi permasalahan agraria? Lebih lanjut ia berharap, GTRA Summit dengan deklarasinya nanti dapat menjadi instrumen yang cukup kuat untuk menggerakan GTRA di tingkat pusat maupun daerah karena menurutnya apabila GTRA tidak maksimal maka proses pemenuhan target akan mengalami kesulitan.
Adapun tambahan dana Rp 1,2 triliun itu akan digunakan untuk memuluskan proses pengadaan sertifikat. "Kan ada pengukuran, pemetaan, pengumuman, pendaftaran, kemudian baru sertifikat. Jadi ada beberapa tahap," katanya.
Dengan tambahan dana baru dari Kementerian Keuangan ini, Sofyan menargetkan program sertifikat 5 juta hektar bidang lahan dapat rampung pada akhir tahun ini.
"Kita sudah dapatkan uangnya kemarin 1,2 T, dengan sasaran supaya 5 juta sertifikat tahun ini keluar," tutup Sofyan.
Sebelumnya, pemerintah juga tengah melakukan finalisasi APBN Perubahan 2017 guna mengoptimalisasi belanja negara. Salah satunya program sertifikasi tanah oleh Menteri ATR, di mana jumlah penerimaan sertifikasi cukup signifikan yang semuanya belum dianggarkan.
Baca juga:
Cara pemerintahan Jokowi kebut proyek kereta cepat Jakarta-Bandung
Target Jokowi sertifikasi 5 juta tanah sulit dicapai
Lahan kian sempit, Indonesia butuh regulasi pertanahan
Pemerintah Jokowi batalkan kenakan pajak tanah menganggur