Nomor Induk Berusaha Diusulkan Terintegrasi dengan NIK
Agus menyampaikan bahwa pihaknya mendorong terjadinya penguatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI) serta simplifikasi aplikasi digital untuk membawa manfaat yang lebih besar pada Sistem Kawasan Ekonomi Khusus.
Kepala Lembaga Nasional Single Window (LNSW) Kementerian Keuangan, Moch. Agus Rofiudin berpendapat bahwa sudah saatnya Nomor Induk Berusaha terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Ini diperlukan sebagai upaya menyederhanakan profile orang sebagai sarana pencegahan korupsi.
"Prinsip dari transaksi sumber daya alam itu pertama terkait orang atau entitas, sehingga diperlukan single profile. NPWP dan NIK sudah menyatu dan saya kira ini saatnya NIB juga menyatu," ujarnya dalam Webinar Digitalisasi Sebagai Sarana Pencegahan Korupsi, Cegah Korupsi Komoditas dan Optimalisasi PNBP, Rabu (3/8).
-
Kenapa UMKM penting? UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain karena kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
-
Apa yang dimaksud dengan UMKM? Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor penting yang turut mendukung perekonomian suatu negara.
-
Apa itu UMKM? UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis usaha kecil yang dijalankan oleh individu atau kelompok dengan modal terbatas, tetapi memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara.
-
Bagaimana KM Umsini dipadamkan? Api sudah berhasil dipadamkan pada pukul 09.30 WITA," ucap Evan Eryanto mengutip Liputan6.com (10/6).
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Di mana UMKM di Bontang terdampak oleh pandemi Covid-19? Wabah Covid-19 pada awal tahun 2020 memberikan dampak besar terhadap sektor perkonomian Indonesia, termasuk pada UMKM Kota Bontang.
Agus menyampaikan bahwa pihaknya mendorong terjadinya penguatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI) serta simplifikasi aplikasi digital untuk membawa manfaat yang lebih besar pada Sistem Kawasan Ekonomi Khusus.
Selain melakukan simplikasi pada profile, Agus menilai perlu dilakukan penyederhanaan pada barang atau single inspection yang mampu mewujudkan transparansi dalam transaksi sumber daya alam.
Kemudian perlu dilakukan single document untuk mencegah repetisi dan replikasi dokumen, serta auto reconciliation terkait arus uang baik dari sisi penerimaan negara dan transaksi jual beli, serta mengintegrasikan sistem pengangkut.
"Ketika ini terintegrasi, upaya kita untuk mencegah korupsi bisa dipercepat dan bisa memperbaiki layanan kepada publik yang lebih baik," tuturnya.
Transparansi Berbasis TIK
Lebih lanjut Agus menegaskan bahwa digitalisasi dalam pemerintah sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan prosedur yang berbasis TIK yang kemudian akan mendorong terjadinya transformasi digital. Terlebih saat ini Indonesia beragam jenis data dengan volume yang besar.
"Ada urgensi kita masuk ke digital government atau data driven yang membantu Pemerintah dalam mengambil kesimpulan dan menetapkan suatu kebijakan dengan menggunakan analisis data secara tepat dan memadai," katanya.
Melalui data driven, lanjutnya, dapat menciptakan layanan publik yang adaptable, agile dan tangguh. Kemudian pendekatan kolaborasi dalam meningkatkan simplifikasi layanan publik serta perbaikan tata kelola pemerintahan.
(mdk/idr)