OJK sebut suku bunga BI baru bisa gairahkan pasar modal
Suku bunga acuan yang baru ini diyakini akan mendorong perekonomian nasional yang lebih efisien.
Bank Indonesia (BI) memutuskan bakal menggunakan Bank Indonesia Seven Days Reverse Repo Rate sebagai suku bunga kebijakan menggantikan BI rate mulai 19 Agustus 2016. Hal ini sebagai penguatan operasi moneter, yang sudah melalui kajian mendalam selama tiga tahun terakhir serta sejalan dengan praktik terbaik di berbagai bank sentral di dunia.
Suku bunga acuan yang baru ini diyakini akan mendorong perekonomian nasional yang lebih efisien. Selain itu, aturan baru ini juga akan menggairahkan pasar modal dalam negeri.
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Bagaimana OJK menilai stabilitas sektor jasa keuangan Indonesia? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Bagaimana Bank Indonesia memperkuat ketahanan eksternal dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan? "Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tegas dia.
-
Mengapa OJK menyatakan sektor jasa keuangan Indonesia stabil? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Bagaimana OJK mendorong pengembangan perbankan syariah? Berbagai kebijakan dikeluarkan OJK untuk mendorong pengembangan perbankan syariah bersama stakeholders terkait beberapa inisiatif seperti: Mulai dari perbaikan struktur industri perbankan syariah yang dilakukan melalui konsolidasi maupun spin-off unit usaha syariah (UUS). Lalu penguatan karakteristik perbankan syariah yang dapat lebih menonjolkan inovasi model bisnis yang lebih rasional, serta pendekatan kepada nasabah yang lebih humanis; Pengembangan produk yang unik dan menonjolkan kekhasan bank Syariah, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat untuk meningkatkan competitiveness perbankan syariah. Lalu, peningkatan peran bank syariah sebagai katalisator ekosistem ekonomi syariah agar segala aktivitas ekonomi syariah, termasuk industri halal agar dapat dilayani dengan optimal oleh perbankan syariah; dan Kelima, peningkatan peran bank syariah pada dampak sosial melalui optimalisasi instrumen keuangan sosial Islam untuk meningkatkan social value bank syariah.
Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Nurhaida mengatakan, pemilik dana secara langsung maupun tidak langsung akan terpengaruh karena ada penurunan dari sisi bunga atau imbal hasil (return) yang bisa diperolehnya di perbankan. Sehingga, para orang kaya tersebut akan mencari instrumen investasi lain yang bisa memberikan return yang lebih tinggi. Menurut Nurhaida, arah suku bunga yang turun ini akan membuka peluang bagi pasar modal.
"Memberikan sinyal yang positif. Masyarakat atau investor akan melihat lagi, akan masuk ke tempat yang memberikan keuntungan lebih bagus sesuai dengan target atau sasaran investasi mereka," ucap Nurhaida dalam acara diskusi di Bandung, Minggu (17/4)
Imbal hasil yang ditawarkan pasar saham memang lebih tinggi dibanding deposito perbankan, namun sesuai dengan rule of thumb 'high risk high return'. "Jadi investor akan melihat bisa masuk obligasi, atau switch ke saham yang return-nya lebih tinggi," tandas Nurhaida.
Bank Indonesia sendiri telah mengubah acuan suku bunga dari BI rate yang sebelumnya adalah acuan bunga 9 bulanan menjadi semingguan melalui penerapan acuan baru lewat BI 7-day repo rate.
Deputi Gubernur Senior BI, Mirza Adityaswara mengatakan pergantian suku bunga ini lantaran BI Rate tidak mengacu pada instrumen manapun di pasar keuangan.
"Sementara BI Seven Days Reverse Repo Rate mengacu pada instrumen operasi moneter yang aktif ditransaksikan antara BI dan perbankan setiap hari (transaksional). Dipilihya Repo juga untuk mendukung pendalaman pasar keuangan," ujar Mirza.
Dia menambahkan penggantian suku bunga ini merupakan langkah yang tepat, mengingat komponen subsidi sudah kecil hanya 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Faktor inflasi yang datang dari administriced price juga menjadi lebih terkontrol.
Dengan adanya perubahan suku bunga kebijakan ini, dia meyakini akan mencerminkan kondisi reality overnight sebesar 4,8-4,9 persen. Di mana koridor suku bunga yang simetris dan lebih sempit, yaitu batas bawah koridor (deposit facility rate/DF rate) dan batas atas koridor (lending facility rate/LF rate) berada masing-masing 75 bps di bawah dan di atas BI Seven Days Reverse Repo Rate.
Baca juga:
Agustus 2016, BI Rate diganti Seven Days Reverse Repo Rate
Mimpi bos BI, Indonesia bisa jadi pusat pasar keuangan dunia
Ini cara Kemenkeu, BI dan OJK kembangkan pasar keuangan RI
Kemenkeu gandeng BI dan OJK optimalkan pasar keuangan Indonesia
BI: Kebijakan BBM pemerintah bisa tekan inflasi April 2016