OJK rombak pejabat kantor pusat, regional dan daerah
Menurut Wimboh, pergantian unsur pimpinan merupakan bagian dari proses optimalisasi pengembangan dan penyegaran sumber daya manusia OJK sebagai upaya membangun OJK menjadi lembaga yang dapat menjawab berbagai harapan dan tuntutan stakeholders terhadap keberadaan OJK.
Otoritas Jasa Keuangan melakukan pergantian sejumlah pejabat di Kantor Pusat maupun di Kantor Regional dan Daerah. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk terus meningkatkan integritas, loyalitas dan profesionalitas dalam menjalankan tugas sebagai otoritas di sektor jasa keuangan.
"Pelantikan ini menjadi tonggak bagi saudara-saudara untuk lebih berkiprah dan berkarya nyata dalam mewujudkan OJK yang kredibel di mata stakeholders," kata Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso dikutip dari keterangannya di Jakarta, Selasa (24/4).
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Bagaimana OJK mendorong pengembangan perbankan syariah? Berbagai kebijakan dikeluarkan OJK untuk mendorong pengembangan perbankan syariah bersama stakeholders terkait beberapa inisiatif seperti: Mulai dari perbaikan struktur industri perbankan syariah yang dilakukan melalui konsolidasi maupun spin-off unit usaha syariah (UUS). Lalu penguatan karakteristik perbankan syariah yang dapat lebih menonjolkan inovasi model bisnis yang lebih rasional, serta pendekatan kepada nasabah yang lebih humanis; Pengembangan produk yang unik dan menonjolkan kekhasan bank Syariah, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat untuk meningkatkan competitiveness perbankan syariah. Lalu, peningkatan peran bank syariah sebagai katalisator ekosistem ekonomi syariah agar segala aktivitas ekonomi syariah, termasuk industri halal agar dapat dilayani dengan optimal oleh perbankan syariah; dan Kelima, peningkatan peran bank syariah pada dampak sosial melalui optimalisasi instrumen keuangan sosial Islam untuk meningkatkan social value bank syariah.
-
Bagaimana OJK menilai stabilitas sektor jasa keuangan Indonesia? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Bagaimana OJK mendorong penguatan governansi di sektor jasa keuangan? OJK telah meminta agar Industri Jasa Keuangan terus memperkuat governansi antara lain dengan penerapan manajemen risiko dan manajemen anti-fraud serta penyuapan.
-
Kenapa OJK mengupayakan perluasan akses keuangan di Jawa Tengah? Otoritas Jasa Keuangan bersama seluruh pemangku kepentingan terus memperluas akses keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah.
-
Apa yang ingin dicapai OJK dari pengembangan perbankan syariah? Bank syariah saat ini sedang kita coba arahkan untuk memberikan alternatif produkproduk perbankan syariah yang bukan merupakan bayangan dari produk-produk yang sudah ada di perbankan konvensional,” kata Dian.
Menurut Wimboh, pergantian unsur pimpinan merupakan bagian dari proses optimalisasi pengembangan dan penyegaran sumber daya manusia OJK sebagai upaya membangun OJK menjadi lembaga yang dapat menjawab berbagai harapan dan tuntutan stakeholders terhadap keberadaan OJK.
Lanjutnya, OJK sebagai otoritas sektor jasa keuangan harus mampu merespon dinamika perubahan yang terjadi serta menjawab harapan Pemerintah dan masyarakat agar OJK berperan lebih efektif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong peran industri jasa keuangan melalui program penyaluran kredit ke sektor produktif.
Menurut Wimboh, OJK tidak hanya dituntut untuk menjaga kesehatan industri jasa keuangan dan stabilitas sistem keuangan saja, namun juga dituntut untuk dapat berperan aktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara lebih optimal dan lebih berkualitas melalui program- program OJK yang efektif.
Selain itu, pergantian sejumlah pimpinan OJK di Kantor Regional dan Kantor Daerah juga dilakukan guna meningkatkan peran dan fungsinya sebagai ujung tombak pengawas Industri Jasa Keuangan maupun sebagai motor penggerak inklusi dan literasi keuangan di daerah.
"OJK di daerah juga perlu mengoptimalkan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD), membantu pendampingan Bank Wakaf Mikro dan meningkatkan peran
BUMDES/BUMADES, "katanya.
Pejabat yang dilantik dan atau melakukan Sertijab adalah sebagai berikut:
1. Anto Prabowo, dilantik sebagai Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik
2. Djustini Septiana, dilantik sebagai Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I
3. Moch. Ihsanuddin, dilantik sebagai Deputi Komisioner Pengawas IKNB II
4. Teguh Supangkat, dilantik sebagai Deputi Komisioner Pengawas Perbankan IV
5. Zulkarnain Sitompul, dilantik sebagai Deputi Komisioner Hukum
6. Antonius Hari P.M., dilantik sebagai Kepala Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan
7. Anung Herlianto, dilantik sebagai Kepala Departemen Pengawasan Bank 3
8. Bambang W. Budiawan, dilantik sebagai Kepala Departemen Pengawasan IKNB 2B
9. Didik Supriyadi, dilantik sebagai Kepala Departemen Logistik
10. Hizbullah, dilantik sebagai Kepala OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara
11. Indra Krisna, dilantik sebagai Kepala OJK Provinsi Lampung
12. Darwisman, dilantik sebagai Kepala OJK Provinsi Sumatera Barat
13. Yusri, dilantik sebagai Kepala OJK Provinsi Riau
14. Endang Nuryadin, dilantik sebagai Kepala OJK Provinsi Jambi
15. Ludy Arlianto, dilantik sebagai Kepala OJK Tegal
16. Mohammad Fredly Nasution, dilantik sebagai Kepala OJK Provinsi Sulawesi Tenggara
17. Moch. Riezky F. Purnomo, dilantik sebagai Kepala OJK Provinsi Kalimantan Barat
18. Sumarlan, dilantik sebagai Kepala OJK Purwokerto
19. Azilsyah Noerdin, dilantik sebagai Kepala OJK Jember
20. Aulia Fadly, dilantik sebagai Kepala OJK Provinsi Aceh
21. B. Iwan Tri Handoyo, dilantik sebagai Kepala OJK Provinsi Kalimantan Tengah
22. Ari Lajiji, dilantik sebagai Kepala Grup Penanganan Anti Fraud
23. Arief Rachmat Permana, dilantik sebagai Kepala Grup Penelitian Dan Pengembangan Hukum Sektor Jasa Keuangan.
Baca juga:
Bayar umrah sistem cicil ke agen travel kini dilarang
OJK gencar sosialisasi aturan pengajuan aksi korporasi emiten lewat online
Begini cara OJK atur industri fintech sebelum aturan diterbitkan
Misbakhun minta OJK cermati calon investor baru Bank Muamalat
Bos OJK beberkan strategi tingkatkan industri perbankan syariah RI