Pemangkasan anggaran, dana tiap provinsi dikurangi Rp 2 triliun
Pemangkasan anggaran pengaruhi pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah Jokowi-JK berencana memangkas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 sebesar Rp 133,8 triliun, yang terdiri atas pengurangan belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 65 triliun dan dana transfer ke daerah sebesar Rp 68,8 triliun.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Achmad Hafisz Tohir menilai, pemotongan anggaran ini akan berpengaruh pada kinerja pemerintah daerah (Pemda). Sebab, beberapa provinsi di Indonesia saat ini masih mengalami defisit.
-
Apa yang menjadi tujuan utama dari penerapan APBN? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan APBN? Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Apa yang dikatakan Anies Baswedan tentang klaim TKN soal debat cawapres tema ekonomi? Menurut Anies, pembuktian atas klaim itu baru dapat dilihat pada saat debat cawapres berlangsung besok malam, Jumat, 22 Desember 2023.
-
Bagaimana ANBK dilakukan? Pelaksanaan AN menggunakan sistem berbasis komputer, sehingga disingkat dengan ANBK yang menggunakan moda tes dengan pilihan moda daring (online) ataupun semi daring (semi online) sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah atau daerah masing-masing.
-
Kenapa ANBK dilakukan? Pemerintah Indonesia melakukan perbaikan dan evaluasi pendidikan dengan cara pemetaan mutu melalui program asesmen nasional (AN).
"Coba bayangkan ada 34 provinsi yang rata-rata akan dipotong Rp 2 triliun. Kebayang tidak pembangunan seperti apa yang akan dikerjakan para Gubernur. Ini yang pengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi. Maka 5,2 persen dari pemerintah sangat berat apalagi melihat defisit," kata Hafisz di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (16/8).
Dia menambahkan, seharusnya Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPR mengenai pemotongan anggaran ini. Sebab, keputusan tersebut akan mempengaruhi struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang tentunya akan berhubungan dengan UU.
"Itu harus (dikonsultasikan ke DPR) karena mengubah APBN itu UU. Kalau mengubah nilai harus konsultasi. Tetapi bisa dikatakan itu tidak seperti membahas APBN yang besar. Kalau APBN-P sudah UU, kalau mau diubah maka harus jadi UU amandemen," imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono mengomentari kebijakan Menteri Keuangan, Sri Mulyani yang berencana memangkas anggaran sebesar Rp 133,8 triliun. Sri Mulyani berencana memangkas belanja kementerian/lembaga Rp 65 triliun serta dana transfer daerah sebesar Rp 68,8 triliun.
Lewat akun resmi Twitternya, SBY mengatakan bahwa rencana kebijakan Sri Mulyani sangat tepat dan memberikan harapan bagi perekonomian Indonesia.
"SMI ( Sri Mulyani Indrawati) garis bawahi pengelolaan dan penertiban APBN/fiskal termasuk "spending cut", serta peningkatan penerimaan pajak yg rasional," ucap SBY dalam akun Twitternya seperti dikutip merdeka.com di Jakarta, Senin (15/8).
SBY menilai Sri Mulyani sangat mengerti permasalahan ekonomi dua tahun terakhir, sehingga solusi yang dipilih sangat tepat dan memang diperlukan.
"Mungkin banyak pihak tak nyaman dgn langkah SMI, tetapi laksana obat yg mujarab, meskipun pahit akan menyembuhkan."
Baca juga:
Per 5 Agustus, defisit APBN-P 2016 capai Rp 262,5 triliun
SBY dukung Sri Mulyani pangkas anggaran Rp 133,8 triliun
Rp 6,5 T anggaran perjalanan dinas dan rapat K/L bakal dipangkas
Pemerintah bakal hilangkan duplikasi pembiayaan proyek
Pemangkasan anggaran Kemhan akan berdampak pada kesiapan tempur TNI
Bos BI: Pemotongan belanja pemerintah tak ganggu pertumbuhan ekonomi
Indef: Waktunya buat APBN kredibel, kemarin terlalu optimistis