Ombudsman: Manajemen logistik di Indonesia masih belum modern
Anggota Ombudsman Amad Alamsyah Saragih menilai manajemen logistik pangan di Indonesia masih tertinggal dari negara lain. Hal ini yang menyebabkan terjadinya gejolak pangan, salah satunya masih tingginya harga pangan di Tanah Air.
Anggota Ombudsman Amad Alamsyah Saragih menilai manajemen logistik pangan di Indonesia masih tertinggal dari negara lain. Hal ini yang menyebabkan terjadinya gejolak pangan, salah satunya masih tingginya harga pangan di Tanah Air.
Berdasarkan penelusuran Ombudsman, penggunaan alat timbang masih konvensional. Ini mengakibatkan operasi rendah dan terbuka terjadinya penyimpangan.
"Kalau kita lihat di Thailand itu alat timbang sudah alat elektronik semua. Kalau kita masuk semua tertimbang secara akurat, bisa dilihat di komputer," kata Amad dalam FGD Evaluasi Pelaksanaan Pangan di Kantor Perum Bulog, Jakarta, Jumat (22/9).
Dia menambahkan, pengerahan tenaga kontrak untuk pengawasan kualitas dengan upah di bawah UMR juga masih menjadi persoalan. Kemudian, laboratorium penguji kadar air juga masih kurang memadai dan sistem kerja manual membuka peluang untuk transaksi ilegal terjadi.
"Ini yang harus diperhatikan bagaimana agar semua sistem menjadi lebih modern," imbuhnya.
Menanggapi hal itu, Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti mengatakan modernisasi alat produksi pangan sudah dijalankan meski belum mencapai jumlah yang ditargetkan. Sebab, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dibutuhkan dukungan infrastruktur.
"Infrastruktur ini yang kita coba perbaiki, sehingga mengarah ke tempat lebih baik," jelas Djarot.
Menurutnya, ada beberapa kendala yang memengaruhi modernisasi alat produksi. Pertama, masih ada perbedaan persepsi, misalnya apakah Bulog terjun langsung ke sana, atau diserahkan ke ekonomi pedesaan.
"Kedua, kendala keuangan. Keuangan tentu ada berbagai skala prioritas. Lalu kendala aturan, apakah itu bisa dilaksanakan atau tidak. Termasuk modernisasi sistem gudang. Karena jangan sampai keliru agar tak banyak keluar biaya yang tak sesuai," pungkasnya.
-
Bagaimana PO Bus ALS melayani pengiriman paket? Layani Pengiriman Paket Dengan melayani rute hingga ke Pulau Jawa, ALS pun melihat peluang dengan melayani jasa pengiriman ekspedisi. Maka dari itu, tak heran jika kita melihat bus ALS dengan banyak barang-barang di bagian atas bodi yang berisikan paket-paket ke berbagai kota.
-
Siapa yang memberikan santunan kepada korban bencana di Padang Pariaman? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma serahkan santunan kepada para korban banjir dan tanah longsor di Nagari Sungai Durian Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar).
-
Siapa yang memimpin Ekspedisi Atap Bumi Bersujud? Manajer Ekspedisi, Wagiman Hadi Wijaya, mengatakan bahwa jalur itu belum banyak dieksplorasi para pencinta alam lain.
-
Apa saja yang menjadi kendala dalam pendistribusian logistik Pemilu di Papua? Seperti, sarana transportasi khusus, misalnya, sewa pesawat atau perahu motor yang dilanjutkan dengan berjalan kaki. Diakui, salah satu kabupaten di Papua yang alokasi untuk distribusi logistik tertinggi adalah Kabupaten Mamberamo Raya yang mencapai Rp10 miliar, karena selain untuk carter atau sewa pesawat atau heli, juga perahu motor dan harus dipikul dengan berjalan kaki selama sekitar tiga hari.
-
Siapa yang membantu pengemudi sampai ke lokasi penjemputan? Dan dengan baik hati, bapak-bapak Polsek Palmerah bantu temenin kita untuk jemput anakku dan temenin kita sampai kita aman," tutupnya.
-
Apa yang menjadikan PO Bus ALS sebagai operator bus terjauh dan terpanjang di Indonesia? Melihat trayek bus yang sangatlah panjang yakni dari Medan hingga ke Jember, Jawa Timur membuat ALS dinobatkan sebagai operator bus dengan rute terjauh dan terpanjang di Indonesia.
Baca juga:
Begini cara pemerintah Jokowi tekan biaya logistik di pelabuhan
Tol laut ala Jokowi diklaim turunkan harga barang di perbatasan
Asosiasi sebut mogoknya pekerja JICT ancam investasi sektor logistik
Hindari timbulkan macet, Kadin imbau truk mulai beroperasi 3 Juli
Sore ini, paket kebijakan ekonomi ke-15 soal logistik diluncurkan
Luhut kesal penurunan dwelling time tak diikuti biaya bongkar muat