OJK: Fintech Dorong Indonesia Jadi Negara Ekonomi Terbesar ke-7 Dunia di 2030
Digitalisasi aktivitas ekonomi dan keuangan semakin terakselerasi di tengah pandemi. Ini dipicu pola konsumsi dan kehidupan masyarakat yang berubah secara dinamis, dan masyarakat menjadi lebih digital minded.
Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK selaligus Ketua Komite Etik, Nurhaida menyebut bahwa finansial teknologi atau fintech memiliki peran besar terhadap percepatan pemulihan ekonomi. Selain itu, keberadaan fintech juga akan mendorong Indonesia menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-7 di dunia tahun 2030.
"Dalam pidato pembukaan oleh Bapak Presiden kemarin, sangat diharapkan bahwa fintech atau inovasi keuangan digital ini bisa menjadi penggerak di dalam percepatan pemulihan ekonomi dan untuk menuju Indonesia dengan 7 ekonomi terbesar di tahun 2030," kata Nurhaida dalam sambutannya webinar OJK Virtual Innovation Day 2021, Selasa (12/10).
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Kenapa OJK meluncurkan roadmap Fintech P2P lending? Peluncuran roadmap ini merupakan upaya OJK untuk mewujudkan industri fintech peer to peer (P2P) lending yang sehat, berintegritas, dan berorientasi pada inklusi keuangan dan pelindungan konsumen serta berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi nasional.
-
Bagaimana OJK menilai stabilitas sektor jasa keuangan Indonesia? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Bagaimana OJK mendorong penguatan governansi di sektor jasa keuangan? OJK telah meminta agar Industri Jasa Keuangan terus memperkuat governansi antara lain dengan penerapan manajemen risiko dan manajemen anti-fraud serta penyuapan.
-
Bagaimana OJK meningkatkan sinergi dan kolaborasi untuk memperluas akses keuangan? Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama seluruh pemangku kepentingan terus meningkatkan sinergi dan kolaborasi memperluas akses keuangan di seluruh wilayah Indonesia dalam mendukung Pemerintah mencapai target Inklusi Keuangan sebesar 90 persen pada 2024.
-
Mengapa OJK menyatakan sektor jasa keuangan Indonesia stabil? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan semakin banyaknya jumlah penyelenggara fintech dan tingkat penggunaan layanan keuangan digital di masyarakat.
"Saat ini terdapat lebih dari 20 jenis layanan keuangan digital yang ditawarkan oleh kurang lebih 369 penyelenggara fintech, termasuk fintech syariah yang diawasi oleh otoritas," ujarnya.
Selain itu, digitalisasi aktivitas ekonomi dan keuangan semakin terakselerasi di tengah pandemi. Ini dipicu pola konsumsi dan kehidupan masyarakat yang berubah secara dinamis, dan masyarakat menjadi lebih digital minded.
"Hal ini tercermin dengan adanya kenaikan volume transaksi digital yang tumbuh 37,35 persen sepanjang tahun 2020," ujarnya.
Dia menegaskan bahwa program pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi ini merupakan tugas semua pihak. Kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan khususnya dari akademisi dan juga masyarakat sipil menjadi prasyarat untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan terlaksana dengan baik.
"Pengembangan serta pengaturan inovasi keuangan digital oleh OJK tentu tidak akan bisa berjalan apabila dilakukan secara sendiri dan ini diperlukan harmonisasi dengan lembaga-lembaga terkait dan juga sejalan dengan rencana strategis pemerintah serta juga kebijakan dari regulator lain agar menjadi momentum pendukung target pertumbuhan ekonomi di Indonesia ke depan," pungkasnya.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Tips Bayar Pinjaman Online Secara Teratur agar Tagihan Tak Menggunung
Ini Cara Mudah Membedakan Pinjaman Online Ilegal dan Legal
Satgas Bongkar Ulah Pinjaman Online Ilegal, Mulai Bunga Tinggi Hingga Pelecehan
Per Agustus, Fintech Salurkan Pinjaman Rp26 Triliun ke Masyarakat
Jadi Sorotan Presiden Jokowi, Ini 4 Tips agar Tak Terjerat Pinjaman Online
Jokowi Minta Fintech Mudahkan Akses Bagi Masyarakat Tak Terjangkau Layanan Perbankan
Raih Pendanaan Rp2,1 Triliun, Ajaib Jadi Unicorn Fintech Investasi Pertama di ASEAN