Paket kebijakan VIII, pemerintah bakal bangun dua kilang minyak
"Pembangunan dua kilang nantinya juga akan terintegrasi Petrokimia."
Pemerintahan Jokowi-JK mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid VIII. Dalam paket ini, pemerintah akan memberi insentif pembangunan kilang minyak.
Sekretaris Kabinet, Pramono Anung mengatakan, insentif pajak untuk mendorong pembangunan kilang minyak akan dikeluarkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) yang kini sudah ada di tangan Presiden Joko Widodo.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Bagaimana Kemendag memastikan kelancaran kegiatan ekonomi? Pemerintah selalu memastikan keberadaan sarana, prasarana, dan utilitas perdagangan yang baik bagi seluruh pihak terkait. Baik bagi pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen akhir. Dengan begitu, diharapkan kegiatan ekonomi akan terus berjalan tanpa hambatan yang berarti," terang Wamendag Jerry.
-
Apa yang di ekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Apa yang menjadi fokus Kemendag dalam menjaga kelancaran kegiatan ekonomi? "Pemerintah selalu memastikan keberadaan sarana, prasarana, dan utilitas perdagangan yang baik bagi seluruh pihak terkait. Baik bagi pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen akhir. Dengan begitu, diharapkan kegiatan ekonomi akan terus berjalan tanpa hambatan yang berarti," terang Wamendag Jerry.
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian KKP untuk diterapkan pada perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi. "Meminimalisir bagian terbuang, semua bagian ikan bisa dimanfaatkan untuk jadi produk," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo melalui keterangan tertulisnya di Jakarta.
"Perpres kilang sudah naik ke Pak Presiden," kata Pramono di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/12).
Pemerintah mematok pembangunan dua kilang minyak yakni yang berlokasi di Bontang, Kalimantan Timur dan Tuban, Jawa Timur. "Dengan kebijakan ini, akan ada pembangunan minimal 2-3 proyek kilang. Paling utama 2 kilang yang disiapkan, pertama di Bontang, kedua di Tuban," ujar Pramono.
Menurut Pramono, dengan pembangunan dua kilang minyak baru ini akan mendongkrak kapasitas produksi minyak Indonesia dari sekitar 900.000 barel per hari menjadi lebih dari 1 juta barel per hari.
"Dengan 2 kilang ini, harapannya ada tambahan kapasitas 300.000 barel per hari, jadi total produksinya di atas 1 juta barel lebih," ucap Pramono.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menambahkan, pembangunan kilang nantinya akan terintegrasi dengan Petrokimia serta menggunakan teknologi terbaru.
"Pembangunan dua kilang nantinya juga akan terintegrasi Petrokimia. Teknologinya harus menggunakan teknologi baru, memenuhi ketentuan pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan, serta tentu saja mengutamakan produk dalam negeri," tutur Darmin.
Menurut Darmin, integrasi dengan Petrokimia perlu dilakukan lantaran industri kilang sudah tidak menarik dari sisi keuntungan. "Industri kilang sudah pada titik tidak profit tidak menarik sehingga perlu dikombinasi dengan Petrokimia," tutup Darmin.
Baca juga:
Tahun depan, ekonomi Indonesia diprediksi masih bergejolak
Rupiah terus menguat tajam ke level Rp 13.727 per USD
Singapura beri utang ke Indonesia Rp 796 triliun
Per Oktober, utang luar negeri Indonesia tembus Rp 4.184 triliun
Buka perdagangan saham, wagub Babel ingin pasar modal rambah daerah
Paket kebijakan VIII, pemerintah buat satu peta redam konflik lahan