Pajak Karbon Bisa Jadi Sumber Alternatif Pembiayaan EBT di RI
Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, menyayangkan keputusan pemerintah untuk menunda pelaksanaan pajak karbon pada Juli 2022 lalu. Menurutnya, penerapan pajak karbon dapat menjadi alternatif baru pembiayaan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia.
Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, menyayangkan keputusan pemerintah untuk menunda pelaksanaan pajak karbon pada Juli 2022 lalu. Menurutnya, penerapan pajak karbon dapat menjadi alternatif baru pembiayaan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia.
"Pajak karbon itu salah satu cara untuk mengurangi beban pembiayaan (EBT)," kata Bhima dalam acara Polemik Transisi Energi Terbarukan dalam Perpres 112/2022 di Jakarta, Selasa (4/10).
-
Apa peran gas bumi di era transisi energi? Sektor hilir migas memiliki peranan penting di era transisi ekonomi, salah satunya yang terkait dengan pengoptimalan pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan domestik.
-
Apa yang sedang dibangun oleh PLN untuk memfasilitasi penggunaan energi terbarukan di Indonesia? PLN sendiri saat ini sedang membangun green enabling supergrid yang dilengkapi dengan smartgrid dan flexible generations. “Karena adanya ketidaksesuaian antara lokasi energi terbarukan yang tersebar di Sumatera dan Kalimantan, serta jauh dari pusat demand yang berada di Jawa, maka kita rancang skenario Green Enabling Supergrid. Sehingga, potensi EBT yang tadinya tidak bisa kita manfaatkan, ke depan menjadi termanfaatkan. Selain itu, tentunya akan mampu membangkitkan kawasan dengan memunculkan episentrum ekonomi baru," jelas Darmawan.
-
Kenapa Pertamina terus mendorong transisi energi? Setelah semua negara berkomitmen terhadap penurunan karbon emisi menuju net zero emission, ada optimisme, ada kegamangan, ada kekhawatiran. Namun ini semua tidak menyurutkan langkah kita untuk terus melaksanakan energi transisi seperti yang disepakati bersama,” ungkap Nicke saat acara Pertamina Energy Forum 2023 di Ballroom Grha Pertamina (18/12).
-
Kenapa Pertamina fokus pada transisi energi? Nicke mengungkap energi adalah katalis pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya disaat yang sama, Indonesia terutama Pertamina perlu mengamankan energi sekaligus mengurangi karbon untuk mendukung target pemerintah mengenai Net Zero Emission pada 2060 mendatang.
-
Bagaimana Pertamina mengadopsi transisi energi? Pertamina mencoba mengadopsi transisi energi secara bertahap. Di satu sisi, Pertamina menjaga ketahanan energi melalui penguatan bisnis minyak dan gas. Di sisi lain, juga meningkatkan pengembangan bisnis rendah karbon untuk memenuhi target net zero emission pada 2060.
-
Kapan energi terbarukan menjadi solusi yang sangat penting? Dalam era yang semakin sadar akan isu lingkungan dan perubahan iklim, penggunaan energi terbarukan menjadi sangat penting dalam mencapai tujuan perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
Bhima menambahkan, pajak karbon juga menjadi pelecut bagi industri untuk mengurangi penggunaan sumber energi fosil, terutama batubara dan minyak bumi. "Kan selama ini sumber utama listrik yang dipakai industri masih berbasis batubara," ungkapnya.
Untuk itu, pihaknya mempertanyakan sikap pemerintah yang tak kunjung berani menerapkan pajak karbon. Tercatat, pemerintah sudah dua kali membatalkan penerapan pajak karbon di tahun ini.
Diketahui, pemerintah kembali menunda implementasi pajak karbon, karena ekonomi masih belum stabil akibat ketidakpastian global. Sehingga pemerintah masih menunggu momen yang pas untuk bisa merealisasikan amanat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
"Karena ketidakpastian ekonomi global, penerapan pajak karbon telah ditunda," kata Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Adi Budiarso dalam Webinar CGS-CIMB: Balancing Between Economics Development and Green Policy, Jakarta, Selasa (9/8).
Adi menuturkan saat ini pemerintah masih akan terus memantau kondisi ekonomi dalam negeri. Pemerintah ingin penerapan pajak karbon tidak menjadi beban baru sektor yang menjadi sasaran utama, yakni pembangkit listrik berbasis batubara.
Sambil menunggu, pemerintah terus merumuskan peraturan yang diterapkan jika pajak karbon telah berlaku. Sehingga akan makin menyempurnakan pemberlakuannya nanti.
Baca juga:
Pemerintah Kembali Tunda Penerapan Pajak Karbon untuk PLTU Batubara
Penerapan Pajak Karbon Masih Perlu Banyak Pertimbangan
Pemerintah Masih Tunggu Waktu yang Tepat Terapkan Pajak Karbon
Pajak Karbon PLTU Batubara Ditargetkan Bisa Diterapkan Tahun Ini
Sri Mulyani Tunda Pengenaan Pajak Karbon: Ekonomi Global Masih Bergejolak
Terungkap, Ini Alasan Sri Mulyani Tunda Penerapan Pajak Karbon